Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Inilah Alasan Kenapa Rusli Zainal Dicekal Untuk Kali Ketiganya

Selasa, 21 Mei 2013


JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan cegah tangkal atau cekal bepergian ke luar negeri terhadap Gubernur Riau, HM Rusli Zainal yang menjadi tersangka kasus suap PON Riau 2012 dan kasus korupsi kehutanan.

"KPK telah mengeluarkan surat perintah cekal kepada Ditjen Imigrasi atas nama Rusli Zainal untuk enam bulan ke depan, terhitung sejak 16 Mei," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Senin (20/5) di Jakarta.

Menurut Johan, pencegahan kali ini terkait kasus korupsi penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan Pelalawan. "Berbeda dengan surat cegah yang kita sampaikan sebelumnya buat kasus PON Riau. Sekarang terkait kasus pemanfaatan hasil hutan kayu di Pelalawan atau Siak," ujar Johan.

KPK menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka kasus korupsi pelaksanaan PON 2012 di Riau awal Februari lalu. Tidak tanggung-tanggung, KPK mengeluarkan tiga surat perintah dimulainya penyidikan untuk Rusli. Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup di dua kasus dan tiga delik yang menjerat Rusli. Kasus pertama dalam dugaan tindak pidana korupsi pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 soal PON Riau. Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan Perda itu.

Atas dasar itulah, KPK menjerat Rusli sebagai penyelenggara negara dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sprindik kedua soal kasus pembahasan Perda nomor 5 tahun 2010 soal PON Riau, yang berkaitan dengan dua tersangka dari anggota DPRD sebelumnya. Yakni terpidana Faisal Aswan dan M Dunir. Rusli diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau, buat meloloskan pembahasan beleid itu. Atas perbuatannya, politikus Golkar itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau pasal 5 ayat 2, dan/atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Tahun No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sprindik terakhir, yakni soal keterlibatan Rusli dalam kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006. Rusli diduga menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum sebagai Gubernur Riau.

Atas delik ketiga itu, Rusli diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 21 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terkait kasus suap dan korupsi kehutanan itu, puluhan orang telah diperiksa KPK di Jakarta dan Pekanbaru. Bahkan KPK juga sempat menggeledah ruang kerja Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto, serta ruang kerja anggota Komisi X DPR fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Penyidik juga sempat menggeledah rumah milik Rusli di Jalan Pulau Panjang, Kembangan, Jakarta Barat.

Terkait korupis kehutanan, beberapa tersangka sudah divonis yakni mantan Bupati Pelelawan Tengku Azmun, Bupati Siak Arwin AS, serta Kadis Kehutanan Riau Burhanudin yang sudah lebih dulu menjalani hukuman. Berikut pula mantan Kadishut Riau Suhada Tasman dan Asral Rahman.

Akhir Pahit

Rusli Zainal merupakan Gubernur Riau terpilih dua periode, yakni periode 2003-2008 dan 2008-2013. Dia lahir pada 3 Desember 1957 di kecamatan Mandau, kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Tokoh masyarakat Riau itu memulai karir bisnisnya sebagai Pimpinan Cabang PT Mohairson Pekanbaru pada 1982, ketika masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Saat duduk di bangku kuliah, dia menyandang profesi sebagai guru mengaji di sejumlah masjid di Pekanbaru. Ia menekuni sebagai guru mengaji sampai meraih gelar sarjana ekonomi.

Sebelum menamatkan kuliahnya, Rusli telah menjabat sebagai Wakil Sekretaris KNPI Riau. Tujuh tahun setelah menamatkan kuliahnya, Rusli terpilih sebagai Ketua Umum Gapensi Riau. Selama menjabat sebagai bupati, pada 1999 hingga 2003 Rusli Zainal dikenal sebagai motor penggerak kawasan Riau Selatan.

Rusli termasuk orang yang gigih dan tak mudah menyerah pada keadaan. Berkat kerja kerasnya itu, akhirnya pada tahun 1982 sampai tahun 1990, Rusli menjadi Pimpinan Cabang PT Mohairson Pekanbaru yang berkantor pusat di Jakarta. Di tahun 1990, ia kemudian menjadi Direktur Utama PT Kemuning Muda Pekanbaru. Pak Rusli memang termasuk orang ulet dan tekun bekerja. Sehingga, tak heran kalau sekarang kariernya melonjak.

Karirnya di dunia politik juga tak kalah cemerlang. Buktinya, di tahun 1997, Rusli pernah menjadi Anggota DPRD TK I Riau dari Partai Golkar. Di samping itu, Rusli pun disibukkan dengan aktivitasnya sebagai Ketua Umum DPD Gapensi Riau.

Kepiawaiannya berpolitik makin terbukti ketika ia berhasil terpilih sebagai Bupati Indragiri Hilir di tahun 1999. Karena ingin berkonsentrasi membangun Inhil yang sekaligus kampung halamannya, ia pun melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum BPD Gapensi Riau.

Namun sayang, dalam perjalanan karir politiknya, pada Agustus 2012 Rusli tersandung kasus korupsi PON XVII Riau.  Lalu pada Januari 2013, Rusli diperiksa dalam kasus suap itu selama delapan jam. (mdc/btr)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus