pemerintah daerah kabupaten bengkalis
Home    

Pemkab Bengkalis Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi
Kamis, 05 Desember 2013 - 14:44:39 WIB

Pemkab Bengkalis Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi

BENGKALIS-Pemkab Bengkalis, Kamis (5/12) menggelar sosialisasi penegakan hukum dan pencegahan korupsi bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sosialisasi berlangsung di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis dan dibuka langsung Bupati Herliyan Saleh.

Sosialisasi diikuti sejumlah pejabat eselon II, III, IV bersama staf di lingkungan Pemkab Bengkalis dengan leading sector Inspektorat Bengkalis dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis serta menghadirkan narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis.

“Kita telah memaklumi bersama sejak otonomi daerah tahun 2001, Bengkalis memulai fase baru dalam periodesasi pembangunan nasional. Gegap gempita desentralisasi politik membawa pengaruh luar biasa bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia, terutama daerah yang kaya sumber daya alamnya,” kata Herliyan Saleh.

Dikatakan, justru stigma negeri kaya yang melekat bagi Bengkalis selama ini menjadi beban tersendiri. Karena pihak luar bahkan Pemprov Riau dan pusat pada kondisi tertentu memiliki tendensius dengan logika angka tanpa melihat lebih jauh lagi kondisi fakta daerah ini.

Berdasarkan identifikasi, terdapat tujuh persoalan utama kabupaten bengkalis yang hingga kini perlu diselesaikan dan telah menjadi fokus utama dalam RPJMD kabupaten Bengkalis 2010-2015. Pertama, akses infrastruktur; kondisi infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik dan perhubungan masih jauh dari kebutuhan sesungguhnya. Kedua, akses pendidikan; jumlah sarana dan prasarana pendidikan masih sangat terbatas terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari ibu kota kecamatan, selain itu kualitas guru dan lulusan juga masih harus dibenahi.

Ketiga, akses kesehatan; sarana dan prasarana kesehatan masih sangat terbatas, jumlah dan kemampuan sdm kesehatan juga belum memadai, ditambah lagi pemahaman masyarakat tentang hidup sehat juga masih kurang. kondisi ini menjadikan cakupan layanan kesehatan masyarakat masih belum memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Keempat, akses permodalan dan usaha ekonomi masyarakat; salah satu kendala utama bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya adalah akses modal. banyak sektor ekonomi masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang namun mengalami keterbatasan terhadap akses modal.

Selanjutnya persoalan kelima, ketidakseimbangan pembangunan antar kawasan; kabupaten bengkalis memiliki struktur wilayah daratan dan kepulauan yang menjadikan kawasan ini tersebar menurut potensi alam dan wilayah yang berbeda-beda. sebaran potensi daerah ini juga menjadi persoalan tersendiri sehingga menimbulkan tendensius sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Pembangunan antar kawasan juga belum maksimal sehingga masih terbentuk bottle neck dalam hubungan antar kawasan. fakta ini menjadi faktor penghambat lajunya interaksi dan transaksi ekonomi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Point keenam, pemanfaatan sumber daya dan letak geografis wilayah; posisi strategis kabupaten bengkalis dan sumber daya alam yang dimiliki belum bisa dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh sdm lokal. Dan ketujuh, birokrasi yang masih lemah; reformasi birokrasi yang dicanangkan masih mengalami beberapa kendala sehingga secara tidak langsung berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.para undangan dan hadirin yang saya muliakan

Berdasarkan fakta dan kondisi tersebut maka dalam rencana RPJMD Bengkalis tahun 2010-2015 telah ditetapkan program dan kegiatan serta target-target yang ingin dicapai untuk menjawab berbagai persoalan dimaksud melalui dua pendekatan utama. Kedua adalah pendekatan spasial dalam RPJMD yang diterjemahkan menjadi grand strategy pengembangan empat kawasan dan pendekatan sektoral diterjemahkan dengan grand strategy enam jaminan kepada masyarakat.

“Kedua pendekatan ini merupakan satu kesatuan dalam rumusan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan, baik yang menjadi urusan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Bengkalis. Maupun yang kita delegasikan kewenangannya kepada kecamatan, kelurahan dan desa melalui instruksi bupati tentang penguatan infrastruktur dan kelembagaan kecamatan dan kelurahan serta instruksi bupati tentang program pembangunan infrastuktur perdesaan (INBUP-PPIP) yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat pada level bawah untuk bersama-sama ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan,” tukasnya. (dal)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.bengkaliskab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS 2013