Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Advetorial

DPRD Riau Gelar Paripurna Pemberian WTP dari BPK RI ke Pemprov Riau

Rabu, 31 Mei 2017 - 08:01:17 WIB

Ketua DPRD Septina Primawati menandatangani hasil pemeriksan BPK. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2016.

Pemberian Opini WTP tersebut disampaikan Prof Eddy Mulyadi Soepardi, anggota VII BPK RI dalam Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2016. 

“Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah daerah (Pemda) merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Ini merupakan rangkaian akhir dari prosespemeriksaan sebagaimana Pasal 17 UU No.15 tahun 2004. Dimana BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan instans,” kata Eddy Mulyadi Soepardi dalam rapat paripurna, Selasa (30/5/2017).

Dikatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut meliputi kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
 
 
Ketua DPRD Septina Primawati menerima hasil pemeriksan BPK yang diserahkan Ketua BPK Prof. DR. Eddy Mulyadi Soepardi. (Foto:istimewa) 
 
Edi Mulyadi menambahkan, opini yang diperankan oleh pemeriksa termasuk opini WTP, merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan merupakan jaminan. Di sisi lain, Edi mengkritik Pemprov Riau yang menganggarkan pelaksanaan kegiatan yang bukan kewenangannya. Selain itu pengelolaan transaksi keuangan akhir tahun 2016 dalam rangka mencegah kebocoran keuangan negara.

Karena itu, menurut Edi, terkait LHP tersebut DPRD Riau dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Provinsi Riau. Dia berharap, DPRD Riau dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan. Sementara kepada Gubernur Riau Arsyad Juliandri Rachman dan jajaran, Edi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas hubungan dan kerjasama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami berharap agar pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ucap Edi Mulyadi.
 
Usai menyampaikan sambutan kemudian Ketua DPRD Riau Dra Septina Primawati MM mengatakan, berkenaan dengan fungsi dan tugas dewan, maka DPRD Riau dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk meminta penjelasan kepada kepala BPK RI Perwakilan Pekanbaru.
 
 
Gubernur Arsyadjuliandri Rachman menandatangani hasil pemeriksan BPK terhadap laporan keuangan APBD Riau 2016 disaksikan Ketua BPK Prof. DR. Eddy Mulyadi Soepardi, Ketua DPRD Septina Primawati, Wakil Ketua DPRD Manahara Manurung, Noviwaldy Jusman dan Sunaryo. (Foto:Istimewa) 
 
Sementara itu, Gubernur Arsyadjuliandri Rachman menyampaikan terima kasih kepada BPK RI khususnya kantor perwakilan Pekanbaru dan melalui anggota 7 BPK RI telah menyampaikan hasil pemisahan pemerintah provinsi Riau tahun 2016 di mana pemerintah provinsi Riau diberikan pemerintah provinsi Riau diberikan opini WTP.

Gubernur berjanji apa yang disampaikan oleh anggota tim 7 BPK RI akan ditindaklanjuti demi mendukung pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2016.

Penanaman Modal
Sesi kedua rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyederhanaan prosedur pemberian guna memudahkan investor dalam menanamkan modal di Provinsi Riau.

Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan, sesua UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan tidak saja oleh pemerintah pusat namun juga oleh Pemda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Pemda),

Penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu perlu ada kebijakan yang dapat menstimulasi masuknya pemodal untuk menanamkan modalnya di daerah.
 
 
Ketua BPK Prof. DR. Eddy Mulyadi Soepardi menyerahkan dokumen opini WTP kepada Gubernur Arsyadjuliandri Rachman. (Foto:Istimewa) 
 
Kebijakan itu, menurut Ahmad Hijazi, meliputi perbaikan regulasi, penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian kemudahan dalam bidang penanaman modal. Ia menyebutkan, kemudahan dapat berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan penyediaan sarana serta prasarana pendukung.

Dicontohkan, dalam bidang perkebunan diprioritaskan pada pengembangan sektor hilir antara lain usaha pembenihan produksi pupuk, UKM, Koperasi usaha dalam bidang pariwisata dan kebudayaan serta hilirisasi usaha pertambangan.

Apa yang disampaikan saat ini dapat dibahas bersama-sama dengan anggota dewan. “Jika ada hal-hal yang dirasa kurang tepat di dalam pengaturannya, kiranya dapat kita bahas bersama dalam rapat rapat panitia khusus nantinya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat kiranya dapat memberikan dukungan,” ujarnya. (syaf)


Advetorial terkait :

Terkini
Terpopuler


 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus