Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Kini Kasus Korupsi Baju Koko Ditangani Kejari Bangkinang

Sabtu, 30 Maret 2013


PEKANBARU-Penanganan kasus korupsi pengadaan baju muslim atau koko tahun 2012 di Pemkab  Kampar senilai Rp2 miliar, yang sebelumnya dilakukan tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, sekarang diserahkan kepada penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkinang.

Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Riau, Andri Ridwan ketika dikonfirmasi, Jumat (29/3) membenarkan kalau kasus tersebut awalnya diselidiki Intelijen Kejati Riau dan sekarang penyidikan lanjutannya diserahkan kepada Kejari Bangkinang. "Mulai sekarang, penyidikan kasus korupsi pengadaan baju koko tersebut dilakukan Kejari Bangkinang," kata Andri.

Ditanya apakah penyidik sudah menetapkan tersangka, menurut Andri, pihaknya belum menetapkan tersangka. "Karena kasusnya masih dalam proses penyidikan awal dan ke depan Pidsus Kejari Bangkinang yang akan menentukan siapa tersangkanya," kata Andri.

Ditempat terpisah, Kepala Seksi Pidsus Kejari Bangkinang, Eko Baroto membenarkan telah menerima limpahan kasus korupsi pengadaan baju muslim Pemkab Kampar dari Tim Penyidik Pidsus Kejati Riau. "Sejak pelimpahan itu proses penyidikan selanjutnya kami yang tangani," ujar Broto.

Dikatakan, penyelidikan kasus tersebut sebelumnya memang dilakukan intelijen Kejati Riau. Setelah ditemukan cukup bukti, kasusnya kemudian dinaikkan ke penyidikan dan diserahkan kepada Pidsus Kejati. "Namun, Jampidus Kejaksaan Agung memerintahkan Kejati Riau menyerahkan penyidikannya kepada Kejari Bangkinang. Sebab tempat kejadian perkara korupsi atau locus delictinya di Bangkinang," ujar Broto.

Awalnya, terhadap kasus tersebut sempat terjadi tarik ulur antara Pidsus Kejati Riau dengan Kejari Bangkinang. Karena Pidsus Kejati Riau menilai, kasus tersebut layak penyidikannya ditangani oleh Pidsus Kejati. Sebab penyelidikannya dilakukan intelijen Kejati. Lalu, Kejari Bangkinang sempat menolak kasus itu diserahkan ke Bangkinang karena tidak terlibat dari awal.

Dalam proses penyelidikan intelijen Kejati Riau, telah diperiksa belasan camat di Bangkinang dan beberapa pejabat Pemerintahan Kabupaten Kampar yang mengetahui terjadinya kasus tersebut sejak awal. Informasi yang diperoleh menyebutkan, proyek itu menelan anggaran Rp 2,4 miliar. Agar tidak ditenderkan, proyek ini dipecah ke semua camat dengan cara Penujukan Langsung (PL). Setiap camat mendapat jatah berbeda, ada yang Rp80 juta hingga Rp200 juta.

Sejak awal, pengadaan baju koko yang digagas Bupati Kampar, H. Jefry Noer dan pengadaan baju muslim itu disebut-sebut sebagai kegiatan sosial namun sarat kontroversi. Kegiatan itu mencuat ke publik ketika hampir seluruh camat di Kabupaten Kampar secara serentak mendatangi DPRD Kampar. Para camat meminta agar dianggarkan pengadaan baju koko.

Di tengah pembahasan APBD Perubahan 2012 masih berjalan, usulan itu disorot tajam sebagian kecil anggota Dewan. Anggota DPRD dari Fraksi PPP Plus, Purwaji, merupakan orang yang terang-terangan mendesak agar teknis pelaksanaan perlu ditata kembali.

Purwaji menyebutkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, pada Pasal 39, pengadaan barang yang sejenis harus disentralisasikan pengerjaannya. Artinya, tidak bisa dipecah dan harus dikerjakan oleh instansi otoritas terkait. (trp/bsh)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus