Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

Belum Bertemu Solusi, Guru di Pekanbaru Kembali Gelar Aksi Damai di Kantor Walikota

Kamis, 21 Maret 2019

Para guru di Pekanbaru kembali menggelar demonstrasi. (Foto:Tribunpekanbaru)

PEKANBARU-Ribuan guru sertifikasi kembali menggelar aksi di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Kamis (21/3/2019). Aksi tersebut kembali digelar akibat tuntutan mereka belum menemukan solusi. Para guru sertifikasi ini menuntut pemerintah merevisi Peraturan Walikota No.7 tahun 2019 yang meniadakan tunjangan penghasilan bagi para guru sertifikasi.

Perwakilan Guru Sertifikasi SD dan SMP Pekanbaru, Zulfikar Rahman sudah menyampaikan, bakal menggelar aksi hingga beberapa hari ke depan. Mereka bakal menggelar aksi hingga Walikota Pekanbaru bisa menemui para guru sertifikasi. "Kami hanya minta jawaban iya atau tidak. Kalau tuntutan kami tidak diterima, kami bakal ambil langkah selanjutnya," ujarnya di sela aksi.

Mereka meyakini sejumlah rujukan untuk meniadakan tunjangan penghasilan bagi guru sertifikasi tidak kuat. Para guru berpegang pada Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mesti jadi tolak ukur atas perwako.

Ribuan guru sertifikasi kembali menggelar aksi di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Kamis (21/3/2019). Mereka kembali menggelar aksi lantaran tuntutan mereka belum ada solusi. Mereka menuntut pemerintah merevisi Peraturan Walikota No.7 tahun 2019.

Pada pasal 14 huruf a menyebut guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengarah ke daerah yang tidak punya anggaran cukup. "Kami menilai Pekanbaru mampu. Sebab tunjangan penghasilan ASN selain guru malah ditambah," ulasnya.

Mereka mempertanyakan alasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.10 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Penghasilan guru PNS daerah jadi pijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meniadakan tunjangan penghasilan bagi guru.

Mereka juga mempertanyakan larangan memberikan tunjangan penghasilan. KPK ternyata sudah memgklarifikasi dan menyebut tidak pernah mengeluarkan larangan. KPK malah mendorong pemberian tunjangan penghasilan. "Kami bakal pertanyakan hal ini. Kalau tidak ada jawaban, kami bakal Kementrian Pendidikan dan ke Kementrian Dalam Negeri," ulasnya. (*)






Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus