Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Parlementaria

Paripurna LKPj Bupati Pelalawan Tahun 2015, Wabup Berikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi

Senin, 16 Mei 2016 - 19:31:59 WIB

Ketua DPRD Nasarudin SH MH didampingi kedua wakil ketua dan Wabup Zardewan dan memimpin rapat paripu

PANGKALAN KERINCI-DPRD Kabupaten Pelalawan, Senin (9/5/2016) menggelar paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemkab terhadap pandangan umum fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2015. Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Drs Zardewan MM.

Paripurna tersebut merupakan lanjutan setelah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran 2015 yang disampaikan melalui sidang paripurna tanggal 3 Mei lalu.

Paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Nasarudin SH MH didampingi wakil ketua dan seluruh kepala SKPD dan anggota DPRD.

Sebelum menyampaikan jawaban pemerintah terkait pandangan umum fraksi, Wakil Bupati Zredewan atas nama pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah menyampaikan tanggapan, baik dalam bentuk pertanyaan maupun saran dan pendapat serta informasi yang kami nilai dari keseluruhan tanggapan tersebut pada hakikatnya mengandung nilai-nilai konstruktif untuk kemajuan daerah.

Menurut Zardewan, dari enam fraksi di DPRD hanya lima fraksi yang memberikan tanggapan dan saran. Secara implisit dirasakan telah mewakili aspirasi seluruh anggota Dewan. "Semua tanggapan, saran dan penilaian yang disampaikan justru memberikan nilai dan makna tersendiri bagi kami selaku pengemban tugas di pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan," kata Zardewan.

Menanggapi pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan Rinto S.Sos mewakili Fraksi Golkar, terkait belum maksimalnya realisasi Program Pendidikan Gratis dalam upaya mendukung kebijakan Pelalawan Cerdas, karena masih terdapat pungutan-pungutan dalam penerimaan siswa baru di Pangkalan Kerinci. 

Zardewan menjelaskan, dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru tidak dibenarkan adanya pungutan karena sudah ditanggung Pemerintah Daerah melalui Dana Penyelenggaraan Sekolah dan BOS Pusat. Namun informasi yang disampaikan anggota Dewan akan ditindaklanjuti dengan peninjauan dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang disinyalir melakukan pungutan.

Terkait peningkatan kinerja RSUD Selasih, Pemkab Pelalawan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja. Sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Mengenai pertanyaan tentang perlunya timwork yang kuat dalam mengelola RSUD Selasih antara manajemen dengan komite medik RSUD Selasih, menurut Zardewan, manajemen dan komite medik telah melakukan koordinasi dengan baik dan setiap minggu pihak manajemen dan komite medik mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi, serta mengenai tarif ruangan VIP saat ini sudah ditetapkan walaupun sampai saat ini Perbup yang mengatur soal itu masih tahap sosialisasi.

Berkenaan dengan adanya informasi tentang pungutan biaya pengurusan administrasi kependudukan, menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Negara Pelayanan Kependudukan dan Kesejahteraan, semua pelayanan administrasi kependudukan yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Sehubungan dengan masih adanya temuan dan pengaduan masyarakat tentang pungutan yang muncul, hal ini kemungkinan disebabkan ada dugaan masyarakat menggunakan jasa Calo yang tidak dibenarkan.

Selanjutnya menanggapi saran tentang penataan terhadap pegawai honorer di SKPD, dijelaskan kalau pemkab telah membentuk Tim Evaluasi Pegawai Honorer dalam rangka melakukan evaluasi kinerja sekaligus mengevaluasi kebutuhan riel masing-masing SKPD. Saat ini jumlah pegawai honorer berjumlah 5.744 orang. Terdapat beberapa catatan diantaranya sebagian Tenaga Honorer ini belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan fungsi SKPD. 

Pada masa yang akan datang kondisi tersebut harus diperbaiki, melalui pembinaan disiplin yang ketat dan pembinaan bidang tugas secara berjenjang dan berkelanjutan. Bagi yang tidak bisa dibina tentu harus dilakukan tindakan memberhentikannya. Langkah ini merupakan solusi yang tepat untuk saat ini. Dan Pemerintah Daerah secara terus menerus melakukan evaluasi dan pembinaan yang ketat terhadap Tenaga Honorer, agar tujuan menutupi kekurangan Aparatur Sipil Negara di Pelalawan benar-benar terwujud.

Menanggapi pertanyaan, saran dan masukan Ir. Rustam Sinaga dari Fraksi Gerindra Plus mengenai aset daerah yang masih belum terdata, Zardewan menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 27 disebutkan bahwa Pengelola dan Pengguna Barang melakukan sensus Barang Milik Daerah setiap lima tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk barang beserta rekapitulasi. 

Dalam hal ini pemkab telah melakukan sensus tersebut tahun 2013, maka sensus berikutnya akan dilakukan tahun 2018. Pemerintah Daerah terus melakukan penataan dan pembinaan terhadap Pengurus dan Penyimpan Barang di SKPD agar aset-aset Pemerintah Daerah tercatat dengan tertib.

Menanggapi pertanyaan, saran dan pendapat dari Mardemis asal Fraksi PAN Plus mengenai harapan agar pemkab melakukan pembinaan dan peningkatan SDM masyarakat pada sektor industri kreatif, industri rumah tangga, kerajinan tangan dan usaha kecil, Zardewan menjelaskan, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dan Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan pembinaan secara terus menerus. Sedangkan mengenai keberadaan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pelalawan saat ini, masih dalam proses pengurusan Hibah dari Kementerian Koperasi dan UMKM kepada pemkab.

Selain itu menaggapi imbauan berkaitan dengan penyuluhan bahaya narkoba dan pergaulan bebas, dalam hal ini dapat dijelas kalau pemkab melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah beberapa kali melaksanakan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan minuman keras dan narkoba mulai tahun 2013 sampai dengan 2016 yang pesertanya melibatkan komponen masyarakat pada dua belas kecamatan. Dari tahun 2013-2015, jumlah peserta yang telah mengikuti penyuluhan sebanyak 350 orang. 

Tahun 2016, penyuluhan mengenai bahaya narkoba difokuskan pada pelajar dengan jumlah direncanakan sebanyak 250 pelajar. Disamping itu, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan BNN sudah melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan tes urine kepada 1.378 PNS Pemkab Pelalawan.

Begitu juga dengan pertanyaan, saran dan pendapat Junaidi Purba ST dari Fraksi Madani Pelalawan terkait sulitnya pasien menggunakan fasilitas BPJS dalam pengurusan administrasi persyaratan untuk pasien kontrol ulang. Menurut Zardewan, RSUD Selasih dalam pelaksanaan BPJS mengacu kepada Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang penggunaan identitas tambahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS yang mengharuskan pasien membawa persyaratan yang diminta setiap kali berobat meskipun pasien tersebut kontrol ulang.

Berkaitan dengan pertanyaan tentang lampu isyarat lalu lintas yang terletak di simpang empat ujung jalan Langgam dan pangkal Jalan Lingkar depan pos dua RAPP dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap lampu isyarat lalu lintas pada lokasi tersebut. Namun Oktober 2015, salah satu tiang traffic light tersebut ditabrak oleh pengguna jalan yang tidak diketahui identitasnya. Karena kejadian tersebut terjadi pada malam hari. Akibat tabrakan tersebut terjadi kerusakan pada tiang dan kabel induk di bawah tanah. Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan telah menganggarkan perbaikan terhadap traffic light tersebut (saat ini dalam proses pengadaan barang/jasa).

Menanggapi pertanyaan, saran dan masukan Saniman SE dari Fraksi PDI Perjuangan terkait Standar Pelayanan Minimal sekolah yang ada di Kabupaten Pelalawan, menurut Zardewan, untuk sekolah di Ibukota Kecamatan rata-rata telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. 

Pada sekolah-sekolah yang berada di perdesaan memang perlu upaya yang maksimal agar Standar dimaksud dapat dipenuhi. Alokasi anggaran pendidikan pada APBD Pelalawan yang cukup besar selama ini merupakan upaya kita mewujudkan agar seluruh sekolah yang ada sudah memenuhi Standar yang dipersyaratkan.

Terkait dengan adanya keluhan tentang pelayanan di Puskesmas, Puskesmas-puskesmas yang berada di Pelalawan jam pelayanannya sudah ditingkatkan yaitu dibuka selama dua puluh empat jam dan disejalankan dengan peningkatan kwalitas dan kesejahteraan SDM pengelola Puskesmas.

Menanggapi sinyalemen adanya program Dinas Pekerjaan Umum yang mubazir, terutama terkait dengan pekerjaan Pemeliharaan Jalan KM 55 – Simp. Kualo, dijelaskan Zardewan, ruas jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang sangat vital di Pangkalan Kerinci yang juga menjadi wajah daerah. Untuk itu perlu dilakukan pemeliharaan yang ekstra, sehingga fungsinya tetap terjaga. Terkait besaran penawaran yang bervariasi (dibawah 10 persen, 15 persen atau lebih besar dari 20 persen) dalam Perpres pengadaan barang/jasa hal ini belum diatur secara tegas karena dalam prinsip lelang itu harus menguntungkan Negara.

Penawaran yang turunnya lebih besar dari 20 persen akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga satuan. Bila ternyata harga satuan yang diajukan dalam penawaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan harga pasar dan harga satuan tersebut tidak timpang, maka penawaran tersebutlah yang diusulkan sebagai pemenang. Disamping itu calon pemenang harus menaikan jaminan pelaksanaan menjadi 15 persen dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dihitung oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

Setelah penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2015 selesai dibacakan Wakil Bupati, bagian Risalah Persidangan langsung membacakan tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pelalawan terhadap jawaban Pemerintah daerah terkait LKPJ Kepala Daerah yang nantinya akan disampaikan hasil rekomendasinya lewat paripurna DPRD untuk di realisasikan hasil rekomendasi tersebut oleh Excekutif. (adv)

Ketua DPRD Nasarudin SH MH didampingi kedua wakil ketua dan Wabup Zardewan dan memimpin rapat paripurna. (Foto:Humas)

Anggota DPRD Pelalawan mendengarkan penyampaian wabup di rapat parpurna. (Foto:Humas)

Wakil Bupati Pelalawan Zardewan membacakan jawaban atas pandangan fraksi di paripurna DPRD. (Foto: Humas)

Sejumlah anggota DPRD Pelalawan menghadiri paripurna. (Foto:Humas)


Advetorial terkait :

Terkini
Terpopuler


 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus