Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Kembali Tersangka, Wapres JK: Pemeriksaan Novanto di KPK Tak Butuh Izin Presiden

Selasa, 07 November 2017

Setya Novanto (Foto: Detik)

JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu meminta izin Presiden Jokowi untuk memeriksa anggota DPR. Hal itu disampaikan JK menanggapi sikap Ketua DPR Setya Novanto yang tak mau memenuhi panggilan KPK sebelum mendapat izin presiden.

"Kalau KPK tidak butuh. Kalau polisi memang membutuhkan izin. Tapi kalau KPK ada UU tersendiri kan. Jadi tidak perlu izin Presiden," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (7/11/2017).

JK enggan berspekulasi apakah langkah Novanto yang berdalih KPK harus mendapat izin presiden tersebut merupakan upaya untuk mangkir dari proses hukum. JK hanya meminta Novanto sebaiknya memenuhi panggilan yang dilayangkan KPK. Dia mengingatkan, Ketua Umum Partai Golkar itu untuk taat hukum. "Apapun sebagai negarawan sebagai pimpinan DPR harus taat oleh hukum yang dibuat DPR RI," kata JK.

"Semua orang apalagi ketua DPR harus taat hukum," tambahnya.

Sebelumnya, Novanto menolak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus e-KTP, Senin (6/11/2017) kemarin. DPR mengirimkan surat kepada KPK yang menyatakan, pemanggilan Novanto perlu izin dari Presiden.

Adapun aturan mengenai pemanggilan anggota DPR tersebut pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan itu tercantum pada pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang mengatur, "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

Pada surat dari DPR RI ditegaskan juga berdasarkan Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 maka wajib hukumnya setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu.

Pakar Tata Hukum Negara Refly Harun menilai, Novanto telah melakukan blunder. Sebab dalam Pasal 245 ayat (3) huruf c disebutkan, ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku terhadap anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus.

Novanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, hakim praperadilan Cepi Iskandar memutuskan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Adapun KPK memastikan akan kembali menerbitkan surat perintah penyidikan untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka. Sampai saat ini, KPK masih memeriksa para saksi terkait kasus Novanto. (kompas.com/boy surya hamta)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus