Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Advetorial

Disdik Jelaskan Penyebab Peringkat UN SMP Kuansing Turun, Masrul: Kita Siap Dipanggil Dewan

Senin, 28 Mei 2018

Bupati Mursini meninjau pelaksanaan UNBK SMP sederajat. (Foto:Jhon/FokusRiau.Com)

KUANSING-Banyak masyarakat di Kabupaten Kuasing kecewa atas hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat tahun 2018. Sebab, posisi Kuansing melorot dua tingkat menjadi juru kunci dari 12 kabupaten dan kota di Riau.

"Kekecewaan masyarakat terlihat jelas dari berbagai status yang muncul di media sosial. Selama ini, media sosial memang dijadikan sebagai wadah menyampaikan aspirasi dari sudut pandang sebagian masyarakat. Kita bisa memahami kekecewaan masyarakat tersebut," kata Kepala Dinas Pendidikan Kuansing Jupirman melalui Kabid Pendidikan SD dan SMP Masrul Hakim kepada FokusRiau.Com, Senin (28/5/2018).

Menurutnya, pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan kritikan, karena itu menunjukan masyarakat Kuansing peduli dan cinta dengan daerahnya, terutama dunia pendidikan. "Namun demikian, dalam menyampaikan kritikan tentu harus mengacu kepada kaidah atau norma kepatutan serta kesantunan sebagai masyarakat Melayu yang beradat,” ujar Masrul.
 
 
Kabid Pendidikan SD dan SMP Dinas Pendidikan Kuansing Masrul Hakim.(Foto:Jhon/FokusRiau.Com) 
 
Masyarakat perlu tau, tiga tahun terakhir sistem pendidikan nasional mengalami perubahan, terutama dalam memaknai UN. Dimana hasil UN sudah tidak lagi menjadi patokan terhadap tingkat kelulusan pelajar. Sebelumnya ada standarisasi nilai, agar siswa tersebut bisa lulus. Sehingga berkurang integritas hasil yang diperoleh, demi pertimbangan masa depan anak.

Di satu sisi, pemerintah terus mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya didasarkan pada hasil analisis dari penilaian hasil belajar para pelajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga terus meningkatkan kualitas penilaian hasil belajar, untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional. 

"Hal ini sudah diatur melalui Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, ujian nasional (UN) yang diselenggarakan pemerintah dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) yang diselengarakan satuan pendidikan terus menerus disempurnakan," papar Masrul.

Agar tercapai sebuah integritas dari hasil pendidikan, Bupati Mursini sudah menginstruksikan kepada instansi terkait saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 lalu, bahwa tidak perlu dilakukan metode sama pada masa sebelumnya. Sebab hasil UN tidak lagi menentukan kelulusan anak didik. 

Intinya, pemerintah tau sejauh mana kemampuan anak-anak di Kuansing dalam capaian pemahaman pembelajar. Hasilnya, Kuansing menduduki posisi terakhir dari 12 kabupaten/kota di Riau, sementara sebelumnya pada posisi ke sepuluh.
 
 
Dinas Pendidikan Kuansing tekankan pentingnya integritas siswa dalam mengikuti UN, sesuai instruksi Bupati Mursini. (Foto:Jhon/FokusRiau.Com)  
 
“UNBK telah terbukti efektif meningkatkan indeks integritas, kredibilitas, reliabilitas, akuntabilitas serta efisiensi pelaksanaan penilaian hasil dalam pelaksanaan UN. Tantangan kita berikutnya adalah meningkatkan prestasi dan capaian dalam UN. Untuk itu perlu ada perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran,” ujarnya.

Dikatakan, bila memandang objektif dan menyeluruh terhadap hasil UN SMP sederajat tahun ini, semua daerah menurun dibanding tahun 2017 lalu. Kuansing hanya mengalami penurunan 21,71, sementara kabupaten lain di angka 47.97.

Tahun 2017, Kuansing 185,36 dan tahun 2018 163,65 atau terjadi penurunan 21,65. Kemudian Pekanbaru tahun 2017 mencapai 223,51 sementara tahun 2018 hanya 217,27 yang berarti turun 6,24. Sedangkan Inhil tahun 2017 mencapai 253,33 dan tahun 2018 hanya berada pada angka 213,77 atau berselisih 39.56.

Bengkalis tahun 2017 di angka 218,38 dan 2018 berada pada angka 203,11 atau minus 15,27, untuk Dumai tahun 2017 di angka 200,84 dan tahun 2018 berada pada angka 195,54. Artinya turun 5,3 poin. 

Kepulauan Meranti tahun lalu 215,86 dan tahun 2018 turun menjadi 194,44. Untuk Rokan Hilir tahun 2017 di angka 212,98 tahun 2018 turun menjadi 185,05 poin. Selanjutnya Rokan Hulu tahun lalu di angka 199.94 kemudian tahun ini juga turun menjadi 183,66. Untuk Pelalawan tahun 2017 mencapai 228,90 poin, namun tahun ini hanya 180,93 atau turun 47,97. 

Untuk Indragiri Hulu tahun lalu di angka 193,75, sementara tahun ini juga turun menjadi 175,31. Terakhir Kabupaten Siak tahun lalu nilai kelulusan 203,98 dan sekarang hanya 174,64 atau penurunan 29,34. 

"Berdasarkan nilai mata pelajaran Bahasa Inggris, kita berada pada posisi delapan dengan nilai 46,08. Bahasa Indonesia peringkat ke sebelas dengan nilai 51,17 ada dua mata pelajaran dari empat yang di ujikan, yakni Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memang posisi terakhir. Artinya kita sudah bisa memetakan apa program prioritas pembenahannya. Langka awal guru di bidang studi MTK dan IPA akan kita kroscek serta di berikan pelatihan sesegera," ungkapnya.

Perbandingan data itu bukan bearti menjadi pembenaran bahwa Kuansing tidak anjlok, namun sebagai refensi solusi ke depan. "Kami siap dipanggil DPRD Kuansing untuk membicarakan hasil Ujian Nasional yang anjlok," kata Masrul.

Dikatakan, masyarakat perlu mengetahui kalau Pemkab Kuansing sudah berulang kali mengusulkan anggaran pendidikan ditingkatkan, namun mentok dengan alasan kondisi keuangan daerah. "Benar sudah ada 20 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan, namun dalam angka tersebut ada juga gaji pegawai dan pembangunan fisik, pengadaan moubiler, pembuatan pagar sekolah, pengadaan buku dan lain sebagainya. Sementara untuk pelatihan kependidikan hanya Rp150 juta tahun 2017, padahal kebutuhan minimal Rp1 miliar," tukasnya.

Sebelumnya itu, Wakil Ketua DPRD Sardiyono saat safari Ramadan di Kelurahan Beringin Jaya menyampaikan, fraksi PPP melalui Komisi A akan memperjuangakan kebutuhan prioritas dunia pendidikan dengan penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan kompetensi para kepala sekolah dan tenaga pendidik. (adv/kominfo)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:57:13 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:51 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:50 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus