pemerintah daerah kabupaten bengkalis
Home    

Keterlambatan RAPBD Karena Sejumlah Usulan Dikoreksi
Selasa, 19 Februari 2013 - 08:14:54 WIB

Keterlambatan RAPBD Karena Sejumlah Usulan Dikoreksi

BENGKALIS-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, sejauh ini masih belum bisa dipastikan kapan akan disahkan. Keterlambatan pengesahan RAPBD tahun ini disebabkan terjadinya koreksi total di sejumlah usulan kegiatan yang disampaikan satuan kerja Pemkab Bengkalis.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Asmaran Hasan, Senin (18/2). Menurutnya, pembahasan RAPBD selesai dilaksanakan sepenuhnya akhir pekan lalu, setelah rapat dengar pendapat antara satuan kerja Pemkab Bengkalis dengan komisi-komisi di DPRD dan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan badan anggaran DPRD.

“Kegiatan berikut anggaran yang telah dibahas ditingkat komisi, dilanjutkan kembali pembahasannya di tingkat banggar DPRD. Tujuannya agar pembahasan kegiatan maupun usulan dapat diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan Bengkalis kedepan. Namun dalam pembahasan ditingkat banggar terjadi koreksi total sejumlah usulan kegiatan,” kata Sekda kepada wartawan.

Koreksi dimaksud, menurut Asmaran, dibahas kembali secara detail ditingkat banggar dengan lebih detail serta memperdalam usulan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD. Dalam pembahasan sekaligus koreksi tersebut kembali dihadirkan lagi pejabat di SKPD bersangkutan, sehingga pembahasan finalisasi bukan hanya antara TAPD dengan Banggar DPRD saja.

Sekda menyebutkan, ada kendala tekhnis masalah waktu, saat dilakukan pembahasan RAPBD dengan DPRD, khususnya hari Sabtu dan Minggu yang merupakan jadwal libur. Sedangkan soal adanya kegiatan yang dibatalkan atau dihilangkan, harus melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan yaitu SKPD.

“Pembahasan RAPBD tahun ini dilakukan secara mendalam dan detail, termasuk adanya koreksi terhadap sejumlah usulan. Soal pembatalan dapat dilakukan setelah melalui koordinasi dengan SKPD, apakah kegiatan yang dibatalkan itu urgen atau tidak serta dampaknya juga dibahas secara bersama,”ujar Asmaran menjelaskan.

Disinggung soal sangsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bengkalis akan terkena finalti terkait berlarut-larutnya pembahasan RAPBD, sekda menyebutkan bahwa langkah kesana masih bisa diantisipasi. Alasannya, ada kegiatan pada tahun 2012 yang belum terlaksana, tetapi tidak masuk dalam KUA-PPAS tahun 2013, sehingga harus dimasukan kembali untuk dianggarkan tahun 2013.

“Jadi ada banyak pertimbangan serta koreksi dalam pembahasan RAPBD kali ini. Contohnya saja kegiatan pada tahun 2012 yang perencanaannya sudah matang, tak masuk dalam KUA-PPAS tahun 2013, kembali dimasukan untuk dibahas karena dinilai urgen untuk kepentingan masyarakat banyak,”tambah Asmaran mengakhiri.

APBD Besar Bukan Alasan
Sementara salah seorang politisi, Ahmad Tarmizi menyentil alasan keterlambatan pengesahan RAPBD dikarenakan besarnya nilai APBD tahun 2013 ini yang menembus angka Rp4,7 triliun. Hal itu disampaikannya bukan menjadi alasan keterlambatan pembahasan, karena bagaimanapun ada rentang waktu dalam pembahasan hingga pengesahan, dimana kabupaten/kota lain sudah mengesahkan RAPBD mereka diakhir atau awal tahun.

“DKI Jakarta ataupun propinsi Riau, APBD mereka jelas jauh lebih besar dari Bengkalis, tetapi jauh-jauh hari mereka telah mengesahkannya. Yang penting sekarang ini bagaimana seluruh stake holder di Bengkalis mempunyai satu persepsi, bahwa APBD itu adalah untuk kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah,”papar Ahmad Tarmizi, yang juga ketua DPD Partai Nasdem Bengkalis merespon keterlambatan pengesahan RAPBD tahun ini. (adv/hms)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.bengkaliskab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS © 2013