Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Advetorial

DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Membahas 3 Ranperda dan Mendengarkan Laporan Pansus

Rabu, 10 Juli 2019

Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir memimpin rapat paipurna. (Foto:Istimewa)

BENGKALIS-DPRD Bengkalis menggelar dua kali rapat paripurna dengan agenda pertama membahas tiga Ranperda dan pada rapat kedua membahas Laporan Pansus, Selasa (9/7/2019) di ruang sidang gedung Dewan. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Abdul Kadir dan dihadiri 23 anggota dewan.

Tiga Ranperda dari pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bengkalis tahun 2019, meliputi Ranperda Corporate Social Responsibility, Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sementara pada paripurna kedua dibahas soal Laporan Pansus yang memaparkan Laporan Badan Anggaran tentang Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2018, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2018 dan perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Paripurna pertama dimulai pukul 12.10 WIB dan dihadiri Plt Asisten Admistrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkalis Maryansyah Oemar mewakili bupati serta perangkat daerah Pemkab Bengkalis. Paripurna dibuka dengan menyampaikan tata tertib DPRD masa jabatan 2014-2019 pasal 9 ayat 3 huruf a dan b.
 
 
Plt Asisten Admistrasi Umum Maryansyah Oemar mewakili Bupati Amril Mukminin pada rapat paipurna.  (Foto:Istimewa) 
 
“Sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang tata tertib DPRD masa jabatan 2014-2019 pasal 9 ayat 3 huruf a dan b, bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui dua tingkat pembicaraan adalah memberikan penjelasan terhadap Ranperda,” kata Abdul Kadir.

Selanjutnya, Ketua DPRD membacakan catatan Sekretaris Dewan tentang jumlah kehadiran peserta rapat. "Berdasarkan catatan Sekeretaris DPRD, anggota dewan yang menandatangani daftar hadir dan menghadiri rapat paripurna hari ini berjumlah 23 orang dari keseluruhan anggota DPRD 45 orang. Dengan demikian, paripurna kourum sesuai pasal 125 aayt 1 huruf c Peraturan DPRD Bengkalis Nomor 01 tahun 2019 yang mengatur rapat paripurna dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota DPRD,” ujarnya.

"Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, hari ini, Selasa (9/7/2019) tepat pukul 12.10 WIB, rapat paripurna IV masa persidangan III tahun 2019 DPRD dengan anggenda penyampaian Ranperda Corporate Social Responcibility (CSR), Ranperda penyelenggaraan pendidikan dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis sesuai pasal 117 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis No 01 Tahun 2019, rapat paripurna kami nyatakan dibuka untuk umum,” kata Abdul Kadir.

Seperti deketahui, Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/kota yang disusun terencana, terpadu dan sistematis. Sehingga melalui Propemperda, diharapkan pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana dengan terib, teratur, tersistematis dan tidak tumpang tindih dengan tetap memperhatikan skala prioritas dalam pembetukan praturan daerah.

Usulan Propemperda tahun 2019 berdasarkan surat Bupati Bengkalis No 180/HK/2019/08 Tanggal 7 Januari 2019 tentang usulan Propemperda 2019 dan hasil rapat tanggal 11 Maret  tentang pembahasan penetapan program pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD berdasarkan rapat berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD mengusulkan tiga ranperda, yaitu Ranperda Corporate Social Responcibility (CSR), Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
 
 
Bupati Amril Mukminin diwakili Plt Asisten Admistrasi Umum Maryansyah Oemar menyamaikan sambutannya pada rapat paipurna. (Foto:Istimewa) 
 
Sementara itu, Bupati Amril Mukmiunin diwakili Plt Asisten Admistrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkalis Maryansyah Oemar mengatakan, Ranperda Perubahan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Perubahan susunan perangkat daerah dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-undang  Nomor 23 tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

Maryansyah Oemar mengatakan, beban tugas Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis sekarang cukup besar. Terutama pada sub bidang perkebunan. Melihat luas lahan perkebunan di Kabupaten Bengkalis sekarang, tentu tidak memungkinkan untuk ditangani satu perangkat daerah. 

Maka sudah sepantasnya perlu dimekarkan menjadi dua dinas. “Karena itu, tahun 2018, Bagian Organisasi bersama Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis sudah melakukan pemetaan ulang terhadap urusan pemerintahan bidang pertanian. Hasilnya, ditemukan skor 1.034. Dengan skor tersebut, Dinas Pertanian dapat dipecah/dimekarkan menjadi dua dinas, yakni Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dengan tipe A (4 bidang) dan Dinas Perkebunan dengan tipe A (4 bidang),” ungkap Maryansyah.

Disamping evaluasi keberadaan Dinas Pertanian Atau Pemekaran Dinas Pertanian, dalam rancangan Perda yang diusulan perubahan juga dilakukan evaluasi terhadap nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, yakni Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Kedua, Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dirubah menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. 
  
Paripurna kedua bahas Laporan Pansus
Pada paripurna kedua di hari yang sama, Selasa (9/7/2019) pukul 15.30 Wib, Ketua DPRD kembali memimpin paripurna dengan pembahasan Laporan Pansus. Paripurna kedua dihadiri Plt Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkalis Maryansyah Oemar mewakili bupati.

Paripurna kedua tersebut memaparkan laporan Badan Anggaran tentang rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2018, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2018 dan perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa.

Paripurna dimulai pukul 15.30 WIB dan dibuka ketua DPRD Abdul Kadir yang dihadiri 30 anggota DPRD Bengkalis.
 
 
Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir menyerahkan laporan Plt Asisten Admistrasi Umum Maryansyah Oemarrapat usai paripurna. (Foto:Istimewa) 
 
Pada kesempatan itu, Maryansyah menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas catatan, masukan dan saran yang telah disampaikan tujuh fraksi di DPRD Bengkalis melalui juru bicaranya, yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra Garuda Yaksa dan Fraksi Gabungan Negeri Junjungan.

"Kepada pimpinan dan anggota DPRD Bengkalis, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih atas sumbang saran dan masukan yang konstruktif. Sehingga dapat dijadikan pegangan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis kedepannya," ujar Maryansyah. (advertorial/m rafii)


Berita terkait :

    Terkini
    Terpopuler


    riau riau
     
    situs portal berita riau
    fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus