Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Parlementaria

6 Fraksi DPRD Pelalawan Sampaikan Pandangan Umum Atas Usulan 2 Ranperda 2017

Jumat, 07 Juli 2017 - 12:45:42 WIB

Wabup Zardewan menghadiri paripurna. (Foto:Humas/FokusRiau.Com)

PANGKALAN KERINCI-Enam Fraksi DPRD Pelalawan, Jumat (7/7/2017) menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda) 2017 yang diusulkan Pemkab Pelalawan melalui paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nasarudin.

Sementara itu, pemkab dihadiri Wakil Bupati Zardewan. Diketahui, kedua Ranperda yang diusulkan disampaikan Zardewan. Kedua Ranperda tersebut meliputi Ranperda Petanggungjawaban Pelaksanaan LKPJ Kepala Daerah 2016 dan Ranperda Hak Keuangan Administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD Pelalawan.

Dalam paripurna tersebut, ada enam fraksi menyampaian pandangan. Pertama Fraksi PDI Perjuangan disampaikan juru bicaranya Syafrizal. Fraksi PAN Plus disampaikan melalui juru bicaranya Sudirman.

Kemudian Fraksi Demokrat Hanura disampaikan juru bicara Mukhlis Ali, kemudian Fraksi Gerindra Plus disampaikan juru bicaranya Rustam Sinaga, Fraksi Madani disampaikan juru bicaranya Junaidi Purba dan terakhir Fraksi Golkar disampaikan juru bicara Baharudin.
 
 
Penyampaian pandangan umum fraksi. (Foto:Humas/FokusRiau.Com) 
 
Pandangan umum dari PDI Perjuangan yang disampaikan Syafrizal terkait Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan LKPJ 2016, secara umum PDI Perjuangan memahami laporan LKPJ 2016 berjalan begitu juga laporan sudah transparan.

Untuk bidang aparatur, PDI Pejuangan meminta pemkab mengoptimalkan kinerjanya. Begitu juga dengan pecapaian WTP dari BPK, PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya. PDI Perjuangan dapat memaklumi, sejumlah kegiatan yang tidak terlaksana, hal ini menyusul adanya rasionalisasi anggaran. "Kita dapat memaklumi, sejumlah kegiatan yang tak telaksana lebih diakibatkan adanya rasionalisasi anggaran. Namun dijadikan alasan untuk tidak bekerja," ujarnya.

PDI Perjuangan meminta pemangku kebijakan pembangunan insfrastruktur tepat sasaran dan harus menyentuh masyarakat. Pelalaksanaan APBD yang menjadi catatan BPK harus ditindak lanjuti.

Ranperda tentang hak adminatrasi keuangan anggota DPRD dan pimpinan PDI Perjuangan sangat menyetujui untuk dibahas. Namun demikian, PDI Perjuangan menyampaikan catatan yang ditujukan kepadan Disdik, Dinas PU-PR, Dinas Lingkungan Hidup dan pelayanan satu atap.

Sementara Muklis Ali dari Fraksi Demokrat Hanura menyindir kepala dinas yang tidak berdomisili di Pelalawan, sehingga menghasilkan pembangunan yang tidak maksimal. 

Fraksi Gerindara Plus melalui juru bicara Rustam Sinaga meyambut baik usulan dua Ranperda ini, LKPJ 2016 dan Ranperda hak keuangan dan adminitrasi anggota dewan dan pimpinan soalnya tidak sesuai lagi dengan Perda yang terdahulu.

Gerinda Plus juga menyoroti kinerja sejumlah dinas. Misalnya, Disdik Pelalawan menyangkut Permendikbud 17, belum bisa dilaksanakan. Dinas PU, Gerindra Plus meminta dinas terkait betul-betul serius mengatasi persoalan banjir terutama di kota Pangkan Kerinci.
 
 
Juru bicara fraksi menyampaikan padangan umum.(Foto:Humas/FokusRiau.Com) 
 
Sementara Fraksi PAN Plus, melalui juru bicaranya, Sudirman menyampaikan pandangan umum terhadap dua Ranpeda singkat dan padat. Fraksi PAN untuk sektor wisata belum tergali secara serius, untuk itu kedepan dipandang serius untuk digali, seperti wisata Bono, TNTN, Istana sayap dan destinasi wisata lainnya.

Fraksi PAN Plus, sepanjang tahun 2016 banyak menemukan infrastruktur asal jadi, kedepan harus menjadi perhatian serius, begitu juga angka pengangguran cukup tinggi dan pemda harus mencari jalan keluarnya. Terkait dengan Ranperda, hak keuangan dan administrasi anggota dewan dan pimpinan, fraksi PAN menyetujui untuk ditindak lanjuti.

Di sisi lain, Junaidi Purba dari Fraksi Madani menyatakan, LKPJ 2016 fraski madani menilai APBD Pelalawan 2016 sudah berjalan dengan baik, meskipun belum sempurna. Fraksi Madani mengapreasisasi capaian WTP dari BPK oleh Pemda Pelalawan, mudah-mudahan kedepan bisa dipertahan dengan baik.

Tentang Ranperda hak keuangan dan adminitarsi anggotan dan pimpinan DPRD, pada prinsipnya Fraksi Madani mendukung di usulkan Ranperda seterusnya setuju untuk dibahas dan dijadikan Perda.
 
 
Anggota DPRD mendengarkan pandangan umum yang disampaikan juru bicara fraksi. (Foto:Humas/FokusRiau.Com) 
 
Terakhir Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Baharudin SH menyampaikan, Ranperda Pertanggunjawaban pelaksanaan LKPJ 2016 sudah berjalan dengan baik. Terhadap LKPJ 2016 Fraksi Golkar memberikan catatan terhadap sejumlah instansi. Pertama, Diskes dan RSUD. Fraksi Golkar meminta kepada kepada pimpinan RSUD Selasih meningkatkan pelayanan. Solanyan berdasarkan laporan masyarakat cukup banyak.

Sedangkan untuk Ranperda tentang Rencangan Administrasi Keuangan Anggota dan pimpinan DPRD, Fraksi Golkar menyetujui supaya cepat dibahas dan disahkan menjadi Perda. (***)


Advetorial terkait :

Terkini
Terpopuler


 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus