Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

Izin Perusahaan Pembuat Masalah Tak Kunjung Dicabut, Dewan Inhil Pertanyakan Sikap Pemkab!

Senin, 09 Oktober 2017

Anggota Komisi II Fadli Sofyan. (Foto:Istimewa)

INDRAGIRI HILIR-Sejumlah perusahaan di Inhil dinilai sebagai pembuat masalah. Kondisi tersebut membuat geram kalangan DPRD. Anggota Komisi II Fadli Sofyan menyebutkan, masyarakat sering melapor ke dewan terkait kerusakan kebun dan pencaplokan tanah milik petani. Ironisnya, pemkab tidak juga menindak perusahaan yang sudah terbukti menyusahkan masyarakat tersebut.

"Kita merasa, Pemkab Inhil tidak punya harga diri dengan perusahaan besar. Bahasa kasarnya, kita ini dijajah pemilik perusahaan," ujar Fadli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan masyarakat Tanah Merah yang melaporkan kerusakan kebun, Senin (9/10/2017) di Tembilahan.

Saat di Komisi I, Fadli mengaku pernah mendatangi salah satu perusahaan bersama seluruh unsur terkait untuk menutup perusahaan itu, namun tak menghasilkan apa-apa. "Perusahaan itu, apapun yang kita lakukan walaupun kita gembar gembor ditutup, mereka tak takut. Malah ketawa-ketawa, karena sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah," lanjutnya.
 
Seperti yang terjadi di Desa Rambaian. Menurut Fadli, ada 7.000 pokok kelapa petani rusak akibat ulah perusahaan, tapi sejauh ini tak ada tindak lanjutnya. "Sekarang masyarakat sudah banyak pindah, karena kebun kelapa tidak menghasilkan. Kalau memang terbukti adanya hama kumbang itu dari aktivitas replanting perusahaan, pemkab harus cabut izin perusahaan itu," tukasnya. 
 
Diapun meminta masyarakat yang sekarang kebunnya rusak akibat ulah perusahaan untuk bersabar. "Pesan saya jangan anarkis, jangan sampai ada Pungkat kedua. Kejadian di Pungkat kemarin masyarakat anarkis, karena sudah tidak tahan dengan perusahaan di daerah mereka yang hanya membawa mudarat. Tapi bapak-bapak di sini kita minta jangan sampai anarkis," pesannya kepada petani.
 
Untuk diketahui, kedatangan para petani dari Sungai Nyiur dan Tanjung Baru ke DPRD untuk mengadukan perihal rusaknya kebun kelapa mereka akibat serangan hama kumbang yang diduga berasal dari PT KKK dan pencaplokan tanah mereka yang juga diduga dilakukan perusahaan tersebut. (adv/parlemen)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus