Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

Ada Perbedaan dalam LPj APBD 2016 Pemkab Inhil, Fraksi PKB Bingung

Rabu, 20 September 2017

Juru Bicara Fraksi PKB Muammar. (Foto:Istimewa)

INDRAGIRI HILIR-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan Pemkab Inhil kepada DPRD menyisakan berbagai pertanyaan. Bahkan, laporan pemkab tersebut dinilai anggota Fraksi PKB membingungkan. 

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muammar mengatakan, hal membingungkan adalah laporan pada buku I dan II yang berbeda. Pada tabel Neraca Kabupaten Inhil tahun 2016 dibuku II, disebutkan adanya piutang transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan pada item pendapatan tentang dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp41,6 miliar.

Sementara dilihat pada buku I, tabel laporan realisasi anggaran pendapatan tahun 2016 Inhil pada pos penerimaan pendapatan dari Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan pada item pendapatan tentang dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, telah teralisasi sebesar 101,76 persen.

"Ini artinya untuk pos dana bagi hasil ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2016," katanya, beberapa waktu lalu.

Muammar mempertanyakan, kenapa yang tertulis di buku I dan II bisa berbeda. "Pertanyaan dari Fraksi PKB, kenapa dalam tabel Neraca masih terdapatnya piutang dari Pemerintah Pusat sebesar Rp41,6 miliar. Apakah piutang itu memang sudah dikonfirmasi dan diakui Pemerintah Pusat. Hal ini harus dijelaskan agar tidak terjadi salah kaprah," tanya Muammar. (adv/parlemen) 


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus