Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

BPK Temukan Delapan Proyek Pembangunan Gedung di Pemprov Sumbar Bermasalah

Senin, 08 Januari 2018

Hasil audit BPK temukan delapan proyek bermasalah. (Foto:Ilustrasi)

PADANG-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sumbar menemukan, delapan proyek bermasalah di Pemprov Sumbar. Semua adalah proyek pembangunan gedung. Dalam hitungan BPK, kerugian negara akibat permasalahan tersebut mencapai ratusan juta.

Masalah pembangunan delapan gedung masuk dalam laporan BPK dan BPKP yang diterima DPRD Sumbar. Permasalahannya, karena terjadi kelebihan pembayaran. Komisi IV DPRD Sumbar sudah melakukan peninjauan ke sejumlah proyek dimasud, pekan lalu.

“Masalahnya, pembayaran berlebih. Di antaranya pembangunan gedung UPTD Balai Pendidikan Latihan Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Gedung Pengendali Inflasi, RS HB Saanin dan RS Achmad Mochtar,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Yulfitni Djasiran.

Dikatakan, total uang yang harus dikembalikan ke kas daerah sebab adanya kelebihan bayar sekitar Rp234 juta. "Kita harus menindaklanjutinya, karena dana tersebut merupakan dana rakyat. Selain itu, tak boleh ada sepeser pun kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan manapun. Permasalahan yang terjadi harus diselesaikan sesegera mungkin," ujarnya.

Kelebihan pembayaran terjadi akibat penggunaan dana suatu proyek atau program melebihi plafon. Alhasil, kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan ke kas negara. Menurutnya, usai laporan BPK diterima, semua PPTK sepakat untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut ke kas daerah.

“Seharusnya kelebihan pembayaran tak terjadi pada proyek pembangunan atau program jika aturan dipatuhi,” kata Yulfitni.

Terkait peninjauan pada beberapa gedung baru tersebut, dia menilai tak ada masalah serius yang perlu dikritisi terkait pembangunan struktur gedung. Hanya saja pada gedung pengendalian inflasi yang terletak di Bypass, Padang. Ia memberi masukan agar kepadatan tanahnya diperhatikan. Di sana tanahnya masih belum memadat sehingga masih berkemungkinan terjadi penurunan ketinggian tanah. Alhasil nantinya akan berpengaruh pada ketahanan kontruksi gedung yang sudah dibangun.

“Gedung itu nantinya akan menjadi tempat penyimpanan kendaraan-kendaraan. Beban kendaraan tentu akan membuat tanah yang memang masih belum padat akan menjadi semakin cepat turun," imbuhnya dikutip FokusRiau.Com dari hariahaluan.com, Senin siang.

Dikatakan, pihaknya sudah memberikan catatan tentang hal tersebut pada PPTK yang bertanggung jawab pada proyek pembangunannya. Penyempurnaan diharapkan masih bisa dilakukan karena gedung itu memang masih dalam kondisi belum selesai 100 persen. Selain gedung pengendalian inflasi, beberapa gedung baru yang ditinjau sudah ada yang selesai pembangunannya, yakni Gedung UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi. (boy surya hamta)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus