Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Kolom

Bupati Kian Korupsi

Senin, 27 Agustus 2012


Oleh: Dodi Syahputra*

Korupsi makin dekat dengan keseharian kita. Mulai dari berita tentang korupsi, tersangka korupsi yang kini dipakaikan baju khusus, sampai para petinggi negeri yang tak bosan diperiksa akibat korupsi namun tak mampu dipenjarakan.

Sindiran tajam di sebuah iklan televisi, ketika para penonton bertepuk tangan luar biasa, saat berkas-berkas perkara korupsi bisa hilang, begitu saja. Begitu tragisnya Indonesia, menjadi tertawaan dan bahan lelucon yang utama dari masyarakatnya sendiri.

Saat disebut hutang negara akibat perilaku korupsi ini telah seperempat APBN setiap tahunnya. Hutang koruptor dibayarkan negara. Mereka yang pandai mengatur keuangan negara dan daerah untuk kepentingannya.

Jangan sampai ada bupati marah. Jangan pula sampai walikota berang. Jangan sampai tak ada anggaran untuk beli ini dan itunya Pak bupati. Sampai-sampai urusan bagian umum pun mengurus anak dan menantu bupati.

Inilah Indonesia, negeri tercinta penuh aroma korupsi. Negara korupsi tanpa koruptor. Barangkali hanya sekian persen saja kasus korupsi yang terungkap ke permukaan.

Berkali-kali membaca hasil temuan badan pemeriksa keuangan, kita akan paham banyak sekali pelanggaran alur keuangan yang terjadi di setiap instansi. Ada yang bisa dikompromikan, ada yang bisa dimaafkan, ada pula yang harus diganti.

Urusan keuangan daerah, yang selalu defisit anggaran membuat para bupati menjadi pusing. Ah, bisa pula pusing. Di Sumatera Barat ini, para mantan bupati ada yang dibui. Ada pula yang buron entah kemana? Anehnya, memang, mencari maling ayam sampai ke dalam hutan ketemu dalam hitungan hari.

Sayang, mencari bupati yang terindikasi korupsi setahuun pun tak ketemu-ketemu. Tak ketemu, aneh ya. Atau memang mencarinya hanya sampai SPBU sambil mengisi blanko uang jalan pencarian? Ini tidak bisa disangkakan.

Seribu keanehan di Indonesia. Seribu satu macam korupsi uang negara. Sikap mereka yang korup selalu bermewah-mewah, setiap hari setiap waktu ke Jakarta, alasan tugas dinas. Entah kenapa, Pak Bupati tak pernah ada di kantornya. Ya, lagi ke Jakarta.

Budaya atau Kebiasaan

Sejak zaman Belanda, Indonesia satu nafas dengan sikap hidup dan berkehidupan, termasuk di dalamnya korupsi. Tidak dinafikan, sesama warga bangsa bisa diadu domba, dibuat bertengkar urusan sepele, bahkan berebut kekuasaan yang tetap di bawah ketiak Belanda.

Sebab budaya korupsi, Belanda atau penjajah dulu bisa menjanjikan harta dan kemewahan demi menggolkan setiap keinginan mereka. Terjuallah negeri ini sekian lamanya. Beratus tahunnya.

Kini, Indonesia telah merdeka. Berpuluh tahun pula. Budaya korupsi itu kian menggila. Makin banyaknya Bupati atau kepala daerah yang dipenjara akibat kasus korupsi yang ketahuan maka Indonesia telah dicap negara korupsi tanpa koruptor.

Tak salah, tanda-tanda itu jelas di depan mata kita. Sebab tak bisa diselesaikan oleh polisi dan jaksa, kepolisian dan kejaksaan, maka dibentuklah berbagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan lebih tinggi menyidik, memproses dan menindak korupsi. Benarkah dengan adanya lembaga semacam KPK mampu menjawab persoalan korupsi?

Inilah yang mengkhawatirkan kita hari demi hari. Makin lama, makin banyak serial drama korupsi yang terlihat. Masih disidik, masih diproses, masih dijadikan saksi. Masih-masih yang lain. Memang, ada yang telah dijadikan tersangka, disidang, bahkan incrahcth. Tapi, berapa persen kah?

Bicara KPK saja makin rumit kita. Sebab, ada KPK abal-abal pula. Ada KPK aspal, yang mengaku intel KPK, halah, intel kok ngaku. Lalu, ada media cetak mingguan, bulanan, terbitan berkala (kala terbit, kala tidak), bernama KPK. Ini juga yang membuat kacau supremasi hukum di Indonesia.

Negara ini memang menjanjikan kebebasan, kebablasan. Tanpa, ada yang mau tahu tentang dinding pemisah antara kebablasan itu dengan keajegan. Negara madani yang selalu digubah oleh petinggi bangsa ini seakan hanya jadi slogan ketika kampanye datang.

Tak ayal, kita boleh rindu dengan kondisi dulu. Saat korupsi diterangi dengan kebijakan. Para bupati boleh begini, boleh begitu. Ada dana non budgeter yang bisa dipakai untuk membeli dan memberi. Kalau sekarang, ya, tidak bisa lagi.

Makanya, di saat tidak bisa ini, ada yang memanfaatkan situasi dengan berbagai bentuk korupsi; gratifikasi, suap-menyuap, penyalahgunaan anggaran, beragam bentuk korupsi lainnya, sesuai dengan UU nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan 21 UU lainnya. Fokus korupsi.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kejahatan ini dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Mengganggu stabilitas perekonomian  negara. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.

Kampanye dan Penjara

Seiring dengan banyaknya aturan anggaran, pelaksanaan pembangunan yang bersih, jelas berdampak beda dengan sistem pemerintahan. Para bupati atau kepala daerah, buru-buru berpikir tajam bagaimana mengganti sukses.

Sukses? Ya, sukses oleh tim harus diganti. Minimal proyek-proyek pengadaan banyak dihadiahkan untuk tim sukses yang menyukseskan. Entah benar atau tidak, tapi penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan kelompok dan golongan ini terjadi di depan mata. Ah, biarlah, kata para pegawai di lingkungan para tim sukses menggurita.

Inilah bangsa dengan sejuta juta hutang. Sudah sejuta dari sejuta ditambah berjuta-juta pelaku hutang. Piutang negara asing seperti menakutkan generasi ke generasi. Hutang diwariskan ke penerus. Generasi muda saat ini, akan menjadi pemikul beban di masa datang. Sekaligus akan jadi penerus sikap koruptif?

Marilah, sama-sama kita berdoa. Agar tidak satupun para pemimpin negeri ini yang akan dipenjara, tidak disel karena korupsi. Sudah lah, mari kita bayar hutang-hutang negara dengan  bijaksana, tidak lagi dengan kebijakan menambah hutang yang dikorupsi lagi. Marilah, bangsa ini, kita kembali meluruskan niat, menjadi bangsa yang mandiri. ***

* Pemerhati Sosial, berdomisili di Payakumbuh, Sumatera Barat


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus