Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Kisruh Tapal Batas Riau-Jambi Akibat Kepentingan Politik

Rabu, 08 Mei 2013


RENGAT-Mantan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Thamrin Syam menyatakan, kisruh masalah perbatasan wilayah di Riau, khususnya antara Provinsi Jambi dengan Riau terjadi akibat kepentingan politik dan penguasaan lahan yang dilakukan oknum kepala Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Inhu.

Menurut Thamrin kepada wartawan, ketika berdialog dengan pemuka adat dan warga Desa Alim di Rutan Rengat, Senin (7/5), penetapan batas wilayah antara Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Inhu dengan Desa Balai Rajo, Kecamatan Tujuh Koto Hilir, Kabupaten Tebo Jambi jelas telah ditentukan pada KM 34 dan disepakati kedua provinsi tahun 2003 di Pekanbaru.

Namun sekarang, munculnya kisruh di masyarakat perbatasan karena kepentingan politik Kepala Desa Alim, Sulkarnain pada pemilihan Kepala Desa Alim tahun 2011. Dimana suara Sulkarnain diambil dari warga yang berdomisili di KM 30 hingga KM 32. Padahal, lokasi domisili warga itu berada di Desa Balai Rajo Jambi.

Selain itu, menurut Thamrin, kisruh juga akibat penguasaan lahan oleh warga yang membuka lahan perkebunan di areal lokasi KM 30 hingga KM 32 (wilayah Desa Balai Rajo, Jambi) yang surat kepemilikan tanah-nya diterbitkan Kepala Desa Alim dan Camat Batang Cenaku, Inhu, Riau.

Pendapat serupa juga disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Inhu, Suseno Adji yang menyatakan, wilayah perbatasan Desa Alim dan Balai Rajo adalah kawasan hutan yang tidak dapat dialihfungsikan. Namun kenyataannya, warga banyak menguasai hutan tersebut dijadikan areal perkebunan kepala sawit.

Camat Batang Cenaku, Nurjanah ketika ditanya terkait penerbitan surat kepemilikan tanah di areal itu mengaku, belum mengetahui secara pasti. Namun demikian, dia akan melakukan pemeriksaan terhadap staf kecamatan dan Kepala Desa Alim menyangkut penerbitan surat kepemilikan tanah tersebut.

“Sejak saya menjabat menjadi Camat belum pernah menandatangani surat kepemilikan tanah yang diajukan pemerintahan desa Alim di lokasi yang melewati batas wilayah Riau dan Jambi, apalagi di dalam kawasan hutan. Tapi saya akan cek lagi dengan staf saya serta menanyakan langsung kepada Kepala Desa Alim,” ujar Nurjanah.

Bicarakan Tapal Batas
Untuk menyelesaikan persoalan tapal batas tersebut, Pemerintah Kabupaten Tebo, Jambi, Selasa (7/5) mendatangi PemkabInhu. Rombongan Pemkab Tebo dipimpin Sekdakab Tebo, Nur Setio Budi dan didampingi Asisten 1, M Hatta, Camat Tujuh Koto Hilir, Izhar dan Kepala Desa Balai Rajo, Abdul Hakim. Kedatangan mereka beserta tokoh adat dan pemuka masyarakat Kabupaten Tebo untuk menyampaikan klarifikasi menyangkut persoalan batas wilayah Jambi dan Riau.

Rombongan disambut Wakil Bupati Inhu, Haji Harman Harmaini yang menerima klarifikasi Pemkab Tebo tentang wilayah Jambi di Desa Balai Rajo telah dikuasai warga Inhu. Hal ini terkait penerbitan surat tanah dari Kepala Desa Alim dan Camat Batang Gansal.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Inhu bersedia melakukan sosialisasi kepada masyarakat Inhu yang berada di wilayah Desa Alim guna menegaskan batas wilayah kedua provinsi itu. “Kami menyambut baik kedatangan rombongan Pemkab Tebo, Jambi. Dari hasil pertemuan itu, saya telah menandatangani berita acara akan dilakukan pertemuan selanjutnya guna membicarakan rencana sosialisasi dua Provinsi dan dua Kabupaten kepada masyarakat tentang batas wilayah. Pertemuan itu dijadwalkan bulan depan,” ujar Harman Harmaini. (jef)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus