Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

Kembali Bertugas, Walikota Firdaus Langsung Selesaikan Kisruh Tunggakan Listrik PJU

Selasa, 26 Juni 2018

Walikota Pekanbaru DR Firdaus MT. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Sehari setelah akif dari cuti kampanye Pilgubri, Walikota Pekanbaru DR H Firdaus MT, Senin (25/6/2018) langsung bergerak cepat memerintahkan Sekdako HM Noer menuntaskan persoalan tunggakan penerangan jalan umum (PJU). 

Firdaus meminta HM Noer segera membayar tunggakan yang sempat bemasalah dengan PLN Pekanbaru dan membuat Kota Pekanbaru sempat gelap gulita sejak lima hari terakhir. "Saya sudah perintahkan Sekda untuk menyelesaikannya, sehingga keluhan masyarakat soal lampu jalan bisa teratasi," ujar Firdaus kepada media.

Dikatakan, selama masa cuti kampanye, dia sudah banyak mendapat laporan tentang kemungkinan PLN akan memadamkan PJU di Pekanbaru bila tunggakan pembayaran lampu jalan tersebut tidak dibayarkan paling lambat 20 Juni 2018. "Karena saya masih cuti dan nonaktif, saya kira persoalan itu dapat diselesaikan tadinya oleh Plt Walikota (Ayat Cahyadi,red)," kata Firdaus. 

Di satu sisi, menurut Firdaus, dia bisa memahami kengototan PLN mendesak Pemko membayar tagihan lampu jalan sesuai dengan angka terbaru yang mereka sodorkan. Namun di sisi lain, karena anggaran yang akan dibayarkan Pemko Pekanbaru berasal dari APBD, tentunya, semuanya mesti dihitung dan disesuaikan dengan anggaran yang sudah diplot dari awal.

"Ini uang rakyat, saya tidak bisa seenaknya membayarkannya begitu saja. Kalau ada penambahan nilai pembayaran PJU ke PLN, maka itu harus atas persetujuan dengan pihak DPRD Pekanbaru," katanya.

Sementara Sekdako HM Noer mengakui sudah diperintahkan Walikota menuntaskan tunggakan pembayaran PJU kepada PLN. "Iya sudah. Tadi Pak Walikota sudah memanggil dan memerintahkan saya untuk menyelesaikannya," ujar HM Noer.

Dikatakan, titik masalah tunggakan PJU Pekanbaru bukan pada anggaran, tetapi ketidaksesuaian tagihan yang disodorkan PLN dengan angka yang disepakati sebelumnya. Jika sebelumnya tagihan lampu jalan berkisar antara Rp6,5 miliar hingga Rp7 miliar per-bulan atau sekitar Rp21 miliar per-tiga bulan, justru PLN kemudian menyodorkan tagihan di angka Rp13 miliar per-bulan atau sebesar Rp39 miliar untuk per-3 bulan.

"Ini yang kemudian kita bicarakan kembali dengan pihak PLN. Namun mereka tetap ngotot bahwa itu sesuai kesepakatan dari tim bersama yang dibentuk Pemko dan PLN. Sehingga jika tidak dibayar seluruh lampu jalan akan dipadamkan mulai tanggal 20 Juni dan ternyata mereka memang melakukannya beberapa hari terakhir," ujarnya.

Padahal, menurut HM Noer, untuk pembayaran tersebut tidaklah semudah yang dimintakan PLN. Ada aturan yang mesti diperhatikan, termasuk kesesuaian pembayaran dengan nilai anggaran yang sudah disepakati oleh DPRD pada saat APBD Pekanbaru disahkan. "Ini yang coba kita berikan pemahaman kepada pihak PLN. Namun ternyata tetap mereka ngotot begitu," tukasnya.

Pihaknya kini tengah berupaya keras agar penerangan lampu jalan di Pekanbaru bisa dihidupkan kembali. Ada dua opsi yang ditawarkan, pertama menerima pembayaran yang diajukan Pemko sebesar Rp21 miliar dan mematikan lampu penerangan jalan liar, atau menerima dulu pembayaran yang diajukan Pemko saat ini dan jika nanti sepakat soal penambahan, akan dibayarkan pada pembayaran berikutnya.

HM. Noer berharap, PLN bijak dalam persoalan ini karena akan sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas pada malam hari. Apalagi saat ini Pekanbaru seperti kota lain di Riau sedang bersiap melaksanakan pencoblosan Pilkada Riau. "Mudah-mudahan semua pihak bisa memahaminya terkait kondisi yang terjadi di Pekanbaru menjelang Pilgubri ini," harap M Noer. (rilis)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus