Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Membangun Desa

Indra Muchlis Siapkan 5.000 Ha Dukung Pelabuhan Kuala Enok

Senin, 25 Februari 2013


Terwujudnya pelabuhan Samudera Kuala Enok sebagai kawasan industri kelapa sawit di Provinsi Riau bagian selatan, menjadi salah satu impian H Indra Muchlis Adnan sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Indragiri Hilir dua periode, September 2013 nanti.

Bahkan, untuk merealisasikan program Pemerintah Pusat itu, Pemkab Inhil telah menyiapkan lahan seluas 500 hektare guna menunjang terwujudnya rencana tersebut. Menurut Indra, Pemkab Inhil siap mendukung singkronisasi pengembangan kawasan industri di Kecamatan Enok. Selain menargetkan untuk mempersiapkan lahan seluas 5.000 hektare, Pemkab juga telah melakukan pekerjaan Amdal serta membentuk aturan yang mendukung terlaksananya kawasan industri hilir itu, serta bekerja sama dengan Pemprov Riau guna melakukan
fisibility study.

Bahkan, kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) Kuala Enok sudah dimasukkan ke dalam draft revisi rencana tata ruang wilayah Inhil dan Riau. Adapun industri yang dimaksud terdiri dari  kapling industri, komersial, fasilitas umum dan kawasan pengolahan limbah. Semua kawasan itu memiliki alokasi lahan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya," papar Indra, ketika menghadiri Rapat Fasilitasi Pemda Tentang Pengembangan Kawasan Industri, di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta, yang digelar Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Kemendagri, baru-baru ini.

Selain itu, pada kawasan itu juga telah dilakukan identifikasi lahan seluas 3.000 hektare dari rencana seluas 5.439 hektare di Kecamatan Tanah Merah dan Sungai Batang. Dimana, kawasan itu nantinya akan menjadi akses pengelolaan cluster sawit yang berasal dari Kabupaten Kuansing, Inhu, Pelalawawan dan Inhil. Saat ini, di kawasan itu telah dibangun dermaga sepanjang 80 meter yang cukup strategis karena berada di depan Selat Berhala, sehingga kapal berbobot 35 ribu ton dapat bersandar.

“Pelabuhan ini berada di Muara Sungai Kuala Enok, sehingga memiliki akses ke Selat Malaka melalui jalur pelayaran Selat Berhala. Terwujudnya kawasan ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, khususnya Inhil," terang Indra.

Mantan Kepala Bappeda yang saat ini menjabat Kadisdik Inhil, H Fauzar MP, mengatakan, pihaknya terus menggesa percepatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang di sekitar pelabuhan Samudara Kuala Enok, termasuk berkoordinasi dengan PT Pelindo. "Kita juga terus mengupayakan kerja sama dengan Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat  agar apa yang direncakan dapat terealisasi secepatnya. Sehingga multi efek dengan beroperasinya pelabuhan Kuala Enok itu juga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Inhil," kata Fauzar.

Kepala Pelindo Cabang Tembilahan, Syahri Ramadhan mengatakan, saat ini sejumlah perusahaan besar menyatakan kesiapan untuk melakukan investasi di pelabuhan Kuala Enok, apabila akses jalan dan jembatan menuju pelabuhan itu memadai untuk dilewati armada perusahaan. Terkait masalah pelabuhan, PT Pelindo menjamin sudah dapat digunakan perusahaan yang akan berinvestasi di pelabuhan cluster sawit.

Adapun sejumlah perusahaan yang telah menyatakan kesiapan berinvestasi di pelabuhan Samudra Kuala Enok, kata Syahri, di antaranya  Ipo Mas, Sinar Mas Group, Global Sirkah Mandiri, dan Integra Infrastructur untuk ekspor Crut Palm Oil (CPO) serta PT Poninar (anak perusahaan Astra) untuk ekspor bahan baku karet dengan container.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Inhil, Syafrinal Heddy, menjelaskan, terkait  akses jalan menuju pelabuhan Kuala Enok, hal itu merupakan tanggungjawab Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat. Sejauh ini, Pemkab Inhil telah berupaya melakukan pembebesan lahan disekitar pelabuhan yang telah di indentifikasi sekitar 1.000 hektare dari 5.000 hektare yang ditargetkan. Lahan yang dibebaskan itu nantinya  diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang di sekitar pelabuhan Samudara Kuala Enok yang akan digunakan oleh perusahaan.

“Sudah ada sekitar 1.000 hektare yang telah diindetifikasi, dan sejauh ini  kita terus berupaya melakukan pendekatan dengan pemilik lahan yang nantinya akan diganti rugi. Target kita memang 5.000 hektere, karena diareal itu nantinya juga dibangun perumahan bagi para pekerja," kata Heddy. (hr/satria donald)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus