Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

Kemendagri Ungkap Dua Juta NIK Ganda di Muskomwil I Apeksi Pekanbaru

Jumat, 02 Februari 2018

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, saat ini ada dua juta penduduk Indonesia memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

"Dua tahun enam bulan saya menjadi Dirjen dan data NIK ganda tersebut ditemukan sejak perekaman pertengahan 2015-2017," kata Zudan Arif Fakrulloh saat pemaparan di acara Musyawarah Komisariat Wilayah Regional I Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Muskomwil I Apeksi)  di Pekanbaru, Kamis siang.

Dihadapan 24 walikota dari lima provinsi, yakni Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, NIK ganda diketahui saat proses perekaman KTP elektronik dilakukan.

Dia menilai, terjadinya NIK ganda ini memang ada unsur kesengajaan dan keinginan penduduk itu sendiri yang mengurus KTP di wilayah berbeda. "Hal ini terjadi akibat keinginan masyarakat untuk memiliki KTP ganda, maka saat sistem KTP elektronik diberlakukan maka kelihatan, " ujarnya.

Kondisi inilah yang ingin dicegah pemerintah melalui Kementerian Dalam negeri dengan memberlakukan tata kelola nomor induk kependudukan nasional. Menurut Zudan, pihaknya sedang berupaya mengubah tata kelola kependudukan yang manual menjadi dalam jaringan atau digital. "Jadi ke depan, penduduk Indonesia itu bisa dicek dari manapun di seluruh kantor Disdukcapil se Indonesia," imbuhnya.

Dicontohkan, salah satu manfaat data misalkan ke depan data kependudukan ini terintegrasi dengan semua rumah sakit di Indonesia, sehingga saat NIK nya di entri maka saat seseorang sakit dimanapun dokternya bisa tau rekam jejak penyakit sebelumnya.

Ini juga akan dimanfaatkan untuk banyak hal misalkan data pemilihan di Komisi Pemilihan Umum untuk digunakan saat Pemilihan Umum, mereka diberi akses untuk melihat database.

"Misalkan saya walau tinggal 10 tahun di Pekanbaru gak boleh nyoblos disini, karena database saya di Jawa Barat, tidak bisa bohong lagi ke KPU, karena mereka diberi akses untuk membukanya," tukasnya. (antara)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:57:13 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:51 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:50 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus