Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

Komisi I DPRD Inhil Terima Massa Aksi GPPKI yang Pertanyakan Dampak FKI

Rabu, 04 Oktober 2017

Ketua Komisi I DPRD Inhil Yusuf Said. (Foto:Istimewa)

INDRAGIRI HILIR-Ketua Komisi I DPRD Inhil Yusuf Said, Rabu (4/10/2017) sekira pukul 11.00 WIB menerima belasan massa aksi Gerakan Peduli Petani Kelapa Inhil (GPPKI) terkait dampak pelaksanaan Festival Kepala International (FKI).

Sebelumnya, massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD yang dipimpin Muhammad Fikri. Massa mempertanyakan dampak kegiatan FKI yang dilaksanakan September lalu dan sama sekali dinilai tidak ada manfaatnya. 

Disampaikan, tujuan FKI yang awalnya menarik investor asing ke Inhil, dinilai tidak efektif. Buktinya, sampai sekarang tak ada investor yang menanamkan modalnya membangun usaha kelapa.

Massa kemudian diterima Yusuf Said di ruang Banggar DPRD dan melakukan dialog terkait tuntutan massa tersebut. Dialog juga dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Inhil Helmi, Kepala Bidang P3D PMPTSP Eri Yawardana, Kepala Bagian Umum DPRD Inhil Erwandi dan 4 anggota komisi I.

Dalam dialog tersebut, massa mengatakan, pemkab tidak memiliki keseriusan secara tindakan terhadap permasalahan kelapa di Inhil. Secara lisan memang terlihat hebat, namun faktanya harga kelapa masih saja murah. Karena itu, massa meminta pemkab segera menetapkan regulasi penetapan harga standar kelapa dan menanyakan bagaimana perkembangan permasalahan resi gudang yang pernah ditolak tahun 2015.

Selain itu, massa ingin pemkab membentuk peraturan daerah tentang perusahaan daerah dan Perda pernyataan modal tanpa adanya keterlibatan orang perusahaan asing.

Menanggapi hal itu, Yusuf menyampaikan, terkait dengan kegiatan FKI yang telah dilaksanakan dan dia telah menyampaikan kepada Bupati HM Wardan agar kegiatan tersebut tidak hanya menjadi Kegiatan ceremonial belaka, harus ada akhir dan tujuan yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat. "Untuk manfaat kegiatan tersebut, mungkin tidak akan dirasakan sekarang, namun membutuhkan waktu dan tentunya melalui berbagai tahapan," ujar Yusuf.

Mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yusuf Said sangat sepakat diadakan di Inhil. "Kalau perlu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diadakan di setiap Desa," ungkapnya.

Dia mengimbau seluruh massa untuk mengawal kinerja Pemerintah dalam perbaikan kebun dan harga kelapa di Inhil. "Tuntutan yang telah disampaikan lewat dialog ini, akan segera di sampaikan DPRD Inhil ke Pemda," ulasnya. (adv/parlemen)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus