Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Advetorial

DPRD Bengkalis Bahas Ranperda Transportasi Jamaah Haji, Pembentukan PDAM dan Penyertaan Modal PT BSP

Rabu, 01 Mei 2019

Sekdakab Bustami HY bersama Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir. (Foto:Istimewa)

BENGKALIS-DPRD Bengkalis menggelar rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembiayaan transportasi Jamaah Haji Daerah Bengkalis, Senin (29/4/2019) sore di ruang rapat kantor DPRD.

Selain Ranperda Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji Daerah, DPRD juga mengesahkan Ranperda Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis dan Ranperda Penyertaan Modal Kepada PT. Bumi Siak Pusako (BSP).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir dan dihadiri Bupati diwakili Sekeretaris Daerah Bengkalis Bustamy HY dan sejumlah kepala Perangkat Daerah Pemkab Bengkalis serta 26 orang anggota dewan.  

Bupati Amril Mukminin melalui Sekda Bustamy HY mengatakan, Pemerintah wajib melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan dan keamanan. 

Karena itu, dibutuhkan regulasi yang mengatur hal tersebut. Menurutnya, regulasi perlu mengingat peraturan di tingkat nasional belum mencukupi untuk dijadikan instrument hukum bagi ketertiban hukum bagi ketertiban kelancaran dan kenyamanan. Sehingga untuk melengkapi instrumen hukum tersebut, maka Pemkab Bengkalis mengeluarkan Ranperda tersebut. 

“Pembiayaan transportasi jamaah haji daerah memerlukan pendekatan regulasi, berupa penyusunan peraturan daerah. Karena peraturan di tingkat nasional dan kabupaten belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi ketertiban, kelancaran dan kenyamanan jama’ah haji daerah asal kabupaten bengkalis,” ulas Bustamy.

Dikatakan, Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk menunaikan ibadah haji. "Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan undang-undang undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam menunaikan ibadah haji," katanya.
 
 
Anggota DPRD Bengkalis mengikuti rapat paripurna. (Foto:Istimewa) 
 
Selain itu, terkait dengan penyertaan modal PT BSP, Bustamy menyebut, dana yang dianggaran untuk Penyertaan Modal dianggarkan pada Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp30 miliar.

“Penyertaan modal direncanakan dilaksanakan pada tahun 2019 ini. Besaran penyertaan modal Pemkab Bengkalis mencapai 10 persen dari Rp300 miliar atau sebesar Rp30 miliar,” ungkapnya.

Juru bicara fraksi Grindra Zamzami harun menyampaikan pandangan fraksinya kepada Ketua DPRD Abdul Kadir yang mengaku sepakat membahas ketiga Ranperda tersebut.

Menyikapi penyampaian 2 Ranperda dan Perubahan Perda oleh Pemerintah Daerah, pada malamnya dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bengkalis yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir dan Bupati Bengkalis diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkalis, Maryansyah Oemar

Fraksi pertama yang mendapat kesempatan menyampaian pandangan umumnya adalah Fraksi Partai Amanat Nasional yang dibacakan Ita Azmi. Pada prinsipnya fraksi ini dapat menyetujui untuk dilanjutkan pada pembahasan lanjutan di tingkat Panitia Khusus (Pansus).
 
Kemudian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh H. Azmi berharap Ranperda dan Perubahan Perda dapat dibahas pada tingkat Pansus serta dikaji lebih dalam sesuai dengan Undang-Undang, karena dinilai dapat meningkatkan masuknya PAD yang dapat meningkatkan Pembangunan di Bengkalis.
 
Selanjutnya Fraksi Golongan Karya yang disampaikan H. Thamrin Mali mendukung kedua Ranperda dan Perubahan Perda dapat dibahas di tingkat selanjutnya, mengingat Perubahan Perda tentang pembentukan PDAM Tirta Terubuk memang harus dilakukan, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat di Bengkalis.

Juru bicara Fraksi Gabungan Negeri Junjungan H. Johan Wahyudi menyampaikan pandangan fraksinya kepada Ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir.

Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Daud Gultom juga menyetujui 2 Ranperda dan Perubahan Perda untuk dilanjutkan pada pembahasan lanjutan pada tingkat Pansus. Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Nanang Haryanto, menyetujui 2 Ranperda dan perubahan Perda untuk dilanjutkan pada pembahasan lanjutan pada tingkat Pansus. 

Karena pada salah satu Ranperda ada yang membahas mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Siak Pusako, yang dinilai dapat mengedepankan asas peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.
 
Kemudian Fraksi Gerindra melalui juru bicara Zamzami Harun, menyepakati usulan 2 Ranperda dan Perubahan perda untuk dibahas ke tingkat Pansus dan ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir Fraksi Gabungan Negeri Junjungan yang disampaikan oleh H. Johan Wahyudi, menyetujui 2 Ranperda dan perubahan Perda untuk dilanjutkan pada pembahasan lanjutan pada tingkat Pansus.
 
 
Anggota Komisi Tiga DPRD Bengkalis H. Azmi Rozali. (Foto:Istimewa) 
 
Usai paripurna, anggota komisi tiga DPRD H Azmi Rozali saat dimintai komentar terkait ranperda penyertaan modal pemerintah kepada PT.BSP mengatakan dari beberapa kabupaten di riau, Kabupaten Bengkalis yang belum menyertakan modalnya.

"Selama ini hanya bengkalis yang belum menyertakan modalnya di PT. BSP, walaupun alokasinya sudah di siapkan serta sahamnya sudah dipegang pemerintah oleh masing masing daerah hanya saja selama ini pemerintah belum menyertakan modal," katanya.

Azmi berharap, dengan penyertaan modal yang dilakukan ke PT.BSP tahun ini, maka tahun depan pemerintah sudah memperoleh bagi hasil. DPRD soal penyertaan modal ke PT. BSP merupakan hal yang di tunggu-tunggu.

"Diharapkan dengan penyertaan modal pada tahun ini dan juga merupakan hal yang di tunggu-tunggu oleh institusi DPRD, karena rugi jika Bengkalis tidak menyertakan modalnya, Bengkalis tidak mendapatkan bagi hasil dari kegiatan pengolahan minyak bumi di wilayah riau," ujarnya.

Azmi berharap, Ranperda penyertaan modal secepatnya dapat dibahas, sehingga tahun 2020 mendatang, Bengkalis sudah mendapatkan bagi hasil dari penyertaan modal tersebut. Soal besaran jumlah yang akan diperoleh Pemkab Bengkalis dari jumlah penyertaan modal tersebut, berdasarkan perhitungannya diperkirakan diatas Rp10 miliar.
 
Sekdakab Bustami HY menyerahkan usulan Ranperda kepada Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir. (Foto:Istimewa) 
 
Terkait Ranperda Pembiayaan transportasi jamaah haji, H Azmi mengatakan, selama ini pemerintah sudah membantu biaya transportasi jamaah haji dengan menggunakan dana ekstra, pemerintah telah menyiapkan kapal untuk mengantar jamaah haji hingga ke Batam. 

Dengan Ranperda tersebut menjadi dasar regulasi terhadap kegiatan tersebut, Azmi menyambut baik atas inisiatif pemerintah membuat ranperda tersebut. Sehingga dalam memberi bantuan tersebut tidak menimbulkan rasa was-was akan bertentangan dengan hukum.

"Selama ini pemberangkatan jamaah haji kabupaten bengkalis dari setiap kecamatan ke batam dilakukan dengan menyiapkan kapal dengan menggunakan alokasi dana ekstra. Dengan adanya Perda Pembiayaan transportasi jamaah haji, diharapkan pemerintah dalam membantu dana transportasi keberangkatan haji yang disahkan melalui perda itulah dana untuk keberangkatan dan penjemputan waktu pulang," tukasnya. (advertorial)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus