Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Kasus PDS Sub Kontraktor, Disnakertrans Surati Pertamina

Rabu, 08 Mei 2013


DUMAI-Kasus Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Upah kembali terjadi. Tindakan pelanggaran terhadap UU No 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tersebut dilakukan sub kontraktor PT Pertamina Refenaeri Unit (RU) II Dumai.
 
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dumai, H Amiruddin telah menyurati PT Pertamina RU II Dumai. Dalam surat No 568 / DTK-TRANS / 2013/258 tanggal 19 April 2013 perihal pemberitahuan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan tersebut, Disnakertrans Kota Dumai minta agar PT Pertamina RU II Dumai mempersiapkan berbagai data.
 
Di antaranya nama-nama sub kontraktor tahun 2012-2013, SPB masing-masing kontraktor tahun 2012-2013, daftar pengupahan berdqasarkan SK GM PT Pertamina RU II Dumai tahun 2012 sampai 2013 serta mempersiapkan bukti berkas pengajuan tagihan masing-masing kontraktor satu bulan terakhir tahun 2012 sampai tahun 2013.
 
“Sebanyak 23 perusahaan Sub Kontraktor PT Pertamina RU II terindikasi melakukan tindakan menyimpang, yaitu perusahaan daftar sebagian upah kepada Jamsostek,” kata Kepala Disnakertrans Kota Dumai melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja, Muhammad Fadhly kepada wartawan, Selasa (7/5) di Dumai.
 
Perusahaan di Dumai diminta melaporkan gaji pekerjanya secara riil ke PT Jamsotek. Sebab jika PDS upah dilakukan perusahaan ke Jamsostek maka pekerja sangat dirugikan. Menurutnya, mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek adalah hak pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya dan gaji pekerja harus disampaikan secara riil. “ Kalau perusahaan tidak jujur ​​jelas merugikan pekerja karena berdasarkan itu pihak Jamsostek bisa mencairkan uang Jamsostek bagi pekerja yang berhak menerimannya,” ujarnya.
 
Dikatakan, program Jamsostek bagi pekerja itu adalah hak normatif yang sudah diatur dalam undang-undang, pihak perusahaan harus memenuhinya dan wajib mendaftar ke Jamsostek. Upah pekerja juga harus dilaporkan secara riil. “PDS Upah jelas pelanggaran dan sangat merugikan perusahaan,” tukasnya.
 
Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, selain mengikutsertakan karyawan/pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dan jaminan hari tua (JHT), perusahaan juga diharapkan dapat melaporkan data sesungguhnya tentang jumlah karyawan beserta gaji atau tingkat upahnya.
 
Hal tersebut penting lantaran kepesertaan Jamsostek merupakan hak normatif pekerja dan diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang Jamsostek.
 
Kepala Bidang Permasaran Jamsostek Cabang Dumai, Harris Setiawan mengatakan, tidak ada alas an bagi perusahaan swasta atau BUMN untuk tidak meningkutsertakan karyawannya ke dalam program Jamsostek. Dan gaji karyawan harus dilaporkan secara rill.
 
Harris juga tidak membantah, bahwa sebanyak 23 sub kontraktor PT Pertamina Dumai terindikasi melakukan PDS Upah. Karena tindakan tersebut jelas pelanggaran dan sangat merugikan pekerja. (dik)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus