pemerintah daerah kabupaten bengkalis
Home    

Herliyan Minta Pemprov Riau Lebih Perhatikan Bengkalis
Senin, 01 April 2013 - 15:52:10 WIB

Herliyan Minta Pemprov Riau Lebih Perhatikan Bengkalis

BENGKALIS-Bupati Bengkalis, H Herliyan Salah meminta Pemerintah Propinsi Riau untuk lebih memberikan perhatian serius terhadap upaya pembangunan di Bengkalis, terutama infrastruktur. Hal itu berdasarkan pertimbangan, dari sekitar 87 triliun minyak yang dihasilkan Bengkalis, hampir 1,3 triliun dinikmati Provinsi.

“Besar harapan kita kiranya Pemerintah Provinsi Riau juga dapat memberikan perhatian yang lebih serius bagi upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Bengkalis terutama infrastruktur. Karena dengan potensi ekonomi yang sangat besar setiap rupiah yang diinvestasikan di Bengkalis akan memberikan multiplier effect yang lebih besar yang gilirannya akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau,” kata Herliyan saat memberikan pengarahan pada pembukaan Musrenbang Kabupaten Bengkalis, bertempat di Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (1/4).

Apa yang disampaikan Herliyan berangkat dari adanya sebutan Bengkalis sebagai 'daerah kaya'. Menurut orang nomor satu di Negeri Junjungan ini, bila hal itu disikapi secara keliru pada gilirannya akan merugikan kepentingan pembangunan di Kabupaten Bengkalis sendiri.

Diakui, secara mutlak angka APBD Bengkalis termasuk relatif besar. Tetapi bila dihitung, aset infrastruktur yang dimiliki dibandingkan dengan aset infrastruktur yang dibutuhkan dalam menopang capaian dalam RPJMD, baik pengembangan empat kawasan maupun enam jaminan, ternyata dana tersebut jauh dari mencukupi.

“Aset yang kita miliki ternyata juga sangat minim, karena itu barangkali kita perlu sama-sama secara proporsional memahami arti “daerah kaya” sehingga pada gilirannya tidak malah merugikan kepentingan pembangunan Kabupaten Bengkalis,” katanya.

Dikatakan, patut juga menjadi perhatian bersama bahwa kesadaran bersama tentang besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan trobosan pembangunan adalah jauh melebihi kemampuan yang ada sesuai dengan sumber-sumber bagi pembiayaan pembangunan yang diterima Bengkalis sendiri.

“Atas hal tersebut, maka seluruh SKPD perlu mengupayakan sumber-sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD Kabupaten Bengkalis, baik dari APBD Provinsi maupun APBN. Hal ini terasa lebih mendasar jika dibandingkan dengan kontribusi yang daerah ini berikan kepada Provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Menyinggung Musrenbang Kabupaten Bengkalis, menurut Herliyan, merupakan rangkaian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai sejak Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD yang dilanjutkan dengan Forum Konsultasi publik dan Pra Musrenbang Kabupaten Bengkalis sampai pada Musrenbang. Rangkaian dari proses perencanaan ini merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam kesempatan itu, Herliyan mengatakan, proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bengkalis secara bertahap dilakukan perbaikan-perbaikan seperti adanya forum konsultasi publik yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. “Hal ini merupakan komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan karena Musrenbang sesungguhnya merupakan proses demokratisasi yang memberi ruang bagi semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” katanya. (adv/hms)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.bengkaliskab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS 2013