Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Kolom

Kemiskinan Jadi Dagangan Kampanye Politisi Riau

Minggu, 03 Maret 2013


Oleh: Adtya Syayendra*
 
Lahirnya pemimpin bermental korup dan tamak, telah merampas hak-hak rakyat sampai bernilai triliunan rupiah. Seharusnya uang tersebut diperuntukkan untuk mensejahterkan rakyat, namun terang-terangan telah dirampas. Ironisnya, isu kemiskinan dan kebodohan malah dijual untuk memperoleh kekuasaan saat mereka berkampanye menarik simpatik masyarakat.
 
Kepedulian dan keberpihakan terhadap rakyat hanya lipstick bagi para politisi. Realitanya, kebijakan-kebijakan tersebut jarang yang tepat sasaran. Program kerja pemerintah, baik kabupaten/kota hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok dan rakyat semakin sengsara.
 
Menurut perspektif Islam, mereka yang termasuk golongan hina di mata Allah bukanlah kelompok fakir-miskin, yatim-piatu ataupun anak terlantar. Tapi mereka yang hina itu adalah mereka yang bodoh dan tak berilmu. Sebab kebodohan akan membuat orang miskin dan terlantar.
 
Dalam hal ini, pemerintah seharusnya berperan menjalankan amanat konstitusi, yakni Pasal 31 Batang tubuh UUD 1945. Dimana disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan APBN/APBD harus menganggarkan minimal 20 persen dari total anggaran pertahun.
 
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 Ayat 1 menyebutkan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Disamping itu, UUD 1945 mengamanahkan pekerjaan dan kehidupan  layak bagi rakyat kepada pemangku kepentingan di negeri ini.
 
Tahun ini di Riau disebut sebagai tahun politik atau tahun rawan korupsi, penyimpangan, mark-up anggaran dan tahun untuk berjualan mengatas namakan kepentingan rakyat. Apalagi September nanti, akan digelar Pilkada Riau.
 
Sebagai Putra Daerah Riau saya mengharapkan pemimpin di Riau harus bisa dekat dengan rakyat. Bersikap solutif dan bisa merealisasikan semua kebutuhan rakyat. Namun melihat kecamuk situasi politik saat ini, saya sedikit pesimis dengan harapan itu. Karena kedaulatan ditangan rakyat itu seakan telah sirna dirampas eksekutif dan legislatif. Meski rakyat sudah lapar, namun para pemimpin masih terus tebar pesona dan merubah wujud menjadi sang hero pembela rakyat.
 
Ini dibuktikan dengan kebijakan top-down, sehingga terjadi tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan partai sehingga kepentingan rakyat terabaikan. Rakyat harus tahu kemana APBN/APBD itu diarahkan, rakyat wajib diberitahu akan transparansi anggaran itu dan kepentingan rakyat wajib diutamakan.
 
Di Rokan hulu masih banyak rakyat mengeluh dengan kebijakan yang tidak tepat sasaran, pembangunan tidak merata, keterbukaan informasi publik minim, pola birokrasi kurang responsif, jaminan kesehatan belum membumi, pendidikan tidak terarah, kondisi jalan parah serta berlumpur.
 
Bagaimana bisa Rohul maju serta rakyatnya makmur dan sejahtera apabila para pemangku kepentingannya mengalami krisis degradasi moral, konsep Al-quran mengajarkan tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, apabila elit politiknya tidak mau berubah. (***)

*Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu, Riau


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus