Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Ekonomi

Amankan Stok Pangan, Pemerintah akan Impor

Jumat, 24 Agustus 2012


JAKARTA-Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan mewaspadai kemungkinan terganggunya ketersediaan pangan nasional akibat kemarau panjang tahun ini. Langkah yang ditempuh jika hal itu terjadi adalah melakukan impor pangan.

"Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah mengumumkan, kekeringan akan bertambah satu bulan lagi. Kalau itu terjadi, artinya akan berpengaruh terhadap musim pangan yang dengan sendirinya akan mengalami kemunduran satu bulan. Ini harus diwaspadai," kata Hatta seusai acara halal bi halal di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/8).

Menurutnya, terganggunya musim tanam otomatis produksi sejumlah komoditas pertanian akan terganggu, seperti beras. Dengan terganggunya stok pangan, harga pangan dikhawatirkan akan melonjak. "Ke depan, lonjakan harga pangan dikhawatirkan semakin tinggi. Apalagi Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) telah memperingatkan kondisi tersebut," paparnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah akan memperkuat cadangan pangan. Cadangan beras nasional bisa dinaikkan dari 1,5 juta ton menjadi 2-2,5 juta ton melalui impor. "Kita punya cadangan dana untuk perkuat ketersediaan pangan dalam negeri," ujarnya tanpa menjelaskan besaran dana tersebut.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Erma Budiyanto malah optimistis musim kemarau tahun ini tidak akan mengganggu produksi pangan nasional. Menurutnya, jumlah lahan kering hingga Juli 2012 hanya 53.320 hektare. "Belum mengganggu produksi karena jumlah lahan yang kering ini 100% masih di bawah jumlah lahan kering tahun lalu. Yang kering ini kan belum tentu puso," paparnya.

Data Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementan menyebutkan, dari 53.320 hektare yang kering, hanya 1.358 hektare yang puso. Jumlah itu lebih rendah ketimbang periode yang sama pada 2011, yakni 102.481 hektare dengan luas lahan puso akibat kekeringan seluas 9.011 hektare.

Dijelaskan, lahan kering tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Aceh, Lampung, dan Sumatra. Di antara lahan kering itu, yang terluas terjadi di Jawa Barat, yaitu 18.619 hektare dengan lahan yang puso 111 hektare.

Perbaikan DAS
Terkait ancaman kemarau, ekonom pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori berpendapat, pemerintah seharusnya tidak perlu pusing akan terjadi kekeringan jika jauh sebelumnya semua daerah aliran sungai diperbaiki.

"Itu langkah antisipatif yang semestinya dilakukan pemerintah. Sekarang, yang dilakukan pemerintah itu kan reaktif. Begitu musim kemarau ada yang kekeringan, (pemerintah) langsung memperbaiki irigasi. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan," tuturnya.

Dikatakan, langkah menghadapi kekeringan merupakan pekerjaan lintas sektoral. Misalnya, penanganan DAS untuk cadangan air tanah berada pada Kementerian Kehutanan dan perbaikan irigasi, waduk serta bendungan berada pada Kementerian Pekerjaan Umum. Di sisi lain, Kementerian Pertanian harus mengelolanya secara benar.

Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menyiapkan langkah dalam menghadapi dampak kekeringan tahun ini. Ada sembilan provinsi yang diprioritaskan untuk ditangani, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT dan Papua Barat. (mic/zul)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus