Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Daerah

Amdal Diragukan, Warga Minta Pemerintah Bongkar Pipa Air

Rabu, 24 April 2013


DUMAI-Kuasa hukum Nawa, Maryati dan sejumlah warga Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan Dumai meminta pemerintah untuk segera membongkar pipa air milik PT Ciliandra Perkasa yang merupakan anak perusahan PT Surya Dumai. Pembongkaran dilakukan, karena izin analisis dampak lingkungan atau amdal perusahaan tersebut diragukan legalitas dan keabsahannya.

Kuasa hukum warga Kelurahan Bangsal Aceh, JS Simatupang SH mengatakan, masyarakat masih terus memperjuangkan hak surat tanah mereka yang pernah digadaikan Ketua Kelompok Tani kepada Bank BRI, sehingga berujung kepada sengketa.

Selain itu, menurut JS Simatupang, dalam persoalan surat tanah tersebut juga muncul persoalan baru. Karena sekarang warga menemukan pipa yang mengalirkan air tawar dari Sungai Masjid atau Sungai Rokan tertanam dalam tanah masyarakat.“Hasil penyelidikan tim kami, izin Amdal yang dimiliki PT Ciliandra Perkasa di tanah klien kami diragukan,” kata JS Simatupang kepada wartawan, Selasa (23/4).

JS Simatupang menuturkan, izin Amdal yang diragukan tersebut karena berdasarkan alur pengurusan Amdal yang bermula dari warga sekitar sampai Kantor Lingkungan Hidup. "Sudah jelas Amdal pipa air yang melewati tanah klien kami diragukan, karena klien kami tidak pernah menyetujui dengan penanaman pipa tersebut,” kata JS Simatupang.

Dengan munculnya izin Amdal pipa air tawar dengan panjang sekitar 510 meter dan memiliki kedalaman tiga meter melalui tanah warga tersebut, JS Simatupang menduga terjadi permainan oleh oknum instansi terkait. “Dugaan permainan bisa kita nilai dari mulai tingkat Rukun Tetangga hingga dinas yang mengeluarkan izin Amdal tersebut. Sebab, klien kami sebagai pemilik tanah belum pernah menyetujui adanya penanaman pipa air tawar tersebut, tapi kenyataanya sekarang pipa tersebut sudah tertanam,” tukasnya.

Berdasarkan keterangan JS Simatupang, sebelumnya tertanggal 22 Mei 2012 lalu, kliennya bertemu dengan PT Ciliandra Perkasa yang diwakili Randra untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tanggal 23 Mei 2012 saat akan melakukan peninjauan lokasi objek tanah tersebut, terdapat sekelompok orang yang diduga dikomandoi Dame Pulungan, Ketua RT setempat beraksi menggagalkan realisasi ganti rugi objek tanah milik kliennya.

Dalam surat bernomor 27/JS-SA/IV/2013 yang ditujukan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Perdagangan dan Industri dan Ketua Komisi III DPR serta Ketua Komisi II DPR pada point lima disebutkan, terdapat unsur kesengajaan untuk menggagalkan upaya ganti rugi tersebut dengan mendatangkan sekelompok orang yang diketuai Ketua RT Dame Pulungan. Sehingga terjadi sang RT tersebut mendapat uang santunan sebesar satu juta rupiah per limapuluh meter per bulannya.

“Sudah jelas perbuatan yang kita duga dilakukan PT Ciliandra Perkasa tersebut sudah melawan UU Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 tahun 2002, karena adanya upaya menggagalkan Pemberantasan Korupsi dan Nepotisme dikalangan Masyarakat hingga ke tingkat Provinsi,” tukasnya. (dik)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus