Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi ketika menjadi kepala daerah karena mereka tidak memahami bagaimana pemerintahan itu seharusnya dilaksanakan. Bahkan birokrasi pemerintah juga sengaja membiarkan politisi membuat kesalahan dengan berbagai alasan sehingga mereka terjerat masalah hukum.
PerlunyaPengalaman
Kehadiran partai politik dalam system demokrasi sangatlah penting, terutama dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Selama ini, partai politik selalu mengalami kegagalan dalam rekrutmen untuk posisi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Persoalannya sederhana, partai lebih dominan memikirkan kepentingan jangka pendek. Misalnya, mendapatkan sejumlah pembiayaan untuk operasional partai politik dan melupakan kepentingan jangka panjang, yaitu menyiapkan kepemimpinan politik dan pemerintahan yang kuat di masa depan.
Kebanyakan partai politik hanya tertarik dengan pengusaha yang memiliki banyak uang untuk diusulkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Walaupun mereka minim pengalaman politik atau organisasi masyarakat. Realita ini sudah menjadi pengetahuan publik buruknya praktik demokrasi electoral kita.
Sampai kapan pun kondisi ini kalau tidak diubah oleh partai akan terus dihadapi. Karenanya tidak heran partai politik tetap menginginkan agar Pilkada langsung ini tetap dilaksanakan walaupun ada wacana dari kemendagri untuk melaksanakan Pilkada asimetris.
Jadi tidak semua kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dipilih langsung oleh masyarakat. Namun pelaksanaan Pilkada sangat bergantung seberapa mampu suatu daerah memenuhi indicator untuk bisa melakukan Pilkada langsung yang sudah ditetapkan.
Implikasi Mahar Pilkada
Ada hal menarik, ketika uang yang dominan dalam proses pencalonan. Biasanya setelah pengusaha ini menjadi pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, masalah yang akan muncul adalah bagaimana hubungan peran yang harus dimainkan dalam praktik berpemerintahan.
Tidak jarang, justru yang dominan adalah partai politik yang akan mengendalikan dan membatasi peran yang harus dimainkannya oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Apalagi kalau mereka bukan berasal dari kader partai yang mengusung.
