Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

Bupati Abdul Hamid Sampaikan 7 Ranperda ke DPRD Natuna, Ini Rinciannya!

Jumat, 09 Maret 2018

Rapat Paripurna DPRD Natuna. (Foto: Humas/FokusRiau.Com)

NATUNA-Bupati Abdul Hamid Rizal menyampaikan pidato pengantar penyerahan Rancangan Peraturan Daerah 2018 melalui rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD, Rabu (7/3/2018) lalu. Paripurna dihadiri FKPD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Natuna dan tokoh masyarakat.

Keseluruhan Ranperda yang diajukan sebenarnya merupakan peraturan yang dipersiapkan untuk melengkapi berbagai persyaratan terbentuknya sebuah Provinsi baru, di mana saatnya nanti Natuna sudah memiliki perangkat regulasi yang berkepastian hukum bagi mengelola segala potensi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki berdasarkan prinsip otonomi daerah. 

"Adapun Ranperda yang akan disampaikan kali ini antara lain, Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang perpanjangan izin pekerjaan tenaga asing, Ranperda tentang pembentukan Kelurahan Batu Hitam, Ranperda tentang kawasan tanpa rokok, Ranperda tetang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Ranperda tetang penyelenggaraan penanaman modal daerah," kata Hamid Rizal.

Sementara itu, Ketua DPRD Yusripandi menerangkan, Peraturan Daerah adalah regulasi yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 6 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan produk hukum daerah, di mana pembentukan Perda mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, Penetapan dan pengembalian yang berpedoman kepada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

"Rapat paripurna kali ini telah memenuhi kuorum dan selanjutnya Ranperda tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Pansus DPRD sesuai dengan mekanisme dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku," tukasnya. (indra h piliang)


Berita terkait :

    Terkini
    Terpopuler



     
    situs portal berita riau
    fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus