Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

Banyak Lembaga dan Pemda Terima WTP, KPK: Tak Serta Merta Bebas Korupsi

Sabtu, 09 Juni 2018

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto:Antara)

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada suatu lembaga atau pemerintah daerah (Pemda) tak menjamin sudah bebas korupsi. 

Hal ini menyusul penetapan tersangka terhadap Bupati Purbalingga Tasdi dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. Dimana kedua wilayah itu diketahui memperoleh opini WTP dari BPK tahun 2018. 

"WTP tak serta merta bebas 100 persen dari korupsi. Kalau audit BPK ada sampling, jadi mungkin saja ada yang lolos dari BPK saat audit seperti itu," ujar Laode di istana wakil presiden, Jakarta, Jumat (8/6/2018). 

Selain itu, menurut Laode, dugaan suap yang dilakukan kedua pimpinan daerah itu juga tak terdeteksi melalui proses audit BPK. "Mereka terima suap biasanya enggak bisa dideteksi dengan audit, makanya mereka menerima suap," katanya. 

KPK sebelumnya melakukan OTT di Blitar pada 6 Juni lalu. Meski tak ikut terjaring operasi senyap, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap. 

Mundur beberapa sebelumnya lagi, KPK juga melakukan OTT pada Bupati Purbalingga Tasdi terkait proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center. Padahal diketahui Blitar telah mendapatkan opini WTP selama delapan kali berturut-turut. Sementara Purbalingga meraih opini WTP selama dua kali pada 2017 dan 2018. (*)




Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: CNNIndonesia.com


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus