Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Dampak Pemadaman Listrik, PLN & Menteri BUMN Digugat Class Action

Jumat, 09 Agustus 2019

Ilustrasi. (Foto: merdeka.com)

JAKARTA-Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum mendaftarkan gugatan class action terhadap Plt Dirut Sripeni Inten Cahyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga disertakan nama Menteri ESDM Ignasius Jonan yang diduga terlibat atas apa yang dilaporkan.

Mulkan Let-Let advokat dari LKBH atau salah seorang yang mewakili masyarakat ini mengajukan gugatan class action terkait padamnya listrik di DKI Jakarta dan wilayah Jawa lainnya pada 4-5 Agustus 2019 lalu.

"Kita lihat pernyataan atau statement dari Dirut PLN sendiri menyatakan bahwa PLN hanya memberikan kompensasi bukan memberikan ganti rugi," kata Mulkan usai mengajukan Gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2019).

Menurutnya, dampak dari mati listrik tersebut bukan hanya mengenai pemberian kompensasi. Tapi, padamnya listrik itu dinilai adanya kerugian perdata baik materil ataupun imateril.

"Contohnya ada kebakaran rumah perlu ada pertanggungjawaban, tapi statement Dirut PLN menyatakan bahwa PLN hanya memberikan kompensasi penguran listrik untuk bulan Agustus," ujarnya.

"Itu kan pertanggungjawaban hukumnya menurut kita itu tidak sesuai dimana dalam undang-undang tenaga listrik kan Pasal 29 sudah menjelaskan bahwa harus ada pertanggungjawaban ganti rugi. Begitupun Pasal 19 UU perlindungan konsumen memberikan penjelasan bahwa harus ada pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi," sambungnya.

Apa yang dikatakan oleh Sripeni, dinilai sebagai opini yang akan melepas tanggungjawabnya atas padamnya listrik yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta dan wilayah Jawa.

"Dirut PLN menyatakan hanya memberikan kompensasi itu menurut kita opini hukum yang keliru karena di sini PLN coba untuk melepaskan pertanggungjawaban hukum memberikan ganti rugi," sebutnya.

Dalam hal ini, ia menggugat dengan nomor : 653/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL, dan menuntut pihak PLN Rp 20 triliun dan Menteri BUMN Rp 20 triliun. Uang tuntutan itu nantinya akan dititipkan pihak pengadilan apabila memang dikabulkan.

"Bagi masyarakat yang merasa dirugikan secara perdata baik materil maupun non materil nanti bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengambil ganti rugi padamnya listrik akibat dampak dari matinya listrik," ungkapnya.

Dalam mengajukan gugatan ini, dirinya tak membawa sejumlah barang bukti atau para korban yang terdampak padamnya listrik. Barang bukti akan diajukan apabila memang diperlukan atau diminta oleh pihak pengadilan.

"Jadi nanti dibuat dalam bentuk permohonan lalu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu nanti ada penetapan dari pengadilan. Karena buktinya nanti tinggal masyarakat mengajukan, misalnya kebakaran, kebakaran itu seperti apa dibuktikan yang rumahnya kebakar gitu, nanti disampaikan diajukan dalam bentuk permohonan, permohonan itu nanti disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya. (*)

 


Editor: Evi Endri
Sumber: Merdeka.com


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus