Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Daerah

Besok Pemperov Verifikasi APBD Inhu 2018, Hak Keuangan DPRD Tunggu Petunjuk Inspektorat

Rabu, 10 Januari 2018

Verifikasi APBD Inhu 2018 dilakukan besok. (Foto:Ilustrasi)

INDRAGIRI HULU-Setelah APBD Inhu 2018 disahkan DPRD Inhu, 28 Desember 2017 lalu, Pemkab Inhu langsung mengirimkannya ke Pemprov Riau untuk dilakukan verifikasi.

Plt Sekdakab Inhu Hendrizal mengatakan, rapat verifikasi APBD Inhu 2018 akan dilaksanakan besok di Kantor Gubernur Riau. Dalam APBD Inhu disebutkan, total anggaran yang akan diverifikasi Rp1.398.326.405.204,02. Rapat verifikasi akan dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Inhu.

"Mudah-mudahan rapat verifikasi cepat selesai agar segera ditindaklanjuti ke pusat demi kelangsungan pembangunan di Inhu," katanya, Rabu (10/1/2018) di Pematangreba.

Menyikapi pernyataan anggota DPRD Inhu Suharto soal hak keuangan dewan yang belum dibayarkan, menurut Hendrizal, semua sudah dilaporkan kepada pimpinan dan surat yang sama sudah disampaikan ke Inspektorat Provinsi Riau tanggal 3 Januari dengan Nomor: 013/000/BPKAD/I/2018 perihal hak keuangan kepala daerah dan DPRD untuk meminta petunjuk soal hak keuangan kepala daerah dan DPRD. 

Selain itu, meski sudah disampaikan ke Inspektorat, saat rapat verifikasi juga akan disampaikan kembali soal hak keuangan kepala daerah dan DPRD guna mendengar arahan dari Inspektorat Riau.

Dikatakan, surat yang disampaikan ke Inspektorat tersebut terkait rancangan Perda tentang APBD Inhu tahun 2018 yang disahkan tanggal 28 Desember 2017. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 312 ayat 1-2 disebutkan, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Bila tidak menyetujui rancangan Perda APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun akan dikenakan sanksi administratif, berupa tidak dibayarkan hak hak keuangan yang diatur dalam perundang undangan selama 6 bulan.

"Jadi pemerintah bukan tidak mau membayarkan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta hak keuangan DPRD, namun kita masih menunggu petunjuk dari Inspèktorat Riau," ungkapnya. (obrin)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus