Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

Komisi III DPRD Inhil Akan Panggil PT SRL dan Sinar Mas Soal Banjir di Tempuling

Minggu, 15 Oktober 2017

Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edi Hariyanto Sindrang. (Foto:istimewa)

INDRAGIRI HILIR-Ratusan warga Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inhil, Riau menjadi korban banjir. Dimana sebagian besar warga terpaksa harus menginap di tenda pengungsian yang disediakan pemerintah. Mengungsi terpaksa harus dilakukan, karena banjir tidak hanya merendam pemukiman warga Tempuling, namun juga di Desa Nusantara Jaya dan Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang.

Sejauh ini, banjir tidak kunjung surut akibat intensitas hujan yang masih tinggi. Banjir juga merupakan dampak dari pendangkalan parit di desa tersebut, termasuk akibat pembangunan kanal PT Sumatera Riang Lestari (SRL) yang beroperasi di Tempuling dan operasioanl PT Sinar Mas di Kecamatan Keritang.

Pembangunan kanal oleh kedua perusahaan kayu tersebut diduga menjadi faktor pendukung lamanya banjir. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi III DPRD Inhil akan memanggil kedua perusahaan tersebut. "Kita akan segera memanggil manajemen PT SRL dan Sinar Mas untuk membahas dampak lingkungan dari ulah mereka," kata Wakil Ketua Komisi III Edi Hariyanto Sindrang, Sabtu (14/10/2017) kemarin di Tembilahan.

Secara tegas, Edi mengatakan, kedua perusahaan itu harus bertanggung jawab atas musibah yang tengah menimpa warga di dua kecamatan tersebut. "Jangan hanya bisa memberikan bantuan sembako saja, tapi harus juga mencari jalan keluar agar nantinya saat hujan deras turun, banjir seperti sekarang tidak terulang," tukasnya.

Sementara itu, Bupati HM Wardan terus memantau kondisi korban banjir di Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling. Tim Penanganan Korban Banjir yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Inhil, TNI dan Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan SAR Nasional, Palang Merah Indonesia (PMI) serta Pemerintah Kecamatan dan Desa setempat kini masih berada di lokasi bencana.

Menurut HM Wardan, pemantauan memang sudah semestinya dilakukan, mengingat kondisi di lokasi pengungsian yang minim fasilitas dan akomodasi. "Sejak banjir, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, Dinas Kesehatan dan PMI terus bergerak mengevakuasi dan menyalurkan bantuan bagi para korban yang diungsikan," katanya, kemarin.

Bupati berpesan, seluruh instansi terkait agar terus melakukan koordinasi dalam hal pengawasan para pengungsi banjir. Bahkan, Bupati mengaku, telah memanggil kedua perusahan tersebut untuk dimintai solusi perihal penanggulangan bencana banjir dalam bentuk normalisasi parit. (adv/parlemen)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus