Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

DPRD-Pemko Pekanbaru Mou KUA PPAS APBD 2019, Pengesahan Dijadwalkan November

Selasa, 23 Oktober 2018

Ilustrasi. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna Kesepakatan (Mou) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Pekanbaru Tahun Anggaran 2019, Selasa (23/10/2018).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Sahril didampingi Wakil Ketua Sigit Yuwono ST dan sejumlah anggota dewan. Dari Pemko Pekanbaru dihadiri Sekko M Noer MBS dan beberapa kepala OPD.

Sigit Yuwono usai paripurna mengatakan, Mou itu merupakan kesepakatan antara dewan dengan Pemko, mengenai anggaran yang ada di KUA-PPAS APBD 2019 sebesar Rp2,2 triliun. "Jadi, kita sudah sepakat anggaran murni tahun 2019 nanti sebesar Rp2,2 triliun. Tidak ada perubahan lagi," kata Sigit. 

Setelah Mou, selanjutnya dilakukan nota kesepahaman APBD 2019 yang rencananya dilaksanakan, 5 November mendatang. Dengan demikian, ketuk palu APBD 2019 yang ditargetkan terlaksana akhir Oktober ini tidak bisa terealisasi.

"Iya, sekitar pertengahan November kita targetkan ketuk palunya. Karena ada satu tahapan lagi paripurnanya, yakni nota kesepahaman. Nota ini kita tunggu kesiapan Pemko. Mudah-mudahan sesuai jadwal," sebutnya.

Dengan gagalnya ketuk palu akhir Oktober ini, sebenarnya tidak menjadi persoalan. Sebab, sesuai aturan, pengesahan anggaran murni paling lambat pada 30 November mendatang. Seperti diketahui, estimasi nilai APBD murni 2019 Rp 2,2 triliun. Nilai ini dipastikan turun dari APBD 2018 yakni Rp 2,6 triliun.

Penyebabnya, karena terus berkurangnya bantuan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Makanya, untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, kalangan DPRD meminta semua pimpinan OPD, rajin jemput bola ke pemerintah pusat, agar bantuan turun.

Lebih dari itu, dewan meminta semua OPD, untuk membuat terobosan, agar PAD Kota Pekanbaru bertambah. Terutama dari 11 sektor pajak yang menjadi lumbung PAD selama ini. Seperti halnya BPHTB, PBB, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak restoran/rumah makan, retribusi dan pajak parkir serta lainnya. (*)






Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus