Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Advetorial

DPRD Riau Sahkan Ranperda Ketenagalistrikan dan Kesehatan, Almainis: Semoga Memberi Manfaat

Selasa, 17 April 2018

Rapat Paripurna DPRD Riau sahkan dua Ranperda. (Foto: Istimewa)

PEKANBARU-DPRD Riau akhirnya mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo didampingi Wakil Ketua Noviwaldy Jusman, Senin (16/4/2018). 

Paripurna juga dihadiri Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Forkopimda, para pejabat Pemprov Riau dan 34 anggota Dewan. Sebelum disahkan menjadi Perda, masing-masing perwakilan Panitia Khusus (Pansus) membacakan hasil kerjanya. 

Juru Bicara Pansus Perubahan atas Ranperda Ketenagalistrikan Almainis berharap, Perda tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Riau, khususnya dalam bidang penggunaan, pemberdayaan, pengelolaan dan pengusahaan kelistrikan.

"Kami yakin dan percaya atas dukungan semua pihak, sehingga Ranperda tentang Ketenagalistrikan ini dapat disajikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi segenap masyarakat Riau secara luas," harap Almainis.

Menurutnya, laporan Pansus atas Ranperda Nomor 5 tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan merupakan hasil fasilitas yang dilakukan DPRD Riau melalui Biro Hukum dan HAM Pemprov Riau kepada Kementerian Dalam Negeri.
 
 
Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo (tengah) memimpin rapat paripurna. (Foto:Istimewa) 
 
Almainis menjelaskan, poin revisi hasil fasilitas yang diterima adalah sebagai berikut, pertama redaksi tahun pada judul awal ranperda disesuaikan dengan tahun yang sedang berjalan.

Kedua penyempurnaan pada point mengingat guna disesuaikan dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Ketiga Pasal 1, point 3, 6, 23, 25, 30, 34, 39, 41 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian. Keempat Pasal 2 huruf d dilakukan penyempurnaan redaksional. 

Kelima Pasal 4 huruf k, l dan m dihapus, karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam pasal 28 point 2 dan 4 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian redaksional. Ketujuh, pasal 29A point 3 dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, pasal 49 point 1 dilakukan penyempurnaan redaksional.

Diuraikan, tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, maka kepada badan usaha swasta dan koperasi diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

"Peraturan daerah ini mengatur ketentuan mengenai usaha tenaga listrik, tang mencakup berbagai jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, ganti rugi atas penggunaan tanah secara langsung, perhitungan kompensasi penggunaan tanah secara tidak langsung untuk usaha penyediaan tenaga listrik, harga jual/ sewa jaringan, keselamatan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik," papar Almainis.
 
 
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menyampaikan pendapat akhir kepala daerah. (Foto:Istimewa)  
 
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi dalam pendapat akhir kepala daerah menyampaikan, ketengalistrikan merupakan penyediaan dan pemanfaataan tenaga listrik serta usaha menunjang tenaga listrik.

"Melalui ranperda ini diatur ketentuan penyedia tenaga listrik mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha, penyedia tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan," ujarnya.

Dikatakan, Ranperda ini mengatur tujuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat layak operasi, peralatan dan pemanfataan tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.

Disebutkan, dengan ditetapkan Ranperda ketenagalistrikan menjadi payung hukum, diharapkan penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Maka peran pemda dan masyarakat dalam penyedian tenaga listrik perlu ditingkatkan sehingga tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu," tuturnya.

Disamping bermanfaat, ketenagalistrikan juga membahayakan sehingga dalam penyediaan dan pemanfaataannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. "Kami harapkan melalui perda ini dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik," tutur Ahmad.

Kemudian, dengan adanya Perda ini diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tenagalistrikan baik sektor perizinan dan nonperizinan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan SDM dan kualitas aparatur dalam pembinaan dan penguasaan ketenagalistrikan. "Kita harapkam pula dapat meningkatkan jumlah dan realisasi rasio elektrifikasi daerah," tukasnya.  

Selain Perda Ketenagalistrikàn, Pemprov Riau juga menyampaikan penghargaan kepada Pansus DPRD Riau yang telah menyetujui Perda tentang penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat.
 
Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo (kiri) menyerahkan laporan ke Sekdaprov Ahmad Hijazi. (Foto:Istimewa) 
 
Ahmad Hijazi mengatakan, dengan ditetapkannya Perda ini, maka dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat.

Dikatakan, tingkat pertumbuhan manusia dan ternak dinilai penting dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini untuk melindungi kesehatan hewan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peternak dan melindungi keselamatan manusia dari infeksi penyakit zoonosis.

Sementara upaya pengendalian rabies, kata Ahmad Hijazi, Pemprov telah membentuk tim koordinasi penyakit rabies. Tim ini berfungsi mengendalikan penyakit zoonosis bekerjasama dengan Kepolisian daerah.

Dengan disetujuinya Perda tersebut oleh DPRD Riau, paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan, Pemprov akan menetapkannya menjadi Perda. (advetorial)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:57:13 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:51 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:50 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus