Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Kejari Karimun Kumpul Data Dugaan Penerbitan Sertifikat Tanah Pantai Kuda Laut

Rabu, 06 Desember 2017

Masyarakat di sepanjang pantai Meral, Karimun. (Foto:BatamNews)

KARIMUN-Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mulai mengumpulkan data dan bukti awal, tentang penyalahgunaan wewenang penerbitan sertifikat hak milik pada tanah pantai dan laut di pesisir Kuda Laut, Baran Timur, Kecamatan Meral.

"Kita masih puldata (pengumpulan data). Belum pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan)," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Balai Karimun Nico Fernando di Tanjung Balai Karimun, siang tadi.

Menurut Nico, pihaknya telah turun meninjau lahan pantai yang dipersoalkan nelayan menyusul turunnya juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Jumat (7/11/2017) lalu untuk melakukan sita eksekusi terhadap lahan pantai di Kuda Laut atas permohonan sita eksekusi seorang pengembang perumahan.

Meski melakukan pengumpulan data, Nico mengatakan belum satu pihak pun yang dipanggil atau dimintai keterangan terkait status lahan tersebut. "Karena masih puldata, maka kita juga belum melakukan tahap penyelidikan. Kita pelajari dan dalami dulu masalahnya," ujarnya.

Disinggung soal pengumpulan data yang dilakukan Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Karimun, menurut Nico, tidak mempermasalahkan. Sebab antara kejaksaan dan kepolisian saling mendukung dalam upaya penegakan hukum. 

Sebelumnya, Senin (4/12/2017) sejumlah nelayan dan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Pantai dan Laut Karimun berunjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun. Dalam unjuk rasa itu, nelayan dan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak BPN agar membatalkan sertifikat hak milik atas tanah pantai dan laut di pesisir Kuda Laut.

Pengunjuk rasa menyebutkan tanah pantai dan laut merupakan milik negara, tidak bisa dijadikan hak milik perorangan. Mereka juga meminta oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penerbitan sertifikat hak milik tersebut diproses secara hukum.

Sementara itu, Kepala BPN Karimun Susilawati saat menemui pengunjuk rasa menyampaikan, sertifikat pada lahan pantai Kuda Laut sebagaimana disebutkan nelayan sudah terbit sejak 1998. "Jadi sertifikat tersebut terbit tahun 1998, (Karimun waktu itu) masih (wilayah) Provinsi Riau," kata Susilawati dikutip fokusriau.com dari antara.

Menyikapi aspirasi pengunjuk rasa, Susilawati menyatakan lahan yang dipersoalkan tersebut status quo, nelayan dipersilakan beraktivitas seperti biasa, sambil pihaknya melakukan pengkajian terhadap sertifikat lahan pantai tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. "Kita belum bisa memutuskannya sekarang, karena kami belum buat timnya. Secepatnya akan kita beri tahu akhir dari keputusannya," tukasnya. (indra h piliang)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus