Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

Bawaslu Fokus Cegah Politik Uang dan Isu SARA di Pilkada 2018

Jumat, 05 Januari 2018

Anggota Bawaslu memberikan keterangan kepada media di Media Center Bawaslu. (Foto:CNN Indonesia)

JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan fokus mengawasi dan mencegah praktik politik uang dan penggunaan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Bawaslu akan melibatkan masyarakat untuk mencegah kedua hal itu.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan membuat gerakan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya politik uang dan SARA. Gerakan ini akan dilakukan Bawaslu bersama mitra dari kelompok mahasiswa, relawan, anggota pramuka, tokoh agama dan kepolisian.

"Kami berharap ada psikologi ketakutan melakukan politik uang dan SARA," kata Afifuddin saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Kamis kemarin.

Gerakan anti-politik uang itu akan dilakukan selama masa tenang Pilkada Serentak 2018. Untuk isu politik uang, Bawaslu akan melakukan kampanye yang bertujuan mendidik masyarakat, agar memiliki rasa malu, bahkan menolak menerima uang dari kandidat Pilkada.

Terkait isu SARA, Bawaslu juga akan melaksanakan Jambore Lintas Iman di daerah pemilihan. Acara ini akan melibatkan generasi muda dari berbagai agama dan kepercayaan untuk membahas bahaya politisasi SARA dalam proses Pilkada. "SARA ini kan, dari sisi isu, kalau disalahgunakan punya daya rusak sangat tinggi," ujarnya.

Dikatakan, meski Bawaslu akan fokus pada pencegahan kedua isu tersebut. Namun tidak meninggalkan proses penindakan jika terjadi pelanggaran dalam gelaran pertengahan tahun ini. "Orientasi kami adalah memperbanyak aktor yang melakukan pencegahan," katanya dikutip FokusRiau.Com dari cnnindonesia.

Selain itu, pada Pilkada serentak 2018, Bawaslu akan memperkuat gugus tugas pengawasan Pilkada. Selama ini Bawaslu hanya bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Mulai tahun ini, Dewan Pers juga akan diikutsertakan dalam gugus tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada, termasuk soal politik uang dan SARA. (boy surya hamta)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus