Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

Ditemukan 72 Ribu Permohonan Paspor Fiktif, Oknum Imigrasi Batam Diduga Bermain

Selasa, 09 Januari 2018

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA-Direktorat Jenderal Imigrasi menemukan lebih dari 72 ribu permohonan fiktif yang mengganggu sistem aplikasi antrean paspor, sehingga mengganggu masyarakat yang akan mengajukan permohonan online.

"Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya, sehingga kuota akan habis," ujar Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie melalu Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno dalam rilisnya yang diterima awak media, kemarin.

Ia mengakui, hasil investigasi intelijen keimigrasian menemukan puluhan oknum yang melakukan pendaftaran fiktif pengurusan paspor. Ada beberapa oknum yang melakukan pendaftaran fiktif mencapai 4.000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja.

Akibatnya, berapa pun kuota yang disediakan dalam antrian pengurusan paspor selalu akan habis diambil oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini. Selain itu, ungkapnya, juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi tahun 2017, permohonan paspor mencapai 3.093.000 orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016 lalu, yakni sebanyak 3.032.000 dan tahun 2015 hanya  mencapai 2.878.099.

Penyebab peningkatan tersebut adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri.

"Selain itu, adanya perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah umrah. WNI yang bekerja ke luar negeri dan indikasi adanya oknum masyarakat yang menggangu sistem aplikasi antrian paspor," ulasnya.

Sejak aplikasi antrian paspor diujicobakan pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 lalu, terdapat setengah juta lebih orang telah menggunakan aplikasi tersebut. Pada akhir September hingga Desember 2017, terjadi antrian pemohon sehingga belum bisa terlayani hingga Januari 2018.

Upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor, yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa E KTP dan Paspor lama saja. 

"Kemudian menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP)," ungkapnya.

Selanjutnya, Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat. Kemudian memberikan pelayanan Sabtu/Minggu sejak Desember 2017 hingga Januari 2018. 

Terakhir, pada tanggal 29 Desember lalu, Dirjen Imigrasi memerintahkan kepada seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu.

Terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian paspor, sejak 25 Desember 2017 Ditjen Imigrasi telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi, sehingga pada Februari 2018, aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di Google Apps.

"Terhadap oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku," jelas Agung Sampurno, Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi RI dikutip FokusRiau.Com dari CNNIndonesia.

Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor, Ditjenim telah bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) agar Pusat Data Keimigtasian (Pusdakim) dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

"Dengan adanya integrasi data base ini, maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam hal pengawasan kepada oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangan," terangnya.

Selain itu, Ditjen Imigrasi, mengingatkan masyarakat juga perlu merubah perilaku masing-masing masyarakat agar lebih mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak mendadak.

Percaloan di Batam
Investigasi fokusriau.com, di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, ditemukan oknum petugas imigrasi yang bermain dengan calo dalam melakukan pengurusan paspor. Paspor ini diduga untuk para TKI non prosedural usia produktif antara 20-35 tahun yang sudah jelas-jelas dilarang pemerintah. 

Di lobby depan kantor Imigrasi yang bersebelahan dengan kantor Walikota Batam ini terpajang spanduk "Waspada dan Tolak TKI Non Prosedural". Anehnya, ada sejumlah warga masyarakat luar Batam yang dengan mudah mendapatkan paspor untuk perjalanan (pelancong), malah digunakan bekerja ilegal di luar negeri, khususnya Malaysia.

Masyarakat yang akan mengurus paspor yang memiliki kartu identitas E-KTP luar Batam, lebih gampang dengan menggunakan oknum calo, asalkan berani mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan sebuah pasport dengan biaya berkisar Rp1,5- Rp2,5 juta per orang.

Sedangkan, jika masyarakat langsung yang datang ke kantor imigrasi, tanpa menggunakan jasa orang lain yang diduga bekerja sama dengan oknum petugas imigrasi, pengurusannya terkesan rumit dan banyak dikeluhkan warga. Padahal yang wajib disetor ke negara (PNBP), untuk sebuah paspor baru 48 halaman hanya Rp355 ribu.

"Jam lima sore kami diajak yang gurus untuk wawancara dan poto di kantor Imigrasi Batam Center. Setelah itu pulang dan menunggu paspornya jadi," kata pria asal Pulau Jawa yang mengaku akan mengadu nasib di negeri Jiran, Malaysia, pekan lalu.

Sementara, warga lainnya kepada fokusriau.com mengaku membayar biaya Rp2,5 juta kepada pengurus untuk mendapatkan sebuah paspor. Mereka mengaku, alasan ekonomi yang sulit di kampung halamannya memaksa mereka harus menjual harta benda untuk bisa mendapatkan paspor dan berangkat mengadu nasib ke luar negeri.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Batam, Lucky Agung Binarto, hingga berita ini diturunkan belum berhasil diminta tanggapan tentang masih adanya diduga oknum calo dan oknum petugas imigrasi yang masih bermain. Halnya dengan pejabat tinggi lainnya di Imigrasi Batam, hingga saat ini masih belum bisa dimintai komentar.

"Saya sudah sampaikan untuk wawancara pada pimpinan, tetapi pimpinan sedang sibuk dan harus membuat janji terlebih dahulu jika mau ketemu," petugas piket di meja repsesionis kantor Imigrasi Kelas I khusus Batam.(r/tim)


Berita terkait :

    Terkini
    Terpopuler



     
    situs portal berita riau
    fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus