Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pokok Pikiran

Hilangnya Hilang: Perspektif Budaya Dalam Panggung Politik

Senin, 30 Januari 2017

Indra j Piliang. (Foto:Isitmewa)

Oleh : Indra J. Piliang

Pendahuluan:
Pertama sekali penulis berterima kasih kepada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang telah memberikan kepercayaan untuk menyampaikan makalah ini. Sungguh merupakan kehormatan yang tak terbayangkan, ketika penulis menjadi salah satu pemrasaran dalam seminar ini. 

Sekalipun lebih banyak bergelut dalam persoalan sosial dan politik, penulis merasa “dipanggil pulang” untuk terus memupuk pemahaman tentang ilmu-ilmu budaya. Tentu, penulis merasa beruntung karena selama ini sudah dididik oleh dosen-dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, sepanjang tahun 1991-1997. Dengan bekal pendidikan itulah, penulis sekarang memasuki tahapan pengabdian kepada masyarakat.

Pemerintahan baru telah dibentuk sejak Oktober 2004. Pemerintahan itu dihasilkan lewat pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 dengan beragam corak dan warna politik. Lalu, lembaga eksekutif dan legislatif dihuni oleh politisi baru dan lama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat terdapat 70% politisi baru yang berkiprah di DPR. Sementara lembaga eksekutif, yakni Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), rata-rata dihuni oleh wajah-wajah lama yang berkiprah sejak masa pemerintahan Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid sampai Megawati Soekarnoputri, baik dari kalangan sipil maupun militer.
 
Bisa disimpulkan bahwa itulah hasil maksimal dari transisi dan konsolidasi demokrasi yang berlangsung di Republik Indonesia. Hampir semua elemen warga negara terlibat penuh dalam proses pemilu yang berlangsung lama. Masyarakat menjadi pemegang peranan penting, mulai dari tahapan pendaftaran calon peserta pemilu, sampai dengan tahapan terakhir persiapan Tempat Pemungutan Suara dengan cara swakelola atas penyelenggaraan pemilu di tempat-tempat yang masih kekurangan logistik pemilu. Pemilu telah menjadi panggung kerjakeras berbagai kalangan, di samping tentunya ajang kontestasi peserta pemilu. Pemilu, dan politik, seakan menghisap seluruh energi warganegara Indonesia dalam beragam turbulensi sosial yang berlangsung gamang dan tidak mulus.

Lantas, apakah pemilu turut membawa budaya baru di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis multi-dimensi? Kenyataannya, masyarakat kian menganut paham pragmatis, walau sebagian kecil tetap kritis dengan cara menolak pemilu atau tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam banyak cara, proses institusionalisasi demokrasi sebetulnya beriringan dengan proses pendidikan politik yang bermuara kepada keterbukaan masyarakat dalam menerima perubahan. Kalau dulu pilihan-pilihan yang tersedia nyaris tunggal, termasuk atas peran TVRI, RRI, dan azas-azas organisasi sosial-politik, maka kini pilihan sumber informasi dan ideologi tak lagi seragam. Proses pendidikan politik berlangsung intensif, antara lain dengan makin banyaknya digelar berbagai seminar, dialog interaktif, diskusi, sampai siaran TV kabel sidang-sidang DPR di Senayan. Masyarakat mengalami proses pelimpah-ruahan sumber-sumber informasi. Namun, lagi-lagi persoalannya menyangkut substansi atau main of ideas dari proses dan prosedur yang terbuka itu.

Kalau sebelum 1998 politik menjadi aktivitas yang eksklusif, bahkan nyaris tanpa “jiwa” karena hanya berisi ritual sidang-sidang DPR-MPR dan ikrar kebulatan tekad, sebaliknya sekarang politik bisa dilakukan oleh siapa saja. Masyarakat juga kian menjadi politis dan selayaknya juga menjadi lebih demokratis. Namun, demokrasi lebih banyak diartikan sebagai suatu proses untuk mengganti pemerintahan, baik di eksekutif atau legislatif, lewat pemilu. Setelah itu, demokrasi dianggap berhenti. Padahal ketika proses demokrasi bekerja, yakni ketika lembaga-lembaga yang dihasilkan lewat pemilu menjalankan mandat kekuasaannya, sistem sosial juga berjalan. Ketika bendera-bendera partai diturunkan dari tiangnya, sekelompok manusia menggunakan bendera-bendera itu untuk asesoris yang lain, katakanlah memagari tempat-tempat pedagang kaki lima mangkal atau masuk ke gubuk-gubuk liar di bawah jembatan. Kalender-kalender yang disebarkan oleh para kontestan pemilu akan menutupi lubang-lubang angin di gubuk-gubuk itu.

Ketika pemilu dan segala “kemewahan” yang bernama politik itu hadir hari ini, sudahkah kita menjadikannya sebagai bagian dari nilai-nilai kebudayaan baru? Ataukah dengan sistem politik yang mendekati dan bahkan sebagian melampaui negara-negara demokrasi maju itu justru semakin menjauhkan nilai-nilai budaya baru yang positif untuk masuk? Jangan-jangan kontestan pemilu 2004, juga rakyat yang memilih pemenang-pemenangnya, hanyalah reinkarnasi dari pikiran-pikiran hasil doktrinasi zaman Orde Baru dengan kemasan dan kulit yang berganti? Lalu kemana arah perspektif budaya di kalangan anggota eksekutif dan legislatif kita? Pertanyaan-pertanyaan itu penulis coba untuk uraikan lebih jauh dalam bagian-bagian berikut.

Zig Zag Politik Zig Zag Budaya
Kenyataan objektif yang kita alami sejak 1998 ternyata pahit, bahkan sangat pahit. Keadilan ekonomi seolah dicampakkan dengan terus-menerus memberikan subsidi kepada konglomerat dengan cara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sementara, para pedagang kaki lima sampai tukang becak diusir dari jalanan ibukota. Rumah-rumah milik warga miskin juga rentan dengan penggusuran karena semakin komersialnya lahan-lahan kota. Bukan hanya Jakarta yang kini identik dengan penggusuran, bahkan juga Surabaya, Makasar, dan Manado. Kaum miskin kota dimarginalkan, nyaris tanpa perlindungan hukum, apalagi perlindungan politik. Padahal suara merekalah yang turut menjadi ajang perebutan beragam kepentingan ketika pemilu diselenggarakan.

Sementara, keadilan politik dari segi perundang-undangan pelan-pelan mengalami perbaikan. Para mantan anggota Partai Komunis Indonesia dari berbagai golongan yang kini berusia senja sudah diberikan hak-hak politiknya sebagai warga negara yang bebas menggunakan hak memilih dan dipilih. Keputusan itu datang dari Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga negara baru yang menjadi “penjaga konstitusi” dengan sejumlah tugasnya, antara lain menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan membubarkan partai politik. Sebelumnya para anggota PKI mengalami proses penghukuman kolektif berdasarkan doktrin sepihak kelompok pemenang dalam pertarungan politik tahun 1965. Kaum perempuan juga mulai diperhatikan, antara lain dengan adanya ketentuan UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum agar calon-calon anggota legislatif sekurang-kurangnya sebanyak 30% diisi oleh kaum perempuan, sekalipun banyak partai politik yang menempatkan mereka pada urutan sepatu. Kalangan orang-orang cacat juga mulai mendapatkan pemberdayaan, sekalipun belum pada tahapan maksimum.

Sementara, masalah keadilan sosial baru memasuki perdebatan di ruang-ruang terbatas. Namun perdebatan itupun kian langka, terutama disebabkan menjauhnya generasi pemikir masalah-masalah sosial ini dari panggung publik. Ketika negara Orde Baru mengalami keruntuhannya, justru terjadi proses pemindahan penanganan masalah-masalah sosial ini kepada lapisan penguasa baru yang miskin ilmu, kaya harta dan minim moral. Yang terjadi hanyalah monopoli atas dana-dana publik untuk rehabilitasi sosial demi kepentingan pribadi, partai politik atau golongan lewat penyelewengan dan korupsi. Para penguasa baru ini lebih nyaman menggunakan dana publik untuk bepergian keluar negeri, bahkan untuk keperluan naik haji, ketimbang membangun fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Tak heran kalau Indonesia selalu ketinggalan dalam Human Development Index.

Dalam soal kebudayaan, kalau dikaitkan dengan produksi atas karya-karya tulis, lukis, suara, dan lain-lainnya – sebagai indikator minimal “kemajuan” kebudayaan--, terasa sekali bagaimana kerontangnya. Memang, sejumlah penulis baru lahir, begitu juga dengan lapisan anak-anak pintar yang memenangkan lomba fisika dan matematika di panggung kompetisi internasional. Toko-toko buku kini diisi oleh banyak sekali karya-karya bangsa Indonesia sendiri atau karya terjemahan. Di kalangan kaum intelektual Muslim, misalnya, hadir kelompok Islam Liberal yang sangat argumentatif dan rasional dalam menjelaskan persoalan-persoalan keagamaan yang semula dianggap sakral. Begitu juga buku-buku dari “sebelah kiri” yang begitu mudah didapatkan hari ini. Namun, lagi-lagi, para peminatnya sangatlah terbatas. Sebagian karya bersifat nostalgia, dengan para penikmat yang juga nostalgik, sementara generasi baru yang mestinya menjadi “sasaran pencerahan” terkadang hanya bergelimang kalimat-kalimat ulangan yang sarat dengan idiom-idiom yang penuh beban ideologi.

Justru komersialisasi menjadi sesuatu yang wajar. Penulis-penulis baru langsung mendapatkan ikon sebagai selebritis. Tidak ada lagi kenyamanan untuk tak dikenal dan kurang dikenang karena hadirnya kalangan jurnalis yang terus-menerus mewartakan sedetil apapun tentang sebuah karya. Membanjirnya media infotainment, baik cetak atau elektronik, kenyataannya membutuhkan para public figure baru. Dalam perkembangan yang lain, terdapat penghargaan nominal yang makin tinggi atas karya-karya sastra dan budaya, antara lain yang dilakukan oleh Khatulistiwa Award dan Ahmad Bakrie Award yang umumnya dimenangkan oleh penulis-penulis terkenal yang sudah berkarya puluhan tahun. Semakin banyak kaum filantrofis menggunakan dana-dana pribadi untuk kepentingan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya.

Muara dari fenomena itu adalah tabung-tabung kaca. Kian banyak selebritis lahir hanya karena menjadi pemain figuran dalam sebuah sinetron yang mengeksploitasi kekerasan, dendam, air mata dan cerita-cerita klenik. Fungsi pendidikan kewarganegaraan hilang ditelan oleh ketelanjangan produk materialisme, gengsi, gangster dan gaya hidup. Masyarakat dikepung oleh pilihan-pilihan harian untuk menjadi konsumen dari berbagai kegemerlapan hidup yang diwartakan media televisi. Tentu, masih terdapat program televisi yang baik dan hidup, seperti Keluarga Cemara, Bajaj Bajuri atau Si Doel. Begitu juga acara-acara dialog interaktif dengan beragam topik diskusi. Namun program televisi seperti itu hanyalah selipan dari gelombang pasang program lain yang jumlahnya amat banyak. Masyarakat seolah diguyur oleh limbah-limbah sisa kebudayaan kelompok upper class yang kelimpahan uang.

Masyarakat makin didorong masuk rahang pasar, ketika sebelumnya ada dalam mulut negara (baca: pemerintah). Sesuatu yang sifatnya semakin lumrah dan alamiah itu, tentunya juga membutuhkan perhatian dari penyelenggara negara. Persoalannya, fungsi lembaga eksekutif dan legislatif kurang efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas. Memang, terdapat sejumlah lembaga negara baru, yakni komisi-komisi negara yang mengawasi lalu-lintas kepentingan “pasar” di tengah-tengah masyarakat. Lembaga-lembaga itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional, sampai komisi-komisi negara lainnya yang sedang dipersiapkan. Komisi-komisi negara ini mengisi ruang antara legislatif dan eksekutif dengan menggunakan anggaran negara. Namun, peranan dari komisi-komisi negara itu belumlah maksimal. Keterbatasan pertama muncul dari undang-undang yang membentuknya. Keterbatasan kedua menyangkut kredibilitas anggota-anggotanya.

Bertebarannya lembaga-lembaga negara baru itu sebetulnya memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat. Tetapi yang terjadi justru ruang dan belalai negara bertambah besar dan panjang dengan tugas-tugas makin spesifik yang memasuki ruang hidup masyarakat yang paling pribadi. Tentunya yang menjadi misi mereka juga bermuatan ganda. Pertama, mengawasi pasar (politik, ekonomi, perempuan, dan lain-lain) agar tak menjadi semata-mata dihuni oleh kelompok yang menguasai sumber-sumber produksi. Kedua, mengawasi penyelewengan kekuasaan (abuse of power) oleh lembaga-lembaga negara, terutama eksekutif dan legislatif. Walau begitu, komisi-komisi negara itu sama sekali tidak independen mengingat mereka juga dipilih oleh anggota parlemen berdasarkan usulan pemerintah. Tetap saja mereka tergantung kepada keputusan eksekutif dan legislatif, termasuk soal pembiayaan dan sekretariat. Komisi-komisi negara itu seakan-akan berada di wilayah abu-abu (gray area) dalam arsiran pertemuan antara legislatif, eksekutif, komunitas bisnis dan masyarakat.

Selain komisi-komisi negara itu, ruang publik juga diisi oleh kiprah berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka menjadi mitra-dialog dan mitra-banding bagi lembaga-lembaga negara yang ada. Mereka juga menyusun program-program pengawasan, pengembangan kebijakan, penyadaran publik, sampai pada pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendampingan dan opini-opini pembanding. Mereka menjadi pengawas dan pengontrol dari dua ranah, yakni ranah negara dan ranah bisnis. Kepentingan monopoli dan oligopoli yang menguat mereka coba terabas, terutama yang merugikan masyarakat. Beragam kasus mencuat ke permukaan kesadaran publik atas kerja keras mereka, sekalipun timbul tenggelam karena setting agenda yang berbeda dengan media massa.

Tentu yang paling banyak mengisi kebisingan keseharian masyarakat adalah kehadiran masyarakat politik, terutama partai-partai politik dan elemen-elemen penggeraknya. Partai-partai politik tidak hanya hadir dengan wajah manisnya berupa bantuan sembako ketika terjadi banjir bandang atau penyebaran kaos ketika musim kampanye, melainkan juga menampakkan wajah sangar dengan laskar-laskar sipilnya. Partai-partai politik mengharu-biru masyarakat dengan pertikaian yang tak mengenal lelah, pertarungan antar anggota keluarga, telikung-menelikung antar teman, sampai gaya hidup politisi yang bertahtakan intan-berlian dan kegemah-ripahan. Korupsi dan penyelewengan anggaran negara juga menjadi bagian dari berita keseharian menyangkut politisi.

Panggung politik yang seperti itu akhirnya hanya menyediakan ruang kreasi bagi pemain-pemain lama yang mengubah tampilannya. Proses transisi yang kita alami sejak 1998 terlalu didominasi oleh kepentingan pelaku-pelaku politik dan ekonomi lama yang mengalami kebangkrutan. Dengan kerja-keras, baik lewat jalur politik atau non politik, mereka akhirnya sanggup kembali ke posisi-posisi puncak kekuasaan politik dan ekonomi. Walaupun kita juga saksikan adanya nama-nama baru yang otentik, namun pengaruhnya masih terbatas. Seperti spiral, perjalanan bangsa ini seolah mengalami proses memutar ke masa lalu dengan persoalan-persoalan yang kian menumpuk.

Legislatif Berbasis Oligarki
Sebetulnya, kearah mana biduk legislatif bergerak? Akankah lembaga “wakil rakyat” ini mampu mempertaruhkan kredibilitasnya demi kepentingan konstituen di daerah pemilihannya, ataukah hanya melayani kepentingan partai politik, serta terutama pimpinan partai politiknya? Pemilu 2004 telah menghasilkan sisi-sisi negatif dan positif, sekalipun media massa lebih banyak memberitakan persoalan-persoalan negatif yang berkembang, sekalipun masih sebatas fenomena dan hipotesis. Dalam lanskap politik yang menjadikan pemilu sebagai jembatan perantara perubahan itulah, nasib warganegara dipertaruhkan.

Dari pengalaman sejak 1998, kenyataannya partai-partai politik mencoba meninggalkan konstituennya. Kecuali amandemen UUD 1945 dan reposisi TNI/Polri dari dualisme fungsi menjadi hanya satu fungsi pertahanan, anggota legislatif nyaris tak berdaya menghadapi gelombang korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda negeri ini. Bahkan kalangan anggota legislatif menjadi unsur yang mendorong proses itu terjadi, terutama dengan banyaknya anggota dewan yang terhormat itu menjadi tersangka dan terpidana kasus korupsi. Anggota legislatif juga bagian dari mata-rantai kegiatan-kegiatan illegal, seperti illegal logging, illegal fishing dan illegal mining. Yang sebetulnya juga terjadi adalah nepotisme, antara lain dalam penunjukkan pelaksana proyek pembangunan di daerah atau pengangkatan pegawai negeri sipil di daerah. Kasus-kasus nepotisme ini sedikit sekali diungkap, karena sulit sekali untuk membuktikannya.

Legislatif periode 1999-2004 juga mempertontonkan kinerja politik yang semata-mata demi kepentingan mereka. Keterlibatan partai-partai politik diperkuat dan diperluas lewat amandemen konstitusi sampai penyusunan undang-undang dan peraturan daerah sebagai bagian dari hak legislasi kalangan legislator. Kebersahayaan, sebagai ciri dari politisi era kemerdekaan, dicampakkan demi kepentingan materialisme dan kepongahan sebagai penguasa politik. Bahkan ciri-ciri baru sebagai politisi moderen yang memahami dengan sangat baik kepentingan konstituen secara keseluruhan tidak juga muncul. Perdebatan yang terjadi dalam sidang-sidang parlemen miskin dari argumen-argumen bermutu tinggi. Keinginan untuk menjatuhkan wibawa seseorang, lalu mengambil keuntungan dari itu, jauh lebih menonjol ketimbang mencoba bekerjasama untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan masing-masing.

Dari tiga fungsi yang dimiliki oleh anggota legislatif, yakni fungsi legislasi (pembuatan undang-undang bersama eksekutif), fungsi pengawasan (legislatif terhadap eksekutif) dan fungsi (penyusunan) anggaran (bersama eksekutif), justru yang paling menonjol adalah fungsi pengawasan. Namun pengawasan itupun masih terbatas kepada isu-isu yang dinilai mampu menaikkan popularitas politikus atau partai politiknya sekaligus. Sementara fungsi legislasi hanya terbatas kepada peraturan perundang-undangan yang memiliki bobot politik tinggi dan serta-merta memperkuat posisi partai-partai politik, seperti paket undang-undang politik dan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Jarang anggota legislatif memajukan rancangan undang-undang yang menyangkut kepentingan warga-negara. Bahkan sejumlah undang-undang malah memberikan pintu masuk kepada kepentingan sekelompok orang, seperti kalangan swasta, untuk memonopoli sumber-sumber kekayaan negara seperti pertambangan di hutan lindung.

Sebagai contoh, laporan Ketua DPR Akbar Tandjung dalam Sidang Tahunan MPR 2002 menyebutkan bahwa pihak legislatif telah menyetujui 53 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan itu dilakukan setelah DPR membahas 70 RUU selama periode Nopember 2001 hingga Juli 2002. Dari 70 RUU itu, 40 RUU diusulkan pemerintah, sisanya diajukan DPR. Tercatat hanya 7 (tujuh) UU penting, sisanya seputar pemekaran wilayah yang di sejumlah daerah, seperti di Papua dan Sulawesi Selatan, memicu konflik horizontal. Presiden Megawati menyebut pertimbangan pemekaran wilayah yang digunakan lebih banyak pada aspek politik daripada kriteria-kriteria sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU yang penting itu antara lain UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara; dan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  UU diluar pemekaran wilayah ini juga terkait dengan perkembangan persoalan-persoalan mutakhir seperti pencucian uang, serta peneguhan profesionalisme polisi dan tentara.

Kinerja ini berbeda sekali dengan 68 UU yang berhasil disahkan oleh rezim Habibie selama 16 bulan bersama DPR hasil Pemilu 1997 yang dikuasai Partai Golkar.  Apalagi dibandingkan dengan pengesahan kurang dari 10 UU selama kwartal pertama kinerja DPR tahun 2001. Untuk tahun 2001 saja, DPR mempunyai target menyelesaikan pembahasan dan pengesahan 64 RUU. Artinya, selama sepertiga tahun 2001, DPR baru menyelesaikan sekitar 16 persen dari targetnya. Padahal, sampai tahun 2004, DPR harus menyelesaikan minimal 240 UU. Ke-240 UU itu tidak termasuk RUU baru yang datang kemudian, seperti RUU Anti Terorisme atau RUU yang harus diselesaikan sebagai konsekuensi logis perubahan UUD 1945 yang jumlahnya puluhan, termasuk konsekuensi dari dihapuskannya Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum.

Dalam bidang anggaran, pemerintah bersama parlemen belum sepenuhnya menyusun anggaran yang berpihak kepada rakyat kebanyakan. Sebagian besar anggaran itu, terutama pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), justru dialokasikan untuk anggaran rutin berupa gaji pegawai negeri sipil. Prosentase anggaran untuk bidang pendidikan, misalnya, bahkan mengalami penciutan, sekalipun kehendak memenuhi 20% anggaran untuk pendidikan terus digaungkan. Proses pemiskinan rakyatpun berlangsung tanpa sanggup untuk dihempang. Lumbung-lumbung padi para petani di pedesaan jebol dan menipis. Bencana banjir yang silih berganti dengan kemarau menambah beban penderitaan rakyat. Pergantian iklim yang semakin sulit diduga ini ternyata tidak lagi sanggup untuk menawarkan sisi-sisi yang bersahabat. Alam kian ganas, seiring dengan tak terkendalinya perusakan lingkungan hidup oleh manusia.

Wajah gelap kebijakan yang dilahirkan oleh anggota legislatif periode 1999-2004 itu tentulah dapat diletakkan dalam bingkai transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Masa transisi dari rezim otoritarian itu terlalu didominasi oleh proses-proses politik. Ide-ide paling radikal seperti revolusipun kehilangan teks dan konteks. Namun, bukan berarti faktor budaya-politik tak terpengaruh. Salah satu hal pokok yang mulai menebalkan pengaruhnya di ranah politik adalah hinggapnya oligarki. Oligarki yang dimaksudkan di sini adalah adanya kekuasaan sekelompok orang, bahkan hanya satu atau dua orang, dalam sebuah organisasi. Ketika kita menganggap begitu banyak partai politik lahir sejak tahun 1998, maka anggapan itu menjadi kabur ketika nama-nama orang yang menggerakkan partai politik itu jumlahnya sangat terbatas.

Tidak heran kalau pertarungan politik yang sebenarnya hanya terjadi antara sejumlah orang, yakni Abdurrahman Wahid, Akbar Tandjung, Amien Rais, Hamzah Haz, dan Megawati Soekarnoputri. Kalaupun terdapat nama-nama lain seperti Wiranto, Sultan Hamengku Buwono X, Solahuddin Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Hidayat Nurwahid, pengaruh mereka dalam tubuh partai-partai politik tidaklah sebesar nama-nama sebelumnya. Diluar mereka, terdapat sejumlah nama yang terjun di dalam organisasi sosial kemasyarakatan, atau memerankan fungsi intelektual semata, seperti Nurcholis Madjid, Sjafi’i Ma’arif, Azzumardi Azca, dan Hasyim Muzadi. Masing-masing nama itupun dalam kadar berbeda, tebal atau tipis, juga bersentuhan dengan dunia politik.

Sebaliknya, seiring dengan waktu, pengaruh dari nama-nama itupun kian lama kian lamat-lamat. Regenerasi politik merupakan tuntutan yang sudah di depan mata, yakni dengan hadirnya lapisan generasi politik baru dari kalangan yang usianya relatif lebih muda. Periode 2004-2009 ini menjadi momentum untuk regenerasi itu, terutama dengan terjadinya proses pemilihan kepala pemerintah daerah secara langsung. Munculnya kepala-kepala daerah yang usianya lebih muda dengan kompetensi yang beragam akan menjadi asset kepemimpinan nasional masa datang. Proses politik yang berjenjang ini akan memperkuat stabilitas politik, sekaligus memberikan pengalaman di pemerintahan dari tingkat paling bawah.

Eksekutif Tanpa Netralitas
Empat presidenpun dihasilkan dalam zaman perubahan ini, yakni B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Seharusnya, mereka menjadi presiden yang memiliki dua fungsi, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kenyataannya, mereka lebih banyak memainkan fungsi-fungsi diluar itu, yakni lebih mementingkan kelompok, bahkan politik identitas. Kecuali Susilo Bambang Yudhoyono yang belum bisa dinilai secara lebih utuh, tiga presiden sebelumnya betul-betul memainkan fungsi yang minimal. Mereka terkurung dalam rivalitas politik yang berubah setiap saat, karena tidak munculkan partai politik mayoritas.

Hanya karena tidak diterima laporan pertanggungjawabannya oleh MPR hasil pemilu 1999 maka BJ Habibie mengundurkan diri dari pencalonan menjadi presiden 1999-2004. Juga hanya karena diutak-atik atas apa yang dikenal sebagai Buloggate-Bruneigate, maka Abdurrahman Wahid harus merelakan proses penggantiannya lewat Sidang Istimewa MPR dengan beragam alasan. Sementara, Megawati sedikit lebih beruntung, yakni mampu menuntaskan sisa kepresidenan Abdurrahman, namun kurang berhasil meraih dukungan publik dalam pemilu yang digelar ketika Mega menjabat.

Kehadiran nama-nama itu sebagai pemimpin puncak lembaga eksekutif dalam pancaroba politik sejak 1998 menunjukkan sulitnya menegakkan netralitas. Keberpihakan harus diberikan kepada kelompok politik terkuat di legislatif, juga lembaga yang sempat disebut sebagai lembaga tertinggi negara, MPR. Pusat kekuasaan tetaplah bermuara dalam sidang-sidang dan intrik-intrik politik yang seringkali berlangsung tertutup di Senayan. Padahal, dengan begitu banyaknya persoalan dan pilihan atas formula penanganan persoalan itu, selayaknya lembaga eksekutif justru memiliki kekuatan kontrol yang penuh atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Namun kekhawatiran akan munculnya otoritarianisme dari tangan kalangan pemimpin-pemimpin sipil itu menyebabkan lembaga legislatif terus-menerus melakukan tindakan yang mereka sebut sebagai pengawasan. Bandul politik yang bergerak ke Senayan, terutama dengan peran swing voter’s yang dimainkan oleh Partai Golkar, telah menimbulkan ketidak-efisienan lembaga eksekutif.

Persoalan lain yang juga muncul adalah belum akrabnya birokrasi pemerintahan untuk mengikuti perkembangan-perkembangan politik pada tampuk pimpinan tertinggi dan tinggi negara. Birokrasi Orde Baru yang terbiasa dengan tugas-tugas yang datang dari atas, juga dari Jakarta (dalam kaitannya dengan hubungan pusat-daerah), seakan muncul sebagai kelompok yang paling sulit tersentuh oleh ide-ide reformasi. Birokrasi yang terbiasa dengan loyalitas tunggal kepada pimpinan nasional dan Partai Golkar dahulunya, justru dihadapkan dengan perubahan-perubahan politik dalam skala cepat di level atasnya. Birokrasi mengalami proses demokratisasi secara internal, namun dengan keterbatasan arahan dan kemampuan. Akibat-akibat yang muncul dapat dilihat dan dirasakan, yakni terabaikannya fungsi pelayanan publik.

Badai politik memang telah mengurangi dengan sangat signifikan kekuatan negara yang opresif. Negara mengalami proses pemulihan diri untuk kembali menemukan peran aslinya, setelah hampir setengah abad (sejak Dekrit Presiden Soekarno 1959) mengalami proses personalisasi. Munculnya UUD baru hasil perubahan ditambah dengan dihilangkannya Ketetapan MPR sebagai sumber hukum tertinggi setelah UUD kian mengarahkan negara untuk mencapai tujuan-tujuan awal pendiriannya. Proses legislasi yang berlangsung secara intensif, bahkan terkadang memunculkan apa yang disebut sebagai kejenuhan peraturan (over regulation), sebetulnya menjadi sumbu api dari pertarungan politik yang sesungguhnya bagi penganut paham konstitusionalisme. Pihak eksekutif tetap memainkan peran sebagai inisiator dari dihasilkannya regulasi baru, terutama karena partai-partai politik belum memiliki lembaga-lembaga tangki pemikir (think tank) yang mempergumulkan ideologi dan platform politik masing-masing dalam bentuk peraturan tertulis.

Namun, dalam situasi krisis multi-dimensi yang dialami bangsa Indonesia, birokrasi terkadang hanya mengabdi kepada kepentingan dirinya sendiri. Begitu pula lembaga eksekutif, baik pusat atau daerah. Kita menyaksikan beragam penyimpangan dalam perilaku birokrat, terutama dengan kebiasaannya untuk menggunakan jabatan-jabatan publik demi keuntungan diri semata-mata. Fragmen penyimpangan anggaran publik demi kepuasan pribadi kepala pemerintah daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, sudah jamak terjadi. Agenda-agenda resmi pemerintahan jarang melewati uji publik, sehingga terkesan hanya demi kesenangan pribadi penyelenggara negara. Hanya untuk memuaskan hobby pejabat negara yang bersangkutan, kepentingan publik ditelantarkan. Eksekutif kehilangan netralitasnya terhadap pejabat-pejabatnya sendiri. Masyarakat kian kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan eksekutif yang secara gamblang sangat mengabaikan hak-hak warga negara. Masyarakat juga seolah dipaksa untuk kehilangan negara dan pemerintahan.

Materialisme juga menjadi ukuran dari kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Pembangunan mall menjadi kegiatan yang jamak terjadi di masa krisis ini. Pasar-pasar tradisional menghilang, digantikan dengan mall-mall yang ditata secara tidak beraturan dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kita menjadi begitu kesulitan untuk melakukan transaksi ekonomi berdasarkan senyum, sapaan, tawar menawar, serta keringat yang menetes di kening pembeli dan penjual, karena yang kita hadapi di mall-mall adalah benda-benda mati dan label-label harga yang tidak lagi bisa ditawar. Di banyak daerah, bahkan Yogyakarta, pembangunan mall seakan menjadi prioritas pemerintah. Di daerah-daerah yang kaya karena menikmati dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, seperti Pekanbaru dan Kutai Kartanegara, lagi-lagi potret yang kita lihat adalah berkeliarannya gedung-gedung baru dan mewah, seolah benda asing yang ditanamkan di muka bumi oleh makhluk alien. Manusia-manusia yang berada di sekitarnya justru mengalami alienasi, atau menjadi ajang tontonan semata.

Proyeksi
Dari evaluasi dan refleksi di atas, terlihat betapa manusia-manusia politik di Indonesia belum sepenuhnya memaknai dengan baik akan perannya yang jauh lebih besar dari kepentingan diri dan partai politiknya masing-masing. Perspektif budaya yang muncul seakan reinkarnasi dari proses pembangunan Orde Baru yang meletakkan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kemajuan. Namun, kalau dulu pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari sekeluruhan kerja negara dengan hasil-hasil yang bisa dilihat sebagian – seperti jalan dan jembatan yang sebagian besar merupakan peninggalan rezim Soeharto, mengingat sedikit sekali yang dibangun sesudahnya sehingga kerusakan tak terelakkan – maka sekarang kerja-kerja ekonomi itu kian berdimensi personal.

Pascapemilu 2004, justru tumbuh kelompok-kelompok politik lama dan baru yang rata-rata dikuasai oleh kalangan pengusaha yang sudah mapan sejak dulu. Selain pengusaha, kancah politik juga diwarnai oleh kelompok-kelompok dengan nuansa keagamaan yang kental, baik Muslim maupun Kristen. Ketika ruang-ruang politik kian lebar, justru pintu masuk ruang-ruang itu menyempit. Kenapa hal itu terjadi? Persoalan utamanya bukan terletak dari kurangnya partisipasi, melainkan justru kian mahalnya ongkos atau gizi dalam berpolitik. Ketika demokrasi tumbuh dengan subur, justru biayanyapun kian melambung.

 Sehingga hampir keseluruhan proses demokrasi itu, baik ketika undang-undang baru dalam tahap penyusunan, sampai undang-undang itu dijalankan – seperti pemilu – selalu memerlukan dana-dana dari luar negeri. Ketika sebagian besar warga negara Indonesia kehilangan pekerjaan dan penghasilan, serta berhadapan dengan kualitas hidup yang buruk, justru demokrasi dilangsungkan secara semarak. Sehingga tak heran kalau banyak pengusaha terjun ke politik, padahal mereka sebetulnya juga tak memiliki reputasi yang baik karena sebagian besar terbelit hutang di bank-bank pemerintah.

Lalu, kepentingan apa yang mereka perjuangkan ketika memasuki lembaga legislatif dan eksekutif? Setelah tiga bulan pemerintahan baru berkuasa, terasa sekali kentalnya upaya untuk kompromi dengan masa lalu, sembari pelan-pelan menguasai sumber-sumber kekayaan potensial milik negara. Privatisasi menjadi kata baku yang terus mengemuka untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan yang digunakan menyangga defisit anggaran. Terlihat sekali bagaimana pesatnya perspektif liberalisme menguasai wacana yang dikembangkan di masyarakat.  Sementara, ketergantungan pembiayaan pembangunan masih mengandalkan hutang luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan dalam negeri memang terus digali, terutama dengan menaikkan pajak dan memperbanyak warganegara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tentu saja terdapat perlawanan yang tak kalah kencangnya dari kalangan ekonom Indonesia Bangkit yang berada di luar pemerintahan. Persoalan subsidi menjadi titik sentral perdebatan, terutama dengan adanya rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Perdebatan yang juga melibatkan kalangan intelektual mainstream seperti Franz Magnis Suseno itu tampaknya belum mendekati titik akhir. Hanya saja, perdebatan ini melibatkan kalangan terbatas, karena masyarakat yang langsung menanggung akibat dari kebijakan-kebijakan yang diperdebatkan itu terlalu rumit memahami makna perdebatan yang terjadi.

Sulit untuk tidak mengatakan betapa perspektif liberal adalah pilihan pemerintahan ini. Bahkan rumah-rumah sakit di DKI Jakarta juga akan diprivatisasi dalam bentuk perusahaan umum, dengan tetap memberikan subsidi kepada kalangan miskin yang datang membutuhkan pengobatan. Kalaupun terdapat “perlindungan kepentingan umum”, bentuk yang paling menjadi perhatian di DKI Jakarta adalah terbitnya Peraturan Daerah yang melarang merokok di tempat-tempat umum, bukan mengurangi dengan signifikan jumlah perusahaan rokok atau menaikkan harga rokok. Sumber persoalannya sendiri tidak tersentuh.

Secara umum, perjalanan legislatif dan eksekutif sepanjang tahun 1998-2005 ini menunjukkan kecenderungan hilangnya perspektif politik yang lebih merakyat. Pelembagaan politiknya memang mengalami perkembangan, pemekaran dan perluasan arah. Absolutisme eksekutif yang berlangsung selama ini dicoba dipecah dan digeser kearah legislatif, serta menambah lembaga-lembaga negara baru. Namun, otentisitas justru hilang ketika pelaku-pelaku politik utama berasal dari lingkaran dalam struktur ekonomi-politik Orde Baru. Peremajaan politik belum berlangsung, sebagaimana juga terobosan-terobosan penting dalam program eksekutif dan legislatif yang berguna bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Beragam kekhasan budaya tradisional dan lokal mengalami abrasi dan erosi besar, terutama karena massalisasi budaya-budaya baru yang menyerbu media cetak dan elektronik. Jarang kita menyaksikan ketegaran khas batu karang sebagai upaya mempertahankan identitas dan otentisitas khas budaya Indonesia. Sesungguhnya kita berada dalam satu zaman perubahan yang berlangsung cepat, dengan ciri utama hilangnya otentisitas itu, sesuatu yang sebetulnya inti dari masyarakat sendiri. Kita menjadi saksi betapa lembaga eksekutif dan legislatif turut menyumbang bagi hilangnya hilang itu. Renainsance, aufklarung, atau apapun itu, adalah kata-kata mewah yang turut hilang. Kata-kata dan kalimat-kalimat lama itu terbang, melayang, dalam pusaran perubahan yang terus datang dan datang. (***)
 
Penulis adalah pengamat politik dan politisi 


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus