Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Harga Pasir Naik Akibat Larangan Penambangan di Rupat

Minggu, 21 April 2013


BENGKALIS-Beberapa minggu terakhir, harga pasir di Bengkalis terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saat ini, harga pasir mulai menembus angka Rp250 ribu/kubik. Terjadinya kenaikan tersebut, akibat dihentikannya penambangan pasir laut di Sungai Injab, Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Bengkalis.

Selama ini, kebutuhan pasir untuk bangunan dan kegiatan proyek di Bengkalis serta Rupat didatangkan dari Sungai Injab. Maret lalu, tiga warga Rupat yang melakukan penambangan pasir ditangkap aparat kepolisian. Akibatnya, tidak hanya warga, dunia usaha khususnya kontraktor di Bengkalis juga mengeluhkan pelarangan penambangan pasir tersebut.

"Sekarang sudah mulai masuk musim proyek. Informasi yang diperoleh menyebutkan, harga pasir satu kubiknya mencapai Rp250 ribu dan harus didatangkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Sebelumnya harga pasir hanya berkisar antara Rp130 ribu hingga Rp150 ribu," kata Wakil Ketua Gapensi Kabupaten Bengkalis, Sunaryo, Sabtu (20/4) di Bengkalis.

Dikatakan, seharusnya ada payung hukum untuk melegalkan penambangan pasir di Rupat, seperti Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati. Kalau tidak, masyarakat yang menambang akan ditangkap dan dampaknya cukup luas pada pembangunan Bengkalis.

"Pemerintah harus berfikir positif menyikapi situasi ini. Tidak lama lagi ratusan proyek di Bengkalis akan dimulai dan itu membutuhkan material, berupa pasir dan lainnya. Perlu ada payung hukum dengan melegalisasi penambangan di Rupat, karena berpotensi mendatangkan pendapatan asli daerah," kata Sunaryo.

Sementara Dinas Pertambangan dan Energi Bengkalis melalui Kepala Bidang Pertambangan Umum, Jamhur Hasan menegaskan, yang nama penambangan pasir di Rupat selagi belum ada payung hukum, jelas perbuata ilegal. Walau diakuinya, persoalan tersebut cukup dilematis, tetapi semua harus ikut aturan main termasuk warga yang menambang.

"Harus ada payung hukum untuk penambangan pasir di Rupat. Saat ini kita tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) perizinan penambangan pasir di Rupat. Setidaknya ada SK Bupati yang melegalkan kegiatan tersebut," papar Jamhur, kemarin.

Ditambahkan, penambangan pasir nantinya bisa berupa izin pertambangan rakyat yang diperkuat dengan SK Bupati. Misalnya untuk perorangan diberikan konsesi areal seluas 1-2 hektare, kelompok masyarakat 5-10 hektare dan koperasi seluas 10-20 hektare. (dal)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus