Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

DPRD Inhil Gelar Paripurna V Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda APBDP 2017

Selasa, 31 Oktober 2017

Ketua DPRD Inhil Dani M Darusalam bersama Bupati HM Wardan. (Foto:Istimewa)

INDRAGIRI HILIR-DPRD Inhil menggelar rapat paripurna V dengan agenda mendengarkan pidato pengantar Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017 oleh Bupati HM Wardan di gedung DPRD Inhil, Senin (30/10/2017) siang.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD H Dani M Nursalam dan dihadiri Forkopimda, Pimpinan DPRD dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta pejabat eselon Pemkab Inhil. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

"Sesuai pedoman diatas dan berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Program, kegiatan dan Belanja pada Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017," urai bupati.

Pada dasarnya, kebijakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menekankan kepada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

"Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang harus diakomodir pada perubahan APBD sehingga mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017," urai HM Wardan.

Selain itu, menurut bupati, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau juga turut mempengaruhi struktur perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 secara eksternal.

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 lebih disebabkan adanya pergeseran belanja dan rasionalisasi belanja yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian pelaksanaan kegiatan dan mengakomodir penganggaran berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

"Disadari belum semua usulan program dan kegiatan prioritas yang telah direncanakan dapat diakomodir pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, hal ini karena terbatasnya anggaran dalam Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017," ulasnya.

Garis Besar Ranperda 
Pada kesempatan ini, bupati menyampaikan garis besar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Ada tiga faktor determinan yang menjadi dasar penyusunan Ranperda tentang perubahan APBD Inhil tahun 2017, yakni Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp. 2.048.016.104.823,94. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.936.208.167.482,54 terjadi kenaikan sebesar Rp. 111.807.937.341,40.

Bupati merinci, dari sisi pendapatan, terdapat pula 3 sumber utama pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan yang sah.

Diungkapkan, terjadi kenaikan sebesar Rp. 81.518.414.069,40 dalam APBD karena adanya perubahan. Hal ini disebabkan oleh selisih antara PAD dalam APBD Murni dengan APBD perubahan. "Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.164.898.820.410,86. Setelah perubahan menjadi sebesar Rp 246.417.234.480,26," urai Bupati.

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.289.523.272,00 akibat surplus dalam APBD perubahan. "Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.440.960.690.937,00. Setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1.471.250.214.209,00," terangnya.

Sedangkan untuk pendapatan daerah dari pos lain - lain pendapatan yang sah dalam APBD perubahan ini, Kabupaten Inhil mengalami stagnansi pada angka Rp. 330.348.656.134,68. 

Selain pidato nota keuangan dan ranperda APBDP Tahun Anggaran 2017, Bupati menyampaikan pidato berkenaan dengan lima Usulan Ranperda. Kelima usulan ranperda tersebut adalah Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan tentang Penyelenggaraan kepariwisataan. (adv/parlemen)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus