Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Properti

Ada 350.000 Keluarga di Sumbar Belum Miliki Rumah Sendiri

Sabtu, 17 September 2016

Pemprov Sumbar akan mudahkan izin bangun rumah. (Foto:Int)

PADANG-Pemprov Sumbar akan mempermudah perizinan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan pengembang perumahan yang ingin membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Dinas Prasarana Jalan dan Pemukiman Sumatera Barat mencatat, ada 350.000 kepala keluarga atau 29,91 persen dari penduduk Sumbar masih belum memiliki rumah. Karena itu, pemerintah menggalakan pembangunan rumah sejalan dengan program sejuta rumah dari pusat.

Asisten III Sekdaprov Sumbar, Nasir Ahmad pada musyawarah daerah V DPD Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Sumbar, Jumat kemarin di Padang mengatakan, jumlah KK yang belum punya rumah mayoritas berada di perkotaan. Mereka yang belum punya rumah bukan hanya MBR, melainkan PNS yang bahkan sampai pensiun tak memiliki rumah. 

Karena itu, Pemprov Sumbar menyambut baik program 1 juta rumah bagi MBR yang ditargetkan pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia tahun ini. Menurut Nasir, jumlah target dan realisasi pengembang dan bank yang terlibat program pembangunan rumah bagi MBR di Sumbar tahun 2016. 

“Apersi memiliki rencana membangun 1.283 rumah, kemudian REI sebanyak 1.139 rumah, Bank Nagari ada 175 rumah dan BTN terdapat 2.200 rumah. Realisasinya sampai semester 1 tahun 2016, Apersi tercatat 348 rumah, REI ada 121 rumah, Bank Nagari terdapat 175 rumah dan BTN sebanyak 1.050 rumah,” ujarnya.

Untuk membantu MBR dan pengembang perumahan, Pemprov Sumbar akan mempermudah dan mempercepat pengurusan izin membangun perumahan yang terkait di berbagai instansi. Di Sumbar tak ada peraturan daerah atau peraturan lain dari pemerintah daerah yang mempersulit perizinan pembangunan rumah.
 
Sementara itu, Sekjen DPP Apersi, Hidayat mengatakan, pihaknya mengapersiasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk MBR yang diumumkan pemerintah tanggal 28 Agustus 2016. Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan menjadi 11 izin dan rekomendasi.

Dengan pengurangan perizinan dan tahapan ini, waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769 sampai 981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari. (zulfiar trisananda)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus