Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Pendidikan

Disetujui Kemendagri, Pemkab Inhil Tahun Ini Akan Laksanakan SRG

Sabtu, 19 Mei 2018

Kepala Disperindag Indragiri Hilir Azwar. (Foto:Zamri/FokusRiau.Com)

INDRAGIRI HILIR-Pemkab Inhil tahun ini akan melaksanakan Sistem Resi Gudang (SRG), setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Menteri Dalam Negeri. Persetujuan berkaitan dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan berfungsi mengelola gudang penyimpanan kopra sebagai komoditas SRG.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Azwar kepada wartawan, Jumat kemarin di Tembilahan. Menurutnya, persetujuan Mendagri merupakan keharusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang sempat menghambat kesiapan administratif pelaksanaan SRG.

"Dua minggu lalu, empat prasyarat pengajuan persetujuan telah dipenuhi dan dikirimkan ke Kemendagri, tepatnya melalui Dirjen Pengembangan Daerah. Persetujuan akan dikeluarkan sebulan setelahnya. Itu berarti, dua minggu ke depan keluar persetujuan," ujar Azwar.

Menurut alur, pasca terbitnya persetujuan Kemendagri, Pemkab Inhil akan mengajukan usulan penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD ke DPRD. "Setelah itu, baru dibahas bersama DPRD. Selesai Ranperda disahkan menjadi Perda, tidak ada lagi kendala dalam penerapan SRG," papar Azwar.

Menyangkut kapasitas SDM lokal dalam pengelolaan gudang yang dianggap belum mumpuni, menurut Azwar, dapat diatasi dengan adanya kerjasama kontraktual dengan pihak swasta yang telah berpengalaman pada tatanan manajemen pergudangan.

Kerjasama kontraktual manajemen pergudangan ini, dikatakan Azwar, hanya akan berlangsung sementara atau dalam jangka waktu yang pendek, yakni selama 6 bulan dengan tetap memperhatikan aspek transfer ilmu untuk SDM lokal.

"Ada beberapa pihak yang didatangi, dan sudah ada yang setuju. Pihak yang setuju itu menawarkan jasa dengan nominal kontrak Rp. 15 juta per bulannya. Namun, ini tidak akan berlangsung lama dan masih realistis mengingat kompleksitas tugas mereka nantinya," ungkapnya.

Dikatakan, penandatanganan kontrak kerjasama dan pemberlakuan kontrak secara efektif ditargetkan akan terlaksana setelah pengesahan Ranperda tentang Pendirian BUMD. (adv/diskominfo)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus