Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Berita Islami

34 Lokasi Mulai Layani Rekam Visa Biometrik Jamaah Haji, Pekanbaru Menyusul

Selasa, 12 Maret 2019

Proses rekam biometrik. (Foto:Kontan.co.id)

JAKARTA-Perekaman biometrik jamaah haji, kemarin mulai dilaksanakan di sejumlah kantor layanan visa facilitation service (VFS) Tasheel yang tersebar di berbagai daerah. Rekam biometrik merupakan syarat yang ditetapkan Arab Saudi, untuk pembuatan visa jamaah haji 2019. 

Sedangkan VFS Tasheel merupakan pihak operator yang ditunjuk untuk melakukan proses rekam biometrik. “Perekaman biometrik jamaah haji Maluku Tenggara Barat sudah mulai pagi tadi (kemarin). Demikian dengan sekitar 85 jemaah haji di Ambon,” kata Kasubdit Dokumen Haji Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Nasrullah Jassam, kemarin di Jakarta.

Dijelaskan, ada 34 lokasi kantor layanan perekaman bimometrik, kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara. Saat ini sedang diupayakan penambahan tujuh titik layanan lagi, yaitu di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, DI Yogyakarta, Pekanbaru dan Palembang.

“Proses perekaman berbasis manifest daftar jamaah haji yang diterbitkan Kemenag. Manifest itu diserahkan ke VFS Tasheel untuk dilakukan input data,” ujarnya. 

Selanjutnya VFS Tasheel akan membuat jadwal perekaman. “Jamaah lalu datang ke kantor VFS Tasheel sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” urainya. Pihaknya mengusulkan kepada VFS Tasheel untuk menambah titik layanan lagi di 120 lokasi yang tersebar di kabupaten/kota pada provinsi yang jumlah jamaah banyak dan lokasinya jauh, misalnya, di pulau Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. VFS Tasheel juga akan membuka layanan bergerak atau mobile services di Papua.

Sementara itu, Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru berupa larangan penggunaan istilah wisata religi (siyaahah ad-diiniyyah) untuk penyelenggaraan haji dan umrah. “Informasi tentang kebijakan baru ini kami ketahui berdasarkan surat Muassasah Muthawwif Jemaah Haji Asia Tenggara kepada Ketua Kantor Urusan Haji Indonesia,” ungkap Konsul Haji atau Staf Teknis Haji KJRI di Jeddah, Endang Jumali.

Endang menjelaskan, istilah wisata religi kini dilarang untuk kegiatan apapun yang terkait dengan haji, umrah atau ziarah ke Masjid Nabawi. (*)






Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Sindonews


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus