PADANG-Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai, istilah ‘pitih sanang’ atau uang senang yang dilontarkan anggota DPRD Riau, terkait Pajak Air Permukaan (PAP) Waduk Koto Panjang di Kabupaten Kampar yang diterima Pemprov Sumbar selama ini, kurang tepat dan kurang bijak. Karena pernyataan itu sangat melukai hati masyarakat Sumbar.
“Sumbar banyak berkorban untuk waduk itu. Apalagi setiap tahun kami anggarkan hingga Rp2 miliar untuk menjaga daerah tangkapan air untuk waduk. Jadi ‘pitih sanang’ dari mana,?” tanya Irwan, Jumat (31/7/2020) di Padang.
Irwan juga mendukung pernyataan DPRD Sumbar yang menyayangkan adanya istilah yang tidak pada tempatnya digunakan anggota DPRD Riau. Menurut Irwan, pihaknya telah merespons dan memproses secara administratif pengalihan semua PAP Waduk Koto Panjang ke Riau. “Kami lakukan secara tertulis maupun upaya lainnya ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Surat ke Kemendagri, sudah diproses dengan melampirkan semua dokumen pendukung sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga Sumbar. Dia meminta masyarakat Sumbar di rantau dan di Sumbar untuk sementara bersikap tenang dan mempercayakan persoalan itu pada Pemprov Sumbar.
“Berikan kesempatan kami bersama DPRD mengurusnya ke pemerintah pusat,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozawardi menyatakan, di kawasan Koto Panjang, Limapuluh Kota terdapat daerah tangkapan air (DTA) seluas 150.000 hektare yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai terus ke sungai dan bermuara ke Waduk Koto Panjang.
Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumatera Barat. Untuk memastikan hutan tetap terjaga di DTA, Pemprov Sumbar melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan pada wilayah tersebut serta melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) lebih kurang Rp2 miliar setiap tahun di APBD Sumbar.
