pemerintah daerah kabupaten bengkalis
Home    

Kelola Pelabuhan, Pemerintah akan Buat Ranperda BUP
Selasa, 05 Maret 2013 - 17:23:48 WIB

Kelola Pelabuhan, Pemerintah akan Buat Ranperda BUP

BENGKALIS-Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan membuat satu badan usaha pelabuhan, yang nantinya khusus mengelola tiga pelabuhan yang ada. Pembentukan badan usaha pelabuhan akan diperkuat dengan peraturan daerah.

Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Bengkalis, Arman AA menyampaikan program tersebut, terkait langkah penyelamatan tiga pelabuhan yang sudah selesai dibangun. Dimana dua di antaranya, sudah mulai dioperasikan. Tiga pelabuhan yang akan dikelola BUP tersebut adalah pelabuhan penumpang Bandar Sri Laksamana di Bengkalis, Bandar Sri Setia Raja di Bantan yang sudah beroperasi dan pelabuhan kargo di Desa Air Putih yang belum dimanfaatkan.

“Tahun ini, kita akan segera mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pembentukan badan usaha pelabuhan tersebut ke DPRD Bengkalis untuk tindaklanjut atas perintah undang-undang tentang kepelabuhan serta tatacara sistem pelayaran nasional. Ranperda dimaksud akan memuat tentang pembentukan BUP di kabupaten Bengkalis,” papar Arman, Selasa (5/3).

Dikatakan, pendirian BUP bisa berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri sendiri atau berafiliasi dengan BUMD yang sudah ada di Bengkalis, yaitu PT. Bumi Laksamana Jaya. Pembentukan BUP tersebut sejalan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang angkutan perairan, kepelabuhan dan sistem transportasi nasional serta Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009.

Menurut Arman, seiring rencana pengajuan ranperda pembentukan BUP, masalah perizinan ketiga pelabuhan tersebut juga menjadi skala prioritas dari Dishubkominfo untuk menuntaskannya. “Dalam UU nomor 17 tahun 2008 ditegaskan bahwa pengelolaan pelabuhan umum baik itu penumpang maupun kargo harus melalui BUP. Melalui Perda itulah nantinya, tatacara pengelolaan pelabuhan akan diserahkan kepada pihak ketiga, karena tidak boleh dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah,” ujar Arman.

Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, Indra Buana menambahkan, selain BUP juga harus dibuat Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Untuk pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, RIP tersebut dibuat oleh pemerintah pusat, namun pemerintah pusat sendiri memiliki keterbatasan. “RIP tersebut dibuat pusat hanya untuk lima pelabuhan dalam setahun dengan menggunakan dana APBN yang terbatas. Akan tetapi kita sendiri akan mengkaji kembali dengan melaksanakan pertemuan dalam waktu dekat ini dengan syahbandar-syahbandar diseluruh Bengkalis, apakah RIP dibuat pusat dengan dana ABPN atau APBD Bengkalis,” tukasnya.

Kemudian yang juga harus dibuat adalah kajian tentang Daerah Kepentingan Pelabuhan (DKP) seiring dengan RIP. Intinya pemerintah pusat meminta dalam pengoperasian pelabuhan dua item utama yang harus dipenuhi adalah pembentukan BUP serta RIP.

“Inilah sekarang yang menjadi tugas kami menyelesaikan masalah pelabuhan yang ada sekarang, supaya kedepannya dapat beroperasi serta tidak terkendala lagi dengan masalah perizinan atau hal-hal yang diluar aturan,” ujar Indra. (adv/hms)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.bengkaliskab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS © 2013