Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Bawaslu akan Panggil 10 Kepala Daerah di Riau, Usai Deklarasi Dukungan Capres Jokowi-Maaruf

Kamis, 11 Oktober 2018

Kepala daerah di Riau mengikuti deklarasi Capres Jokowi. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau akan memanggil para kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang berlangsung di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (11/10/2018).

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan, pihaknya akan memanggil gubernur Riau terpilih Syamsuar dan para kepala daerah lainnya. Pemanggilan tersebut diputuskan setelah melalui pembahasan dalam rapat pleno Bawaslu Riau.

"Terkait Gubernur terpilih dan Bupati/Walikota di Riau yang sudah menandatangani pernyataan dukungan kepada salah Satu Capres-Cawapres, Bawaslu Riau segera memanggil gubernur terpilih dan beberapa orang bupati/walikota untuk dimintai kejelasannya," kata Rusidi Rusdan.

Pemanggilan dirasa perlu untuk menanyakan beberapa hal, terkait sikap mereka dalam deklarasi dukungan yang dilaksanakan relawan Projo tersebut. "Pada pemanggilan nanti kita ingin memperjelas lebih jauh, seperti apa kronologis kejadian dan apa maksud dan tujuan kegiatan tersebut. Disamping itu kita akan memanggil Panitia Pelaksana untuk mendapat informasi lebih lengkap," tuturnya.

Rusidi menyebut, pemanggilan akan dilaksanakan pekan depan. "Semua yang hadir dan menandatangani pernyataan dukungan akan kita panggil satu persatu," kata Rusidi kepada wartawan.

Untuk pemanggilan akan difokuskan kepada kemungkinan terpenuhinya unsur pidana, khususnya pasal pejabat negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta pemilu, sesuai UU No 7 Tahun 2019 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp24.000.000.

"Disamping itu kita akan lihat kemungkinan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara dengan ancaman hukuman yang sama atau bisa juga pelanggaran terhadap keduanya," tukasnya.
 
Dengan penjelasan tersebut, menurut Rusidi, maka pendapatnya sebelumnya dinyatakan batal. Sebelumnya, Rusdan berpendapat, penandatanganan surat dukungan terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan beberapa kepala daerah di Riau tidak etis. 

"Etikanya, tidak pantas mereka menyebut atas nama Bupati atau Walikota," kata Rusidi Rusdan, Ketua Bawaslu Riau, Rabu malam.

Sebenarnya, menurut Rusidi, para kepala daerah ini baru dianggap sah menyalahi aturan jika dalam surat dukungan tersebut terdapat stempel Bupati atau Walikota masing-masing. "Kalau seperti di atas (surat dukungan), belum bisa kita sebut menggunakan simbol negara. Secara etika saja tidak pantas mereka menyebut di situ atas nama bupati/walikota," ujar Rusidi. (*)






Penulis : Andi Affandi
Editor : Boy Surya Hamta


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus