Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Berita Islami

Antisipasi Pemalsuan Paspor, Kemenag Pekanbaru Terapkan Sistem Barcode

Sabtu, 06 Oktober 2018

Kemenag Pekanbaru gunakan sistem barcode. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Kantor Kemenag Pekanbaru, Riau kini menerapkan sistem barcode untuk melayani pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi. Sistem tersebut dilakukan untuk menghindari pemalsuan paspor bagi calon jamah umrah dan haji.

"Barcode dimaksudkan untuk mempertegas kalau surat rekomendasi yang dikeluarkan benar berasal dari Kemenag," kata Kepala Kemenag Pekanbaru H. Edwar S. Umar melalui Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Pekanbaru Defizon, Senin lalu di Pekanbaru.

Dikatakan, penerapan sistem tersebut dilakukan mengantisipasi maraknya pemalsuan surat dan tandatangan dalam rekomendasi pembuatan paspor. Untuk itulah, mulai 1 Oktober 2018 surat rekomendasi paspor untuk jamaah umrah dan haji khusus Kota Pekanbaru akan dilengkapi dengan barcode khusus.

Menurut Defizon, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor, B-7001/DJ.II/Hk.00.5/ 03/2017 tentang penambahan syarat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, bagi pemohon paspor ibadah haji, umrah dan haji khusus dinyatakan bahwa rekomendasi dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada kantor kemenag kabupaten dan kota.

Namun karena marak terjadi pemalsuan surat dan tandatangan, katanya menyebutkan, maka Kemenag Pekanbaru membuat suatu antisipasi dengan barcode, sehingga sulit untuk dimanipulasi.

"Rekomendasi ini untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan yang akhirnya menjadikan kekacauan tertib administrasi. Apalagi jika terjadi permasalahan di lapangan, maka akan sulit diidentifikasi karena surat yang digunakan palsu," katanya.

Untuk itu, barcode diperlukan untuk mempertegas bahwa surat rekomendasi yang dikeluarkan benar berasal dari Kemenag.Ia pun menjelaskan, rekomendasi yang dikeluarkan adalah paspor masyarakat yang melakukan pengurusan paspor umrah atau haji khusus yang berangkat melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama.

"Kita akan melakukan penolakan pembuatan rekomendasi terhadap travel yang yang tidak mempunyai izin resmi dari Kementerian Agama. Ini untuk menekan angka penipuan terhadap jamaah sekaligus membatasi ruang gerak travel-travel yang selama ini tidak mempunyai izin dari Kementerian Agama namun tetap menerima pendaftaran umrah maupun haji khusus," katanya.

Dia berharap, masyarakat lebih selektif dalam memilih penyelenggara perjalanan haji dan umrah di daerahnya termasuk haji khusus. (*)





Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Antara


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus