Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Advetorial

Dinas Perhubungan Dumai Sosialisasikan Perda No 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir

Selasa, 18 Juli 2017 - 04:53:04 WIB

Plt. Kadishub Dumai Asnar memimpin sosialisasi pajak parkir. (Foto:Dika CP/FokusRiau.Com)

DUMAI-Dinas Perhubungan Kota Dumai telah menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir dan Peraturan Walikota Nomor: 38 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor: 05 tahun 2012 yang mengatur masalah Pajak Parkir.

Sosialisasi Perda dan Perwako berlangsung di Media Center yang dipimpin Plt. Kepala Dinas Perhubungan Asnar M.Si didampingi Kepala Bidang Lalu Lintas Anton Budi Dharma dan dihadiri perwakilan perusahaan, perhotelan, bank dan stake holder lainnya. “Dengan sosialisasi ini diharapkan bisa menggali potensi Pajak Parkir, sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang tentunya memberikan kontribusi bagi daerah,” harap Asnar.

Kabid Lalu Lintas Anton Budi Dharma menjelaskan tentang Pajak Parkir, yakni Undangpundang Nomor: 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-undang Nomor: 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan pemerintah Nomor: 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor: 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, Peraturan Daerah Nomor: 05 tahun 2012 tentang pajak parkir dan Peraturan Walikota Nomor: 38 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 05 tahun 2012 tentang pajak parkir.
 
Dinas Perhubungan menggelar sosialisasi tentang pajak parkir. (Foto:Dika CP/FokusRiau.Com) 
 
Seiring dengan semangat otonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal pun dijalankan. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power). Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya penguatan taxing power daerah, yaitu perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Menurutnya, pajak daerah adalah pajak kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnnya kemakmuran rakyat.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang diselenggarakan oleh swasta, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
 
Kepala Bidang Lalu Lintas Anton menjelaskan tentang pemberlakuan pajak parkir. (Foto:Dika CP/FokusRiau.Com) 
 
Objek pajak parkir yakni tempat khusus parkir di luar badan jalan, berkaitan dengan pokok usaha yang diselengarakan oleh swasta. Tidak termasuk objek pajak yakni pemerintah dan pemerintah daerah, perkantoran tempat parkir karyawannya sendiri, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing.
Subjek dan wajib pajak parkir adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan yang menyelenggarakan tempat parkir.

“Walaupun penyelenggaraan tempat parkir swasta memberikan potongan biaya parkir kepada pengguna jasa parkir, atau tidak memungut sama sekali biaya parkir kepada pengguna jasa parkir atau parkir dengan cuma-cuma atau pembayaran biaya parkir sudah termasuk dalam pembayaran bentuk lainnya, maka dasar pengenaan pajak parkir tetap mengacu kepada besaran tarif retribusi parkir yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 05 tahun 2014 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan ditambah dengan Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2017,” urai Anton.
 
Sistem pemungutan pajak parkir adalah self assessment. Dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Reff: UU Nomor 28 tahun 2009 dan PP Nomor: 91 tahun 2010.
Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30 persen (tiga puluh persen) (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota)

Masa pajak parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Tata cara penetapan dan pemungutan pajak parkir, Pemungutan pajak parkir dilarang diborongkan, Setiap wajib pajak membayar pajak parkir berdasarkan surat ketetapan pajak / dibayar sendiri oleh wajib pajak dan Wajib pajak menggunakan SPTPD, SKPDKB / SKPDKBT.
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Keterangan :
Pasal 11 perda pajak parkir nomor 05 tahun 2012
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun  terutang pajak parkir

Walikota dapat menerbitkan :
SKPDKB: hasil pemeriksaan pajak parkir terutang tidak atau kurang bayar;

SPTPD : tidak disampaikan kepada walikota dan setelah ditegur secara tertulis.

SKPDKBT : jika ditemukan data baru / data yang belum terungkap, penambahan parkir yang terutang.

SKPDKB : dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak parkir yang kurang atau terlambat dibayar.
Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. semua diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 38 tahun 2013 pasal 16 , 17 dan 18.
 

 
Setelah sosialisasi dilakukan dan Perda Parkir diterapkan, maka Kota Dumai akan memperoleh peningkatan dari segi pendapatan. (Foto:Dika CP/FokusRiau.Com)   

Kepala Dinas atau pejabat yang ditujuk atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung / kekeliruan tentang penerapan peraturan daerah tentang pajak parkir.

Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak diterima. Wajib pajak setelah menerima surat keputusan pembetulan ketetapan pajak/stpd harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
 
Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang. 

Pengurangan dan pembebasan pajak
Permohonan pengurangan dan pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia serta melampirkan fotocopi kartu tanda penduduk (ktp) atau identitas pemohon, fotocopi surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas. 

Permohonan pengajuan pengurangan atau pembebasan pajak tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang. Penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
 
Kendaraan umum seperti truk juga akan dikenakan biaya parkir.  (Foto:Dika CP/FokusRiau.Com)   
 
Apabila pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung  dan diterbitkan surat teguran dan surat paksaan. Harus dilakukan penelitian administrasi oleh tim penghapusan piutang pajak daerah. Dituangkan dalam berita acara hasil penelitian, menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak. Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa.

Pemeriksaan
Wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa.
Memperlihatkan atau meminjamkan buku / dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak parkir.

Memberikan kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan langsung pada parkir.

Memberikan data potensi parkir dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

Ketentuan pidana
Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan sptpd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana kurungan paling lama  1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak parkir terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan segaja tidak menyampaikan sptpd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak parkir terutang yang tidak atau kurang dibayar. (advetorial/Dishub Dumai)


Advetorial terkait :

Terkini
Terpopuler


 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus