Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Daerah

Diduga Tak Kantongi Izin, Aktivitas Penambangan Galian C Marak di Kabupaten Siak

Kamis, 04 Oktober 2018

Aktivitas penambangan galian C marak di Siak. (Foto:Istimewa)

SIAK-Aktivitas penambangan galian C tanpa izin (ilegal) semakin marak di Kabupaten Siak. Informasi yang diperoleh menyebut, kegiatan yang beropetensi merusak lingkungan itu banyak ditemukan di Kecamatan Dayun, Kotogasib dan Tualang.

Sementara itu, sejauh ini Pemkab Siak tak mampu menertibkan kegiatan tersebut. Karena sejak tahun 2017, izin galian C menjadi kewenangan Provinsi Riau. Pantauan FokusRiau.com, aktivitas penambangan tanah timbun marak di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun. Jaraknya sekitar 2 kilometer dafi Mapklres Siak.
 
Dari jalan lintas Siak-Dayun, aktivitas itu terlihat jelas. Puluhan truk membawa tanah lalu lalang setiap hari.

Kemudian di Desa Pangkal Pisang, Kecamatan Kotogasib. Dari jalan lintas, tampak tumpukan tanah timbun cukup tinggi. Lahan yang dulunya tebing ditanami kelapa sawit, sekarang tampak datar. Puluhan truk membawa tanah timbun juga standby setiap hari di areal penambangan itu.

Selanjutnya, di Jalan Pemda Kampung Meredan Barat, Kecamatan Tualang. Eksploitasi terhadap lingkungan di areal ini sangat masif. Penambangan pasir tembak, mengakibatkan kawasan itu terlihat rusak parah.

Bahkan, limbah yang dialirkan menuju Sungai Pulai hingga masuk ke Sungai Siak. Jika ini dibiarkan, tentu ekosistem yang hidup di sungai akan punah. Bantaran sungai juga menjadi dangkal.

"Aktivitas penambangan pasir tembak ini merusak lingkungan, kami sudah lapor ke pihak terkait, tapi tak disikapi. Dulu, air Sungai Pulai bening, seperti air es. Sekarang udah berubah jadi kuning, ikan pun banyak yang mati,” kata Nujang (63), tokoh masyarakat setempat, saat dihubungi akhir minggu lalu.

Camat Tualang Zalik Efendi mengaku sudah pernah mendatangi lokasi penambangan. Dirinya hanya bisa mengingatkan secara lisan, karena kewenangan izin ada di Pemprov Riau. "Kita sudah datang langsung ke lokasi bersama Satpol PP. Karena izin yang mengeluarkan provinsi, kita hanya bisa mengingatkan saja, agar aktifitas ini tak merusak lingkungan," kata Zalik.

Hal senada disampaikan Aljupri Penghulu kampung Meredan Barat, dikatakannya, pihaknya sudah pernah memberikan teguran pemilik galian C itu. Namun, teguran itu hanya secara lisan. “Saya sudah memberikan teguran kepada pemilik galian itu mas, tapi hanya secara lisan saja. Karena, masalah perizinan mereka bukan kita yang buat mas, tapi provinsi,” katanya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. (BPMP2T) Kabupaten Siak Heryanto menjelaskan, sejak bulan Januari 2017 pengurusan izin usaha pertambangan galian C menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. 

"Kalau galian C yang mengeluarkan izin Pemprov Riau, jadi saya tak tahu lagi berapa jumlah perusahaan legal yang saat ini beroperasi di Siak," kata Hery saat dikonfirmasi FokusRiau.com, Kamis (4/10/2018).

Kendati demikian, lanjut Hery, salah satu syarat yang harus dipenuhi pengusaha galian C, sebelum mendapatkan izin yakni mendapatkan rekomendasi dari bidang tata ruang dan cipta karya (tarcip) di Dinas PU Tarukim.

"Ya, rekomendasi dari Tarcip harus ada. Nanti, kalau izin udah dikeluarkan provinsi, nama nama perusahaan itu akan dikirim ke Tarcip dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Mereka juga bertugas mengawasi aktifitas galian C itu di Siak," ujar Hery.

Sayangnya, Kabid Tarcip Ahmad Husein belum bisa dikonfirmasi untuk menanyakan hal ini. Saat dihubungi handphonenya tak aktif. Begitu juga Kepala Dinas Lingkungan Siak Syafrilenti. Hingga berita ini diposting handphonenya masih tak bisa dihubungi. (*)
 
 
 
 
 
Penulis: Satria Donald
Editor: Boy Surya Hamta 


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus