Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

Hakim Agung Gayus Lumbun Akui, Praktek KKN Tetap Marak Jelang Pilkada 2018

Kamis, 01 Maret 2018

Hakim Agung Gayus Lumbun bersama peserta diskusi. (Foto:Humas/FokusRiau.Com)

BATAM-Hakim Agung Prof DR Gayus T Lumbun SH MH menyebut, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bidang penegakan hukum masih menjadi tantangan utama program Nawacita Presiden Jokowi untuk membawa perubahan menuju Indonesia berdaulat secara politik dan mandiri dalam bidang ekonomi berkepribadian dalam kebudayaan.

"Namun diakui, praktek KKN tetap marak. Terlebih menjelang Pilkada2018 ini," kata Gayus dalam diskudi publik yang berlangsung di Balai Pertemuan Gedung Bank Indonesia Batam, Kepri, akhir pekan lalu.

Diskusi dihadiri perwakilan Pemprov Kepri, Pemkab Bintan, Pemko Tanjungpinang dan Batam, pejabat Bank Indonesia Batam dan beberapa pimpinan LSM di Kepulauan Riau. Hadir juga Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dalam diskusi yang mengusung tema ‘Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis Anti KKN Demi Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Riau’ tersebut.

Menurut Gayus, korupsi terjadi karena kurangnya pengawasan internal terhadap bibit timbulnya korupsi, negara tidak memiliki upaya preventif yang kuat dalam menangkal kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Malah, negara lebih fokus mencari pelaku tindak pidana korupsi untuk diberikan hukuman.

"Maka itu, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja pemerintah daerah berbasis anti KKN menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi suatu keharusan," ujarnya.

Di antaranya, menurut Gayus dengan memenuhi elemen substansi hukum yang menyangkut norma yang harus ditaati seluruh masyarakat, dimana berbagai ketentuan yang memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel perlu diperjelas dan dirumuskan lebih detil.

"Misalnya ketentuan terkait sistem lelang, larangan bagi kepala daerah berkaitan dengan conflict of interest (bisnis keluarga, anak, kerabat dll). Selain itu perlu juga dirumuskan mengenai ketentuan penyelenggaraan pilkada untuk mengurangi praktek money politik," urainya.

Dijelaskan, aspek struktur hukum yang akan mampu menekan peluang praktek KKN terkait sistem pengawasan internal pemerintah itu sendiri. Peran Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi pengawasan internal dan peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) perlu diperkuat.

"Peran kepala daerah sangat penting, diantaranya melalui pengembangan dan perbaikan integritas, moralitas dan semangat pelayanan yang tinggi. Karena perlu disadari bahwa menjadi kepala daerah bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mengabdikan diri bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tukasnya. (r/indra h piliang)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus